TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat terorisme dan radikalisme, Ridlwan Habib, menilai polarisasi politik di antara umat Islam pascapemilu 2019 mesti ditangani oleh seluruh masyarakat, stakeholder dan pemerintah, termasuk Kementerian Agama (Kemenag)

"Kita enggak adil, ini tugas NU, ini tugas Muhammadiyah. Harus semua masyarakat. Tapi memang yang paling punya resources kuat, ya, pemerintah, Kementerian Agama," kata Ridlwan seusai bicara dalam diskusi bertajuk Tren Gaya Hidup Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2019.

Dia menilai Kemenag semestinya memiliki ruang untuk menjembatani dialog antara ormas di Indonesia, seperti DDII, Al Irsyad, Persis, MTA, FPI, dan lainnya. "Semua diundang agar di situ merumuskan fenomena masyarakat segregasi grassroot, yaitu judging, labelling dan stereotyping," ujar Ridlwan.

Meski tak harus Kemenang, namun Ridlwan menilai pemerintah dalam hal ini Kemenag memiliki outsourcing paling memadai. Pemerintah memiliki struktur hingga ke daerah dan relatif lebih netral. Dia menilai segregasi ini harus diselesaikan dengan mencari jalur dialog dan lembaga yang menjadi jalan tengah. "Meski risikonya siapa yang inisiasi jalah tengah itu akan diserang kiri dan kanan," katanya.

Jika polarisasi tak segera dinetralisasi, Ridlwan khawatir ada tiga ancaman utama bagi Indonesia. Pertama, adalah ancaman keamanan yang menurut dia relatif dapat dikendalikan oleh Densus 88 dan BNPT.

Kedua adalah ancaman politik, yang berpotensi menganggu sistem Pancasila dan diganti menjadi khilafah dan NKRI bersyariah. Ketiga adalah ancaman sosial budaya, dimana kerukunan hilang.

"Antar ormas saling tuding dan tidak harmonis. Itu yang bahaya. Bukan karena faktor terorisme. Itu ada, tapi kecil. Yang lebih mengkhawatirkan adalah segregasi sosial budaya. Itu muncul dari gaya hidup," katanya.

Untuk itu Ridlwan menilai perlu segera dibuka ruang dialog antara berbagai ormas di Indonesia. Menurutnya Kemenag paling netral dan kuat untuk melakukannya. "Karena forum untuk saling dialog ini enggak muncul. Adanya serang di media sosial dan televisi," ujar Ridlwan.

polarisasi

Berlakukan sertifikasi pendakwah
dan
Hentikan subsidi plus cabut izin operasional buat lembaga pendidikan islam yang terindikasi pro radikalisme(terorisme)


Anggaran subsidi untuk lembaga pendidikan islam


Lembaga pendidikan islam pro radikalisme (terorisme)