- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Mahfud MD: Sudah Menyelesaikan Urusan Hukum, Kok Tiba-tiba Dianggap Belum Selesai?
TS
shifu356
Mahfud MD: Sudah Menyelesaikan Urusan Hukum, Kok Tiba-tiba Dianggap Belum Selesai?
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD dan Romo Benny Susetyo saat memberikan keterangan mengenai klarifikasi soal polemik gaji pimpinan BPIP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5). Mahfud MD mengatakan bahwa gaji pimpinan BPIP hanya Rp5 juta. Mengenai besaran gaji yang tertera dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang besarnya menyentuh angka Rp112 juta merupakan akumulasi dari gaji, tunjangan serta biaya operasional. Jadi tidak benar bahwa ratusan juta tersebut adalah gaji pokok pimpinan BPIP. | AKURAS E N S O RSopian
AKURAT.CO, Hal paling penting dalam merajut masa depan Indonesia dan menguatkan nasionalisme adalah bagaimana menegakkan hukum dan keadilan.
Hal itu diungkapkan oleh Pakar [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Hukum][color=#f9a01b][b]Hukum[/b][/color][/url] Tata Negara, [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Mahfud+MD][color=#f9a01b][b]Mahfud MD[/b][/color][/url], di depan peserta dialog 'Merajut Masa Depan Indonesia' yang diselenggarakan oleh organisasi nirlaba United In Diversity (UID) di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
"Bagi saya nasionalisme kita harus berbasis penegakan hukum dan keadilan. Saya selalu mengatakan dan berkeyakinan, kalau hukum dan keadilan bisa ditegakkan dengan baik, lebih dari 50 persen persoalan kita selesai, sisanya itu ad-hoc," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu mengatakan, sekarang ini berbagai sektor rusak karena pelanggaran hukum dan korupsinya banyak. Menurut Mahfud, yang memberantasnya tidak sungguh-sungguh, malah ikut korupsi.
Mahfud mengingatkan bahwa hukum itu harus punya tiga fungsi dan tujuan, yakni harus memberi kepastian, berkeadilan dan memberi kemanfaatan. Mahfud menjelaskan, kepastian hukum adalah tuntunan bagi masyarakat agar mengetahui dan bisa memprediksi apa yang dia lakukan dan apa akibatnya kalau dia melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu.
Namun, Mahfud mengatakan, ada kepastian hukum tapi jika tidak adil maka bisa menimbulkan masalah. Kemudian, kalau ada kepastian hukum dan ada keadilan, tapi tidak memberi manfaat juga bisa merusak.
"Kalau hanya grusa grusu dengan penuh emosi mau menegakkan hukum tapi tidak memberi kemanfaatan bagi kelangsungan bangsa dan negara harus dihindari," katanya.
Mahfud melihat bahwa sekarang ini ada gejala kepastian hukum mulai dilanggar. Karena penegak hukum mungkin terlalu berlebihan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memberikan contoh tentang orang yang sudah menyelesaikan urusannya tapi kini diungkit ungkit lagi. Hal itu sebenarnya tidak boleh menurut dunia hukum, karena tidak memberi kepastian.
"Orang sudah menyelesaikan urusan hukum, kok tiba-tiba dianggap belum selesai?. Kasus seperti itu sekarang sudah mulai banyak terjadi. Sudah mulai menggejala," ujar Mahfud.
[url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Mahfud+MD][color=#f9a01b][b]Mahfud MD[/b][/color][/url] mengatakan, merajut masa depan Indonesia menjadi hal yang relevan saat ini di tengah suasana paska Pemilu yang dilukiskannya sebagai Pemilu yang paling panas karena memunculkan isu ras dan agama yang sudah mulai membelah masyarakat Indonesia.
Sekadar informasi, acara dialog yang dilangsungkan itu dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari kalangan masyarakat madani, pejabat negara, tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha serta praktisi hukum dan peserta peserta dari daerah.
Di antaranya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandojo, Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP) dan Pendiri Maarif Insitute Achmad [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Syafii+Maarif][color=#f9a01b][b]Syafii Maarif[/b][/color][/url], Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, Pendiri UID Cherie Nursalim dan Presiden UID Mari Elka Pangestu.
Sementara itu, Ahmad [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Syafii+Maarif][color=#f9a01b][b]Syafii Maarif[/b][/color][/url] menyerukan agar masyarakat mulai berani dan tidak perlu merasa ketakutan menyuarakan kebenaran apapun latar belakang sosial budayanya.
"Mayoritas kita masih waras, tapi masih diam karena pertimbangan agama, ras dan lain-lainnya," ungkapnya.
Syafii juga menyarankan kepada para politisi maupun tokoh-tokoh partai politik untuk naik kelas. "Kita harapkan kepada para politisi mau naik kelas, belajar menjadi negarawan," katanya.
Syafii menilai, apabila politisi maupun tokoh partai mau melakukan ini, maka akan membuat kondisi lebih baik. "Jangan sampai politisi itu bak makhluk bertopeng, kelihatannya baik tapi kelakuannya tidak seperti kelihatannya," ujarnya.[]
[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-677348-read-mahfud-md-orang-sudah-menyelesaikan-urusan-hukum-kok-tibatiba-dianggap-belum-selesai]Sumber[/url]
0
2.2K
9
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan