Terpidana kasus ITE Baiq Nuril (kedua kiri) bersalaman bersama Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly (Ketiga kiri) dan Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka (kedua kiri) usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin, (8/7/2019). Pertemuan tersebut membahas kasus hukum pasca Mahkamah Agung membatalkan peninjauan kembali (PK) terkait kasus ITE yang menimpa Baiq Nuril. | AKURAS E N S O RDharma Wijayanto

AKURAT.CO, Menteri Hukum HAM, [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Yasonna+Laoly][color=#f9a01b][b]Yasonna Laoly[/b][/color][/url] mengakyu telah mengirimkan surat rekomendasi resmi kepada Presiden Joko Widodo terkait pemberian amnesti untuk terpidana kasus pelanggaran UU ITE, [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Baiq+Nuril][color=#f9a01b][b]Baiq Nuril[/b][/color][/url].

"Sudah kita serahkan ke Pak Presiden melalui Mensesneg, kita serahkan ke Bapak Presiden," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019). 

Yasonna menambahkan ada 2 pandangan yang diajukan dalam surat rekomendasi tersebut.

"Tapi kajian kita ada 2 pandangan lain, yang melibatkan para pakar, seluruh yang ada di jajaran kita dan dari Kemenkum HAM melihat ada peluang untuk memberikan amnesti untuk ini," ungkapnya. 

Meskipun Yasonna menilai amnesti biasanya dipakai pada kasus politik, namun, kasus Baiq layak untuk mendapatkan amnesti itu. 

"Nah ini kami lihat dari rasa keadilan masyarakat, kami juga dengar pandangan dari pakar IT, dari Kemkominfo, bahwa pidananya sendiri dibebaskan pada tingkat pengadilan negeri," ujar Yasonna. []




[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-688187-read-amnesti-untuk-baiq-nuril-menkumham-resmi-kirim-surat-ke-presiden]
[size=4][color=#1e92f7][font=Roboto, sans-serif]Sumber[/font][/color][/size][/url]