Keheranan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap PLN dalam menangani listrik padam massal direspons Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli meminta Jokowi segera bersikap.

Keheranan Jokowi itu diungkapkan saat dia mendatangi kantor PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempertanyakan manajemen risiko yang dilakukan PLN saat listrik padam.

"Dan dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," ujar Jokowi.

Jokowi menilai seharusnya PLN bisa bekerja cepat sebab pernah mengalami pengalaman serupa pada 2002. Dia meminta kejadian listrik padam massal tak terulang.

"Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu, untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi lagi," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan banyak pihak yang dirugikan akibat padamnya listrik tersebut. Dia juga menyinggung reputasi PLN.

"Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, namun banyak hal di luar PLN, terutama konsumen sangat dirugikan," cetusnya.

Pernyataan Jokowi itu kemudian mendapatkan tanggapan dari Fadli Zon. Waketum Gerindra itu menegaskan saat ini bukan waktunya bagi Jokowi untuk terheran-heran.

"Ya, kan nggak boleh heran dong. (PLN) harus dipanggil. Ini kalau penyelenggaranya heran, gimana rakyat? Saya kira harus kaya yang saya sebutkan tadi, harus ada yang bertanggung jawab," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Fadli menjelaskan, presiden merupakan lembaga eksekutif yang harus mengeksekusi harapan rakyat. Dalam hal ini, dia mendorong Jokowi memberhentikan direksi PLN yang saat ini menjabat.

"Presiden itu eksekutor, rakyat kecewa terhadap PLN. Kalau presiden itu memberhentikan direksi PLN, mengangkat yang baru. Kalau kecewa, itu statement rakyat, bukan statement Presiden," ucapnya.

Selain itu, Fadli mengatakan PLN tak cukup hanya meminta maaf atas kejadian listrik padam massal. Alasannya, peristiwa itu telah berdampak besar terhadap berbagai sektor negara.

"Nggak bisalah kalau semuanya pakai minta maaf. Saya kira ini masalahnya serius karena dampaknya besar, luas ke beberapa sektor, terutama di bidang ekonomi, juga tingkat kepercayaan masyarakat," ujar Fadli.

"Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya," imbuhnya.

Fadli juga menyebut peristiwa padamnya listrik massal merupakan ciri-ciri negara yang salah diurus. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

"Saya kira apa yang terjadi kemarin, mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penjelasan sebelumnya ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus. Menurut saya, harus ada orang yang bertanggung jawab apa yang menyebabkan itu karena telah menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat," kata Fadli.

Istana kemudian mempertanyakan pendapat Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengatakan kejadian listrik padam massal di sebagian besar Pulau Jawa merupakan ciri-ciri negara salah urus. Pendapat Fadli dinilai terlalu jauh.

"Jangan terlalu jauh. Apa yang nggak terurus negara? Semuanya terurus, kok. Gimana, sih?" kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Moeldoko menyebut kasus padamnya listrik juga terjadi di negara lain. Terlebih, kata dia, padamnya listrik bukan sekali ini saja.

"Saya pikir case-case ini kan terjadi di negara lain karena memang ada persoalan-persoalan yang sangat teknis. Dari Dirut kan sudah begitu rumitnya. Ini sebuah kejadian yang sebenarnya, saya bilang lumrah juga karena pemadaman listrik bukan sekali saja, tapi terjadi beberapa kali," ujar Moeldoko.

Sumber: Detik