Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pertumbuhan ekonomi RI pada tahun ini tak akan mencapai di atas 5,3 persen meski berbagai upaya dilakukan. 


Hal ini disampaikan Bambang usai menyampaikan analisis pertumbuhan ekonomi pada Sidang Kabinet Paripurna, kemarin (9/7). 

Analisis dibuat berdasarkan progres berbagai komponen pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, ekspor, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

"Ternyata tingkat pertumbuhan optimal kita, maksimal kalau kami melakukan segala sesuatunya secara 100 persen itu hanya 5,3 persen. Jadi sulit sekali untuk di atas 5,3 persen," kata Bambang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7). 
Ia mengatakan pemerintah akan berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Pasalnya, menurut dia, pihaknya menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen untuk skenario paling dasar dalam RPJMN 2020. 
Sementara target untuk skenario moderat sebesar 5,6 persen per tahun dan skenario optimis sebesar 6 persen per tahun. 

Guna mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai skenario RPJMN, menurut dia, tetap diperlukan sejumlah terobosan dalam menggenjot ekonomi. 

Ia pun menjabarkan, faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi berdasarkan diagnosis yang dilakukan pihaknya adalah masalah regulasi dan institusi. Presiden Joko Widodo juga, menurut dia, sudah meminta agar dua faktor tersebut diatasi agar pertumbuhan ekonomi bisa naik. 

"Sebenarnya ini masalah yang sudah berulang, cuma tadi ingin ditegaskan bahwa mengatasi masalah regulasi dan institusi sangat penting, terbukti dia adalah faktor yang paling menghambat faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia," tuturnya. 

"Sulit sekali untuk tumbuh di atas itu," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Berdasarkan diagnosa yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, salah satu yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor regulasi dan institusi.


Birokrasi pemerintahan dianggap belum cukup handal dalam memudahkan investasi masuk, ditambah dengan regulasi di berbagai kementerian yang implementasinya kerap kali membuat investor geleng-geleng kepala.

Kepala Ekonom BCA David Sumual tak memungkiri, persoalan tersebut tak lepas dari struktur kelembagaan di pemerintahan yang terlalu masif. Hal ini membuat fungsi koordinasi menjadi lebih sulit.

"Ada studi yang mengatakan, bahwa kesejahteraan atau tingkat pendapatan perkapita itu berhubungan erat engan posisi atau jumlah menteri dalam suatu pemerintahan," kata David saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Selasa (9/7/2019).
Davide Castelvecci, seorang pakar sistem organisasi dalam majalah Science News berjudul The Undeciders pernah mengatakan bahwa semakin banyak pengambil keputusan, justru akan membawa inefisiensi.

"Para peneliti telah menemukan korelasi terbalik antara tingkat pembangunan suatu negara dengan ukuran sebuah kabinet. Semakin berkembang suatu negara, semakin kecil kabinetnya," tulis Castelvecci.

Birokrasi yang saat ini dimiliki Indonesia, terbilang cukup tambun. Di era pemerintahan Jokowi, setidaknya ada 34 kementerian dan 8 pejabat setingkat menteri. Jumlah yang terbilang cukup gemuk.



Lantas, bagaimana dengan negara lain? David tak memungkiri, jumlah menteri di kebanyakan negara berkembang memang jauh lebih besar ketimbang negara-negara maju.

Jepang misalnya, hanya ada 11 kementerian, Amerika Serikat (AS) 15 kementerian, Russia 20 kementerian, Brasil 24 kementerian. Bahkan, negara seperti China sudah memangkas struktur pemerintahannya dari 29 menjadi 26.

"Ini yang membuat kebijakan internal di pemerintahan agak lambat, karena saat ini masih ada masalah klasik seperti investor yang lama perizinan, birokrasi yang berbelit, dan koordinasi yang tidak sinkron," kata David.

Menurut David, masalah gemuknya birokrasi sudah menjadi persoalan klasik sejak dulu. Salah satu faktor hal tersebut belum bisa dibenahi secara utuh, tak lain karena situasi politik suatu negara.

"Karena di situ ada faktor politik yang memengaruhi. Makin banyak, biasanya makin baik," katanya.

(roy/roy)

Ternyata ini toh yang menyebabkan Pakde kemarin ngomelin beberapa menterinya kemarin. 
Pertumbuhan Ekonomi jauh dari target sasaran awal. 

regulasi dan birokrasi memang biang kerok.

selain regulasi dan birokrasi faktor luar juga ada kayaknya macam perang dagang dan politik dumping perlindungan harga barang masing2.
Jadi semua menutup diri dan main aman untuk ekonomi sendiri.