BANDUNG. Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Jawa Barat tahun 20l9, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Barat (DPD KNPI Jabar) mendukung pemenangan calon kepala desa dari kader muda.

Wakil Ketua Bidang Kaderisi Kepemudaan, Bobby Erlangga Sumaatmadja menyampaikan dukungan penuh DPD KNPI Jabar dalam perhelatan demokratisasi di desa tersebut tidak lepas dari adanya amanat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

"Peran dan tanggung jawab pemuda adalah sebagai agen perubahan. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemuda harus mengembangkan kegiatan kepeloporan dan kepemimpinan," kata Bobby di  Gedung Kertanegara DPD KNPI Jabar Jalan Soekarno Hatta 623 Bandung, Rabu (24/7/2019).

Menurutnya, pemuda harus mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

"Ada kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan kepemudaan sebagaimana UU Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 9 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan," tuturnya.

Bobby mengatakan, momentum pilkada serentak harus betul-betul termanfaatkan oleh pemuda untuk mengabdikan diri seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Ia menilai, daya kepemimpinan pemuda itu sangat besar. Kekuatan tersebut akan mampu mengimbangi tuntutan perubahan yang diharapkan masyarakat di desa se-Jabar.

"KNPI Jabar mendorong pemuda agar memiliki kemampuan mengolahnya secara kreatif dan inovatif segala peluang yang akan muncul dengan disertai kecepatan pengambilan keputusan yang signifikan sesuai dengan karakteristik kepemudaan dewasa ini," tuturnya.

Apalagi, kata Bobby, Indonesia akan menghadapi situasi kritis dalam beberapa tahun kedepan yakni bonus demografi. Hal ini lah yang perlu diantisipasi sejak saat ini.

Sementara Wakil Ketua Indra Budi Wijaya mengatakan Jawa Barat memiliki 5312-an desa. Tahun 2019 ini sebagian besar desa akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Moment ini, kata Indra harus dimanfaatkan untuk mendorong pemuda masuk ke pelayanan publik paling bawah yakni di desa-desa. Selain membuka ekspresi bagi pemuda sebagai agen perubahan, hal ini juga merupakan momen untuk menyerap bonus demografi.

Ruang-ruang publik yang secara representatif merupakan ruang yang terbuka karena semakin berkembangnya pembangunan politik dan hukum di Indonesia. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bagaimana masyarakat luas dan pemuda dapat menjadi bagian dari proses demokratisasi di desa yakni berkompetisi menjadi Kepala Desa.

"Pemuda harus mengisi ruang-ruang publik, harus ikut tampil dan semoga terpilih di daerahnya. Diharapkan ada pembaruan dan inovasi baru ketika pemuda tampil di desanya," tandasnya.

Untuk menunjang tugas besar tersebut, KNPI Jabar melalui penugasan struktural akan melaksanakan program pembinaan, pendampingan dan suksesi pemilihan kepala desa yang didalamnya diikuti oleh elemen-elemen pemuda di seluruh Jawa Barat.

"Dalam waktu dekat kami akan melaunching secara resmi program tersebut serta menyosialisasikan hashtag keikutsertaan KNPI dalam membangun desa yakni #bersamamembangundesa," tandasnya. (nie/*)

Sumber : Portal Jabar