Rumah warga Dusun Sileang-leang, Kecamatan Ajibata, Tobasa yang gagal mendapat aliran listrik.

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBASA- Pelanggan PLN di sejumlah tempat di Kabupaten Toba Samosir merasa kesal karena tak mendapat pelayanan yang wajar.

Togi Mangatas Butar-butar, Warga Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata mengatakan, pembayaran biaya untuk pemasangan listrik sudah dilunasi setahun lalu, namun hingga Selasa (13/8/2019) rumah-rumah mereka di sekitar Lokasi The Kaldera Toba Nomadic Escape di Sigapiton yang merupakan pilot projecnya Badan Pengelola Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) tidak kunjung dipasangi listrik.

"Pembayaran sudah berlangsung sejak setahun lalu,"ujar Togi di Sigapiton.

Sejumlah data-data pembayaran biaya pemasangan ditunjukkan Togi. Antara lain permohonan PSB PLN di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata atas nama Mangatas Togi Butarbutar dengan nomor registrasi 1211312004358 tanggal 3 Agustus 2018.

Kemudian, Serti Butarbutar dengan Registrasi 1211312004357 dan Marisi Silalahi nomor Registrasi 1211312004334 11 Juli 2018. Termasuk Agnes Margaretha Lase nomoe registrasi 121130175719 pada 11 Maret 2019.

Sayangnya, pemilik rumah-rumah yang persis berada di Bukit Talpe Bonaniaek, Dusun Sileangleang Desa Sigapiton pupus harapannya menikmati cahaya listrik.

Mereka hanya bisa 'gigit jari' melihat kawat dan tiang listrik dengan tegangan tinggi bagai jemuran raksasa terpasang rapi di depan rumahnya. Arus tersebut digunakan untuk menerangi The Kaldera Toba Nomadic Escape di Sigapiton yang baru-baru ini dikunjungi Presiden Jokowi.

Beberapa kali, Togi dan rekannya telah berusaha mengingatkan kembali pihak PLN yang pemasangannya telah mereka bayar melalui rekening PLN. Hingg kini, PLN tak kunjung memasang listrik dengan beberapa alasan, meski sudah dibayar.

Togi mengatakan, ada indikasi larangan pihak BPODT terhadap pihak PLN. Alasannya, Togi dan rekan-rekan terus berjuang mempertahankan hak ulayat adat mereka yang diyakini betul berada di dalam lokasi pilot projecnya BPOPDT.

Mirisnya sebelum Presiden tiba di lokasi beberapa wakru lalu, kata Togi sejumlah aparat keamanan dan Sat Pol PP Pemkab Tobasa meminta untuk membuka paksa spanduk di markas perjuangan tanah adat Marga Butarbutar Sigapiton.

"Konon kata mereka (aparat keamanan) spanduk bertuliskan status lahan tersebut dianggap mengganggu kedatangan Presiden bersama rombongan,"ujarnya.

Togi juga berpendapat, Pemkab Tobasa telah membohongi Presiden terkait informasi status lahan di zona BODT seluas 386,5 ha yg disebut telah selesai dan clear. Padahal, hingga saat ini lokasi masih sengketa dgn masyarakat sekitar. blm ada penyelesaian terkait status lahan.

Joy Sihaloho, Manajer PLN Area Siantar ketika dikonfirmasi Tribun membenarkan bawha Togi Mangatas Butarbutar telah membayar biaya pemasangan instalasi listrik bersama beberapa warga lainnya.

Namun, kata dia, yang menjadi kendala ketika BPODT menyurati PLN agar tidak melakukan pemasangan di rumah-rumah sekitaran The Toba Caldera Nomadic Escave.

"Iya, itu benar. Permasalahannya lahan itu miliknya BPODT," ujarnya.

Sesuai surat yang diterima dari Direktur BPODT, Ari Prasetio dijelaskannya lahan itu milik BPODT. Selain BPODT, Pemkab juga ikut melarang pemasangan jaringan listrik tersebut.

Disinggung soal apa yang diketahui PLN terkait histori lahan warga, sehingga Joy beralasan PLN menggagalkan pemasangan, Joy tidak dapat menjelaskan secara detail."Itu kan mereka (warga) mengklaim itu lahannya. Sudah ada surat BPODT menyatakan itu," kata dirinya yakin.

Namun, ke depan mengatasi persoalan tersebut kata Joy tiga pihak ini (PLN, BPODT dan pihak Togi Mangatas Butar-butar selaku pemohon) sebaiknya bertemu. "Tapi kami berharap, kalau ada yang memfasilitasi pertemuan antara PLN, BPODT dan pihak pemohon kami siap hadir. Kami bukan tidak mau memasang, tapi kami takut digugat," tambahnya.

Namun, sesuai informasi yang dihimpun dari Basar Simanjuntak beberapa waktu lalu Direktur Pemasaran BPODTmengakui ada sejumlah persoalan yang masih berlangsung. Menurutnya, sebagian rumah tersebut baru didirikan warga. Lalu, tanah itu diperoleh BPODT dari Pemerintah.

"Tanah itu sebenarnya kosong dan dianggap hutan lindung. Lalu, warga milik Oppu Ondol Butarbutar," katanya.
Basar mengakui, masalah tersebut telah menjadi momok. Katanya, proses komunukasi telah berlangaung juga selama tiga tahun. "Masalah-masalah seperti ini memang kendala utama beberapa program strategis nasional di seluruh Indonesia. Sama juga yang dihadapu dengan pembangunan jalan tol," bebernya.

Dalam penyelesaian masalah itu, menurut Basar BPODT juga tengah terjepit. "Karena ada konsekwuensi hukum, maka kami pun sebenarnya terjepit. Kalau kami tidak membuat surat larangan memperjuangkan pemerintah dan KLHK, kami juga dianggap salah. Kami tidak bisa sefleksibel swasta dalam hal ini," ujarnya.

(Jun-tribun-medan.com)

https://medan.tribunnews.com/2019/08...dilarang-bpodt