Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal (tengah) didampingi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (kiri) dan Kabag Pensat Ropenmas Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Yusri Yunus (kanan) memberikan keterangan pers mengenai penangkapan politisi Partai Demokrat Andi Arief di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/3/2019). Dalam keterangan persnya M Iqbal membenarkan bahwa Andi Arief di tangkap pada Minggu (3/3/2019) di sebuah hotel di Jakarta Barat karena diduga mengkonsumsi narkotika jenis sabu. | AKURAS E N S O RDharma Wijayanto

AKURAT.CO, Penyidik [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Polri][color=#f9a01b][b]Polri[/b][/color][/url] menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tersangka [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Kivlan+Zen][color=#f9a01b][b]Kivlan Zen[/b][/color][/url]. Buntut ditolaknya itu, kuasa hukum Kivlan melaporkan penyidik dan Kadiv Humas [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Polri][color=#f9a01b][b]Polri[/b][/color][/url] ke Propam atas dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang saat pemeriksaan tersangka kasus dugaan Makar dan kepemilikan senjata api ilegal.
Menanggapi ditolaknya penangguhan penahanan Mayjen TNI (Purn) [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Kivlan+Zen][color=#f9a01b][b]Kivlan Zen[/b][/color][/url], Kadiv Humas Mabes [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Polri][color=#f9a01b][b]Polri[/b][/color][/url] Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan diterima atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan merupakan kewenangan penyidik, tidak ada intervensi dari siapapun, termasuk dari atasannya langsung.


Menurut Iqbal, alasan tidak dikabulkan karena [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Kivlan+Zen][color=#f9a01b][b]Kivlan Zen[/b][/color][/url] tidak kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan.
"Penangguhan penahanan itu hak subjektif daripada penyidik. Jadi penyidik berwenang untuk mengabulkan dan tidak. Tidak dikabulkan menurut penyidik tidak kooperatif," kata Iqbal di Mabes [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Polri][color=#f9a01b][b]Polri[/b][/color][/url], Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019).
Beberapa pertimbangan penolakan penangguhan penyidikan seperti khawatir tersangka kabur, menghilangkan barang bukti.
Ia menegaskan bahwa penolakan penangguhan penahanan tidak ada intervensi dari siapapun, karena itu keputusan penyidik.
"Kewenangan subjektif penyidik, tidak bisa diintervensi siapapun termasuk atasannya tidak bisa mengintervensi. Itu kan salah satu, kalau semuanya mungkin tidak kooperatif, akan mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, mempersulit penyidikan," tegasnya.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tidak masalah dilaporkan oleh [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Kivlan+Zen][color=#f9a01b][b]Kivlan Zen[/b][/color][/url] ke Propam [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Polri][color=#f9a01b][b]Polri[/b][/color][/url] karena itu sudah sesuai dengan jalurnya bagi masyarakat yang tidak puas dengan proses hukum yang dilakukan kepolisian.
"Kalau Kivlan yang melaporkan saya jelas itu saja, tidak mungkin saya ngomong karena saya subjeknya," ujar Iqbal.
Silakan (dilaporkan) karena itu benar jalurnya, cara yang tepat bagi semua masyarakat yang tidak puas dengan tindakan kepolisian, memang propam sudah mekanisme yang benar," tegasnya.
Laporan ke Propam [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Polri][color=#f9a01b][b]Polri[/b][/color][/url] diterima dengan nomor SPSP2/1488/VI/2019/BAGYANDUAN diterima Propam pukul 14.50 Wib. Laporan itu diwakili oleh kuasa hukum Julianta Sembiring.
Selain itu Iqbal, kuasa hukum [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Kivlan+Zen][color=#f9a01b][b]Kivlan Zen[/b][/color][/url] melaporkan AKBP Ade Ary Syam Indradadi, dan Kompol Pratomo Widodo sebagai penyidik. []




[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-681530-read-dilaporkan-kivlan-zen-ke-propam-kadiv-humas-penahanan-kewenangan-subjektif-penyidik]
[font=Roboto, sans-serif][color=#1e92f7][size=4]Sumber[/size][/color][/font][/url]