Kaskus

News

portaljabarAvatar border
TS
portaljabar
Ekonom ITB: Ini 4 Tantangan Kabinet Jokowi Jilid II
Ekonom ITB: Ini 4 Tantangan Kabinet Jokowi Jilid II

BANDUNG,- Kabinet Presiden Jokowi jilid II dinilai masih memiliki sejumlah tantangan besar. Hal ini ini disebabkan situasi ekonomi global yang masih sulit.

"Situasi ekonomi global ke depan memang masih sulit, namun masih memiliki sejumlah peluang," kata Pengamat Ekonomi Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Anggoro Budi Nugroho dalam keterangan yang diterima PortalJabar.net, Rabu (24/7/2019).

Menurut Anggoro, setidaknya ada 4 tantangan ekonomi global paling aktual sekaligus relevan bagi konstruksi kabinet baru Presiden Jokowi yang cukup mendesak.

Pertama, kata Anggoro, adalah gelombang tutupnya gerai-gerai ritel dunia, seperti Payless, Dollar Tree, Topshop, Gap di AS, karena tren model bisnis 4.0 menggerus sektor perdagangan.

"Tiga perusahaan Amerika Serikat (AS) berbasis mahadata yaitu Google, Amazon & Facebook menduduki kapitalisasi pasar global terbesar menggeser migas dan General Electric," ujarnya.

Selain itu, imbunya, isu data dunia maya juga masih krusial bagi AS pasca skandal Cambridge Analytica yang berujung denda.

"Bagi Indonesia, bagaimana pergeseran model bisnis ini, seminimal mungkin mencederai kesempatan kerja dan keamanan nasional (Menkominfo, Menperin)," tuturnya.

Kemudian yang kedua, rally panjang peran China dan respon AS. Walau Jepang mencoba menjinakkan melalui proposal syarat2 pinjaman China dalam G20.

Bahkan relasi dengan China dikomoditisasi dalam politik internal AS (seperti tuduhan kepada Google dan menyulitnya mahasiswa China masuk ke AS). Growth China melambat dan utang digeser ke dalam.

Sementara WTO mengizinkan retaliasi China terhadap sanksi AS, sehingga dinamika ini akan masih panjang ke depan. Indonesia tidak boleh jadi korban piutang China dan pelemahan permintaannya akibat kebijakan tarif AS.

"Menteri Keuangan jangan diganti, tugasnya memantau, sementara Mendag mencari diversifikasi mitra dagang baru. Cobalah tengok Amerika Latin & Uni Eropa," imbuh dia.

Yang ketiga, sambungnya, adalah pembenahan struktur industri yang tak kunjung berkontribusi terhadap akun semasa. Anggoro menilai, sudah hampir 10 tahun UU Minerba dan kebijakan hilirisasi sejak era SBY, pertumbuhan Indonesia tak pernah beranjak karena tidak disokong pilar baru ini. Sebaiknya buka pasar baru.

"Negosiasi dagang juga kurang agresif. Padahal pasar ada, banyak sekali ceruk produk mentah di Eropa yang diisi oleh negara Amerika Latin dan bukannya kita," paparnya.

Menurut Anggoro, harus ada optimalisasi peran atase perdagangan di KBRI, percepatan ekspor. Manfaatkan juga momentum dari investasi mobil listrik hampir USD 4 miliar oleh Toyota ke Indonesia yang memiliki cadangan nikel besar untuk produksi baterai.

Hal itu, kata dia, seharusnya bisa mendongkrak transaksi berjalan bila ada repatriasi hasil ekspor.

Anggoro mengatakan, ada harapan pada terpilihnya Ursula von Der Leyen sebagai presiden komisi Uni Eropa yg baru menggantikan Juncker, karena lebih menekankan multilateralisme, perdagangan bebas dan anti-isolasi pasca Brexit.

"Peluang-peluang ini jangan sampai lolos. Eropa harus didekati untuk memasukkan pasar baru bagi produk ekspor barang mentah Indonesia, di tengah masih sulitnya AS dan China. Menlu dan Mendag harus mulai berorientasi ke luar," sambungnya.

Kemudian yang keempat, kKeamanan, infrastruktur dan stabilitas termasuk inflasi rendah adalah capaian utama Presiden Jokowi. Sehingga, sambungnya, suku bunga rendah masih bisa dihela di tengah buruknya ketidakpastian untuk menghindari stagflasi.

Jokowi, kata Anggoro, bisa meredam kegaduhan dan menciptakan sinyal positif terhadap IHSG dan nilai tukar Rupiah.

Ia mengungkapkan, ke depan agar FDI yang masuk, bukan hanya modal portofolio saja. Beberapa infrastruktur seperti bandara Kertajati jangan sampai mati suri karena tidak ditunjang sarana pendukung akibat lambannya pembebasan lahan.

Padahal, cetusnya, pemohon hotel dan transportasi banyak.

"Mendagri dipertahankan, Menteri BPN harus figur yang dapat memercepat pembebasan lahan," pungkasnya (nie/*)

Sumber : Portal Jabar
0
1.4K
5
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan