Digunakan, tapi ‘Kucing-Kucingan’ dengan Petugas


PENINJAUAN: Kepala Dinas Perikanan Bulungan, Ir. Masri dan staf saat meninjau Kapal Mina Maritim 1408 di Sabar Lama, Tanjung Selor yang mangkrak. Diketahui, perizinan menjadi pokok permasalahannya./RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA


PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti respons dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengenai masih mangkraknya sejumlah kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan langsung ambil sikap.

Instansi dari salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Bulungan itu secara langsung melakukan peninjauan ke lokasi kapal mangkrak itu, Senin (1/7).

Dari pantauan awak media Radar Kaltara, peninjauan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Bulungan, Ir. Masri. Di lokasi pertama Jalan Sabanar Lama, ditinjau langsung kondisi fisik dari kapal tersebut.

Tujuannya, apakah kapal yang mangkrak sekitar empat tahun lebih itu masih laik digunakan ataupun tidaknya. Sehingga tatkala ada kelompok nelayan lain yang hendak mengoperasikan, DKP memiliki data sendiri tentang pertimbangan yang akan disampaikan ke kelompok nelayan.

Tak sampai di situ, dalam peninjauan yang diakui kali pertama dilakukan sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Dinas Perikanan Bulungan itu, pihaknya kembali menggali lebih jauh tentang alasan mengapa kapal itu bisa mangkrak dari berbagai sumber yang ada.

Alhasil, dari peninjauan langsung di lokasi, pihaknya mengaku sudah memiliki suatu gambaran tentang langkah ke depan yang akan dilakukan agar kapal itu tak mangkrak lagi.

Kepada awak media, Ir. Masri mengungkapkan, pertama mengenai kondisi fisik ataupun mesin dari Kapal Mina Maritim 148 itu masih laik digunakan oleh kelompok nelayan selanjutnya. Pasalnya, badan kapal yang terbuat dari fiber itu menurutnya hanya kotor. Termasuk, pada mesin-mesin yang ada itu dipastikan masih dapat dioperasikan secara baik.

“Tidak ada masalah dari bentuk fisik kapal itu. Mesin pun aman dan dapat dioperasikan,” ungkapnya saat ditemui pasca peninjauan.

Artinya, lanjutnya, kapal yang sudah cukup lama mangkrak ini tidak cukup banyak tatkala dilakukan perbaikan. Atau bahkan, jika sekadar digunakan menurutnya itu sudah bisa digunakan secara baik oleh kelompok nelayan yang baru nantinya.

“Paling tidak mereka harus lebih merapikan pada sisi dalam ruang kapal itu. Juga mencuci kapal itu agar tak terlihat lumpur-lumpur yang melekat pada body kapalnya,” ujarnya yang saat itu didampingi oleh para stafnya.

Akan tetapi, lebih jauh dikatakan, dari peninjauan itu dan terdapat suatu permasalahan cukup pokok yakni perizinan. Sebab, awal mula mengapa kapal itu mangkrak, ternyata memang belum ada izin secara resmi dalam pengoperasiannya ke laut lepas. Mengingat, kapal jenis Mina Maritim itu setidaknya untuk melaut harus pada jarak dan kedalaman 300 mil.

“Izin di sini setidaknya harus ke pusat langsung.Nah, bagaimana harus ke pusat para nelayannya. Ini yang menjadi persoalan inti,” jelasnya seraya berkata mengenai operasional yang ada juga terkadang menjadi penghambat karena terlalu besar yakni Rp 10 juta sekali melaut.

Ditanya apakah kapal mangkrak itu dahulu belum pernah sama sekali difungsikan? Pihaknya dari informasi yang didapat bahwa dahulu pernah difungsikan sebagaimana mestinya. Hanya, karena memang belum ada izin secara resmi, maka para nelayan ini ibarat ‘kucing-kucingan’ dengan petugas.

Secara otomatis hal itu pun membuat rasa tak nyaman bagi nelayan sendiri yang dengan harapan memiliki kapal itu dapat meningkatkan produkstivitas tangkap hasil lautnya. “Kasihan juga kucing-kucingan dengan petugas lantaran tak ada izin. Bahkan, untuk mencari laut dengan kedalaman itu pun (300 mil) harus cukup jauh jaraknya dari sini,” katanya.

Ditambahkannya juga, permasalahan seperti ini memang menjadi catatan tersendiri pihaknya. Dan tentunya, ke depan berharap akan ada jalan keluar dan tak sampai terjadi kasus serupa. Sehingga kapal itu dapat berfungsi secara baik oleh para nelayan di Bumi Tenguyun ini.

“Tapi, soal izin di sini mungkin domainnya bukan pada ruang lingkup kabupaten. Tapi, kita akan berupaya agar dapat menyelesaikannya kelak pasca peninjauan ini,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, lama tak terdengar kabar, kapal bantuan KKP RI yang diperuntukan bagi nelayan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), ternyata hingga kini kondisinya masih mangkrak. Diketahui, mangkraknya kapal bantuan KKP yang dikirim pada rentang 2014 - 2015 lalu. Ini dikarenakan tidak ada peminatnya lagi yang bersedia mengoperasikan kapal jenis Inka Mina dan Mina Maritim tersebut.

Kepala DKP Kaltara, Amir Bakrie sendiri saat dikonfirmasi awak media Radar Kaltara pun tak menampiknya. Bahkan, Ia justru membenarkan bahwa kapal dengan bobot diatas 30 GT itu kondisinya masih mangkrak.

“Ya, masih sama seperti dahulu (mangkrak,.red). Kapal-kapal bantuan KKP itu belum ada peminatnya satu pun,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Disinggung apakah kondisi itu berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan di DKP, Amir membenarkan dan tak menampiknya. Pasalnya, dengan mangkraknya kesepuluh kapal bantuan KKP itu. Maka, itu akan menjadi catatan tersendiri oleh pihak pusat (KKP).

“Mengapa demikian? Karena DKP Kaltara ini sebagai leading sektor di Provinsi Kaltara. Dan Provinsi Kaltara merupakan perwakilan dari pusat (KKP). Artinya, jika terjadi suatu masalah, pusat pun akan menanyakan ke Provinsi Kaltara,” ujar pria yang akrab disapa Amir ini.

Akan tetapi, lanjutnya, mengenai sikap tegasnya ke depan guna mencari solusi tentang permasalahan kapal bantuan yang mangkrak itu, pihaknya akan menyurati kabupaten/kota penerima bantuan. Tujuannya, agar dapat dengan segera mencari pengganti status kepemilikan kapal bantuan ke kelompok nelayan lainnya. “Kami (DKP Kaltara) akan menyurati kabupaten/kota agar dapat mengalihkan kapal bantuan KKP RI yang mangkrak itu,” jelasnya. (omg/eza)

http://www.kaltara.prokal.co/read/ne...k-ini-sebabnya
Daerah yang termasuk leading sektor saja bisa begini yah?