JAKARTA - Munculnya Majelis Etik yang dibentuk Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto dinilai akan membuat persepsi negatif di masyarakat. Terlebih badan itu muncul jelang Munas Golkar, sehingga berpotensi memicu wak sangka di internal kader Golkar.

Pengamat politik Silvanus Alvin berharap, Airlangga mampu menjelaskan pembentukan Majelis Etik tersebut. Sebab, badan yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba mendadak muncul bisa ditafsirkan untuk 'mengamankan' Airlangga jelang Munas Partai Golkar.

"Dari pemberitaan yang saya cermati, memang pembentukan Majelis Etik itu bernuansa politis sekali, karena dibentuk jelang pemilihan ketua umum Golkar periode mendatang. Majelis Etik itu memang dibentuk pada Mei 2019, tapi saat itu tidak ada gejolak politik apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kegaduhan baru terjadi saat ini," kata Alvin, Selasa (13/8/2019).

Baca Juga:

• Restu Partai KIK Penentu Nasib Demokrat
• Jubir Prabowo: Penumpang Gelap Bukan Emak-emak atau Tokoh Partai
• Demokrat Merapat ke Pemerintah, PKB Sebut Idealnya Harus Ada Oposisi

Menurut dia, motif Airlangga membentuk Majelis Etik itu untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar, seperti korupsi, perlu diapresiasi. Namun, Alvin mengkhawatirkan, ada agenda lain di balik Majelis Etik itu seperti digunakan untuk kepentingan politik praktis. "Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," ujarnya.

Akademisi dari Universitas Bunda Mulia ini menyarankan Airlangga dan internal Golkar perlu duduk bersama untuk membahas khusus tentang keberadaan Majelis Etik itu. Pengkajian ulang Majelis Etik perlu dilakukan, kalau bisa melihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.

"Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai," jelas dia.

Alvin meminta Airlangga menghentikan kegaduhan di internal Golkar. Sebab, Alvin khawatir kegelisahan dari para kader Golkar berimbas nantinya pada persepsi negatif dari masyarakat.

"Airlangga harus turun tangan mengatasi ini. Dia harus memberi jaminan bahwa Majelis Etik bukan kaki tangannya dalam melanggengkan kekuasaan di Golkar. Saya rasa ini perlu dilakukan dalam waktu dekat supaya tidak ada kesan Airlangga ini memonopoli bursa Ketum Golkar di Munas mendatang," katanya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...kat-1565680996

---

Kumpulan Berita Terkait :

- TNI AD Putuskan Pertahankan Enzo Allie

- Ketua DPR Minta Wacana Pemberlakuan GBHN Dikaji Mendalam

- Demokrat Gabung, PKB Sebut Pemerintah Semakin Kuat