Jakarta - Rencana pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan tampaknya tak bakal terealiasi tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (3/7/2019). 


Menurut Robert, sisa waktu hingga akhir tahun tak cukup untuk merampungkan aturan penurunan PPh Badan. Pemerintah dan DPR juga perlu merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) demi memuluskan rencana tersebut.

"Itu perlu UU (KUP) tahun ini kan tinggal beberapa bulan lagi. Kan aku juga rapat di kabinet jadi aku tahu permintaannya," katanya.

Penurunan PPh Badan sendiri diproyeksi sebesar 5% dari 25% ke 20%. Turunnya PPh Badan membuat jumlah penerimaan diproyeksi turun hingga Rp 87 triliun. 

Namun Robert belum bisa memastikan berapa jumlah penurunan PPh Badan yang akan diambil pemerintah. Hal tersebut juga masih perlu menunggu kepastian dari DPR.

"Tergantung kesepakatan DPR. Tapi pemerintah firm 25% turun jadi 20%, tinggal proses bikin UU," ungkapnya.

Seperti diketahui, PPh badan selama ini berlaku sebesar 25%. Kalangan pengusaha nasional yang tergabung di Kadin Indonesia, Hipmi, Apindo pun meminta pemerintah menurunkannya ke level 17-18%. (eds/ang)

Jakarta, CNBC Indonesia - Saat masa kampanye, di depan 10.000 pengusaha kakap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekecewaannya. Sebenarnya, kekecewaannya tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


Jokowi mengaku sudah berupaya keras mencoba untuk merilis sebuah kebijakan demi para pengusaha. Adalah penurunan PPh (Pajak Penghasilan) untuk Badan atau biasa disebut Corporate Tax.

"Tapi sampai sekarang, saya enggak ngerti belum rampung-rampung. Belum selesai. Saya enggak tahu hitungannya seperti apa," tegas Jokowi di Istora Senayan, Maret lalu.



"Yang jelas dari Kementerian Keuangan, dari Dirjen Pajak, sampai saat ini belum masuk ke meja saya," keluh Jokowi.

Rencana untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan sudah muncul sejak lama. Namun sampai saat ini, belum ada tanda-tanda tarif pajak bagi korporasi akan turun.

Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia tergolong tinggi, dari kacamata kalangan pengusaha. Tarif pajak badan yang ditetapkan sebesar 25%, jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangga.


Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar Gala Dinner US-Indonesia Society di Washington DC, Amerika Serikat awal tahun ini bahkan menyebut, banyak pengusaha yang masih mengeluhkan hal ini.

"Banyak yang tanya ke pak Jokowi. Melihat AS turunkan rate-nya, kemudian Singapura juga 17%, AS 21%. Nah kenapa Indonesia 25%? Iu tinggi sekali. Terutama dunia usaha yang bertanya," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani tak memungkiri tengah mempertimbangkan untuk menurunkan tarif PPh Badan atau korporasi menjadi 20%.

"Sekarang sedang di-exercise seberapa cepat dan itu sudah betul-betul harus dihitung. Rate-nya turun ke 20%," kata Sri Mulyani di kompleks kepresidenan.

Penurunan tarif PPh pun diharapkan menjadi solusi untuk memancing gairah investasi di Indonesia. Apalagi, teriakan penurunan tarif PPh sudah lama diinginkan oleh kalangan pengusaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), merupakan pengusaha yang berharap besar terjadi penurunan tarif PPh. Suara mereka bahkan sudah sampai telinga Jokowi beberapa waktu lalu.

Para pengusaha menginginkan agar tarif PPh bisa diturunkan hingga di rentang 17% - 18%. Adapun saat ini, sesuai dengan Undang-Undang (UU) PPh, tarif PPh Badan sebesar 25%.


Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi. Pemerintah akan betul-betul mengkaji dampak dari penurunan tarif bagi pengusaha maupun terhadap kondisi kas keuangan negara.

"Kami masih exercise-lah. Tapi arahnya [tarif PPh] ke sana [diturunkan] dan RUU [rancangan undang-undang] PPh dijadikan prioritas," tegasnya.

Ternyata Ibu SM kena omel juga sama Pak Jokowi  
bingung kayaknya nih mau dituruni Ibu SM nanti pemasukan pajak berkurang (lumayan geden dari Corporate Tax) ga diturunin yg mo investasi disini mikir dua kali lebih tinggi dari negara tetangga.