Demokrat: Narasi Prabowo-Sandiaga Overdosis Politik Identitas Tanpa Visi

"Narasi 02 overdosis politik identitas tanpa visi jelas.," kata Ferdinand Hutahaean.

Rendy Adrikni Sadikin | Chyntia Sami Bhayangkara 
Senin, 15 Juli 2019 | 09:05 WIB


Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean buka-bukaan mengenai cara berkampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2019. Menurut Ferdinand Hutahaean, selama proses Pilpres 2019 berlangsung, tim Prabowo-Sandiaga terlalu banyak membangun narasi politik identitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Ferdinand Hutahaean sendiri mengaku tidak mengetahui program apa yang akan diberikan oleh Prabowo-Sandi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Ferdinand Hutahaean juga membandingkan cara berkampanye yang diberikan oleh rivalnya capres nomor urut o1 Jokowi-Maruf. Menurut Ferdinand Hutahaean, Jokowi-Maruf sukses memberikan banyak program dan janji yang jelas.

"Dulu saya pernah sampaikan, bahwa saya yang di depan dalam penggalangan opini publik belum tahu apa yang akan diberikan oleh 02 kepada rakyat, sementara 01 memberi banyak program dan janji," kata Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Suara.com, Senin (15/7/2019).

Ferdinand Hutahaean menilai bila Prabowo-Sandi terlalu banyak membangun narasi politik identitas tanpa dibarengi dengan visi yang jelas untuk membangun negeri. Kini, narasi yang dibangun tersebut justru menimbulkan residu politik yang semakin membesar.

"Mengapa saya sampaikan? Karena narasi 02 overdosis politik identitas tanpa visi jelas. Sekarang residunya membesar," ungkap Ferdinand Hutahaean.

Terkait besarnya residu politik juga pernah disampaikan oleh eks Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sebagai solusi, Dahnil Anzar mengusulkan pemerintah untuk memulangkan pentolan FPI Rizieq Shihab kembali ke Indonesia untuk mengurangi residu politik yang ditimbulkan dari Pilpres.

"Membuka 'pintu' kepulangan Habib Rizieq bisa meminimalisasi residu dendam politik di masa yang akan datang," kata Dahnil Anzar dalam cuitannya.

FERDINAND HUTAHAEAN (@FerdinandHaean2) menge-Tweet: Dulu saya pernah sampaikan, bahwa saya yg di depan dlm penggalangan opini publik blm tau apa yg akan diberikan olh 02 kpd rakyat, sementara 01 memberi banyak program dan janji.

Mgp sy sampaikan? Krn narasi 02 overdosis politik identitas tanpa visi jelas. Skrg residunya membesar.

Sumber