Jakarta, Beritasatu.com - Pengajar Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (UI) Puspitasari menilai cepat menyebarnya paham radikalisme di Indonesia karena menggunakan kampanye instan. Para penganutnya menggunakan media sosial (medsos) dan fitur-fitur di internet sehingga penyebarannya menjadi masif dan luas.

Hal itu disampaikan Puspita dalam bedah buku yang diadakan Ikatan Sarjana Katolik (Iska) di Jakarta, Jumat (16/8/2019). Bedah buku mengambil tema "Ancaman Radikalisme Dalam Negara Pancasila".

Puspitasari menjelaskan Pancasila tergerus karena masifnya kampanye paham radikalisme tersebut. Sementara kampanye Pancasila masih menggunakan cara-cara tradisional berupa seminar, dialog, dan model-model kuno lainnya. "Pancasila menjadi tumpul berhadapan dengan ideologi radikal karena ideologi radikal menggunakan propaganda sebagai instrumen," kata Puspita.

Dia menegaskan‎ jika Pancasila berhadapan dengan kelompok radikal yang pakai propaganda, maka perlu juga pakai prinsip (kontra) propaganda. Kampanye dikemas dengan tajam, pendek-pendek, lugas, dan membidik aspek emosi.

"Propaganda berbeda dengan retorika yang panjang dan dikemas indah, anggun, elegan. Propaganda dikemas dengan bahasa yang tajam, pendek, lugas dan mengeksploitasi prasangka purba (etnis/agama)," jelas Puspita.

Dia menambahkan kelompok radikal membingkai pesan dengan model propaganda. Akibatnya, dokrtin yang disampaikan lebih tertanam, cepat dan mudah. "Orang muda ditantang menyuarakan keresahan, kegelisahan, ketidaksetujuan pada segala bentuk kekerasan, intoleransi, demi menjunjung keadaban bangsa. Caranya dengan lakukan propaganda," tutup Puspita.

Sementara ‎Ketua Departemen Pertahanan dan Keamanan Iska, Siprianus Edi Hardum mengemukakan ‎akar dari terorisme adalah radikalisme agama. Radikalisme agama di Indonesia tujuannya mendirikan negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah.

"Gerakan ini pelan, masif dan sistematis mulai dari keluarga, pendidikan nonformal (pendidikan Kitab Suci di luar lembaga sekolah), masyarakat (pengajian-pengajian dan kotbah-kotbah di rumah-rumah ibadah), dan lembaga pendidikan formal dari tingkat Taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi," kata Siprianus Edi Hardum.

Ia mengemukakan sangat mudah dijumpai di sebagian wilayah Indonesia seperti Jabodetabek, bagaimana anak-anak TK dan SD mencap kafir teman-teman mereka yang berlainan agama. Di sejumlah sekolah negeri juga ditemui, sejumlah siswa SD dan SMP mem-bully teman mereka dengan kata kafir karena berlainan agama.

Di sebagian kampus negeri dan swasta, beberapa mahasiswa lantang berbicara dalam seminar di kampus, bahwa Indonesia tidak maju karena memakai dasar negara Pancasila. Indonesia bisa maju kalau menggunakan sistem khilafah. "Di media sosial kita menyaksikan, petinggi Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) dan Petinggi Front Pembela Islam (FPI) beragitasi bahwa suatu saat mereka “membajak” DPR dan bersepakat mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara," jelas Siprianus Edi Hardum.

sumur