AKURAT.CO, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ([url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=WALHI][color=#f9a01b][b]WALHI[/b][/color][/url]) [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=DKI+Jakarta][color=#f9a01b][b]DKI Jakarta[/b][/color][/url] pernah menyarankan Pemerintah Provinsi [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=DKI+Jakarta][color=#f9a01b][b]DKI Jakarta[/b][/color][/url] untuk membongkar bangunan reklamasi.

Direktur Eksekutif Walhi [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=DKI+Jakarta][color=#f9a01b][b]DKI Jakarta[/b][/color][/url] Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, pembongkaran bangunan di atas pulau reklamasi hanya sebatas asumsi. Asumsi disampaikan akibat kekhawatiran [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=WALHI][color=#f9a01b][b]WALHI[/b][/color][/url] atas dilanjutkannya proyek reklamasi.


"Kajian pembongkaran hanya asumsi belum dilakukan secara penuh dalam konteks kajian," ujar Tubagus dalam diskusi yang bertajuk 'Kala Anies Berlayar ke Pulau [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Reklamasi][color=#f9a01b][b]Reklamasi[/b][/color][/url]' di kantor Formappi, Jl Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Sebelum asumsi dicetuskan, kata Tubagus, Pemprov DKI memiliki tiga opsi mengenai proyek reklamasi. Pertama, melanjutkan reklamasi dengan rancangan lama. Kedua, menghentikan sepenuhnya aktivitas di proyek reklamasi. Ketiga, melanjutkan proyek reklamasi dengan rancangan baru.

Mendengar ketiga opsi, [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=WALHI][color=#f9a01b][b]WALHI[/b][/color][/url] mendesak Gubernur Anies untuk memberhentikan proyek reklamasi. Namun, "Pemerintah lebih menitikberatkan kepada redesign yang ga ada bedanya," pungkasnya.

Sebelumnya Anies dalam siaran pers yang dibagikan kepada wartawan pernah menyampaikan bahwa merobohkan bangunan akan menambah masalah.
Menurutnya, membongkar bangunan di atas pulau buatan akan merusak tatanan hukum yang sudah dibuat oleh [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=DKI+Jakarta][color=#f9a01b][b]DKI Jakarta[/b][/color][/url]. Meski demikian, kata Anies, apabila pembongkaran dilakukan dirinya akan mendapat pujian.

“Dimana-mana akan disambut dengan tepuk-tangan. Secara politik itu akan dahsyat. Namun, jika itu dilakukan, yang hancur bukan saja bangunan di tanah hasil reklamasi tapi tatanan hukum juga ikut rusak," ujar Anies pada Rabu (19/6).
Diketahui polemik tentang proyek reklamasi mencuat kembali setelah [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Anies+Baswedan][color=#f9a01b][b]Anies Baswedan[/b][/color][/url] menerbitkan ratusan IMB di atas pulau D. Anies berdalih menerbitkan IMB karena ada alas hukum yang kuat yakni Peraturan Gubernur 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancangan Kota yang dikeluarkan pada era Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Ahok membantah bahwa Pergub 206/2016 yang diterbitkannya untuk memberikan IMB di atas pulau reklamasi. Ahok mengatakan, penerbitan IMB di atas pulau reklamasi baru bisa dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K) disahkan DPRD DKI.[]





[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-664970-read-walhi-pernah-minta-ke-pemprov-dki-bongkar-proyek-reklamasi]
[size=4][color=#1e92f7][font=Roboto, sans-serif]Sumber[/font][/color][/size][/url]