PNS. www.pdk.or.id
UANG | 27 Juni 2019 15:19
Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah masih mengkaji terkait perubahan sistem pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan skema fully funded. Skema yang dicanangkan sejak lama ini, masih terus dibahas di lingkungan kementeriannya.

"Pemerintah lagi review kembali untuk kebijakan pensiun kedepan. Tapi review-nya belum selesai. Jadi mohon ditunggu," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).

Dia mengatakan, beberapa hal yang menjadi ulasan pihaknya yakni dengan melihat secara keseluruhan aspeknya. Apakah itu dari kebijakan, skema pendanaanya, hingga kelembagaanya.

"Intinya lagi direview. sehingga nanti pada waktunya akan disampaikan presiden," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui rancangan baru terkait perubahan sistem pembayaran pensiun PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan skema fully funded. Nantinya, skema baru itu akan mulai diterapkan untuk PNS rekrutan 2020.

"Presiden Jokowi telah menyetujui dalam rapat terbatas (ratas) kepada menteri terkait," ucap Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja, seperti ditulis Sabtu (1/12).

Pria yang akrab disapa Iwan itu menjelaskan saat ini Kementerian PAN-RB tengah menggodok rancangan skema pensiun fully funded untuk dijadikan peraturan pemerintah (permen). Permen kini tengah dalam finalisasi.

"Saat ini rancangan permennya sedang kami finalisasi namun yang pasti sekarang sedang dilakukan simulasi di rancangan permen untuk sistem pensiun. Karena pensiun ini bakal terkait dengan gaji dan juga tunjangan," ujarnya.

(mdk/azz)

https://www.merdeka.com/uang/pemerin...na-pensiun-pns