Rasanya ada kesesatan berpikir yang disampaikan penggiat HAM Natalius Pigai terhadap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan institusi dipimpinnya.

Jika salah berpikir, maka sudah pasti harus dibenarkan lagi. Supaya pandangan Natalius Pigai yang juga mantan Komisioner Komnas HAM itu tak jadi doktrin dangkal di masyarakat.

Pertama, Natalius Pigai menganggap Menteri Ryamizard membela sesama rekan sejawatnya terkait aksi kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta akibat penolakan hasil perhitungan Pilpres 2019.

Lho, apa Natalius Pigai cuma membaca judul berita saja? Tapi malas memahami isi tulisannya. Justru Menteri Ryamizard mendukung Polri memproses hukum semua pelaku diduga jadi dalang bentrokan waktu itu.

Termasuk bila itu adalah rekannya sesama angkatan di TNI atau juniornya. Menteri Ryamizard tidak mengintervensi. Bahkan surat Kivlan Zein ke dirinya untuk meminta perlindungan diabaikan.

Menteri Ryamizard hanya meminta supaya proses hukum yang dilakukan kepada purnawirawan TNI dilakukan sebaik-baiknya. Polri tetap menghormati mereka sebagai prajurit yang pernah mengabdikan dirinya pada kedaulatan Indonesia.

Lalu, Menteri Ryamizard hanya terkejut. Apa benar purnawirawan TNI benar-benar ingin makar pada pemerintahan yang sesuai konstitusi. Setelah itu kan Menteri Ryamizard memberikan kewenangan pada Polri untuk menyelidikinya.

Kedua, serangan Natalius Pigai soal ide Menteri Ryamizard tentang Polri di bawah kementerian, tidak berdasarkan pengetahuan. Dia tidak update pengetahuan jika semua institusi Polri di dunia sudah di bawah kementerian.

Di negara kawasan Eropa, kepolisiannya sudah di bawah kementerian. Bahkan dikasih hak terlibat dalam urusan pemerintahan. Bukan hanya urusan menjaga ketertiban masyarakat saja.

Begitu juga di Amerika Serikat. Di sana lebih 'ngeri' lagi. Hanya pemerintah negara bagian yang punya kewenangan ke kepolisian. Kepolisian bertanggungjawab ke kepala daerah negara bagian. Pemerintah pusat tidak ada urusan dengan kepolisian AS.

Nyatanya: di negara-negara kawasan Eropa dan Amerika Serikat, polisinya tetap profesional. Dapat memisahkan antara tugas dan tanggung jawab koordinasinya.

Sesat ucapan Natalius Pigai yang menilai Menteri Ryamizard berniat membubarkan Polri gara-gara mengusulkan di bawah kementerian. Tidak ada pernyataan Menteri Ryamizard soal ingin Polri bubar.

Ketiga, kata Natalius Pigai, Menteri Ryamizard seolah ingin memangkas tugas Polri lalu diambil Kemhan. Seperti pemberantasan narkoba, keamanan laut, terorisme.

Tuduhan berdasarkan apa disampaikan Natalius Pigai? Lho yang memberikan kewenangan itu semua adalah UU. Faktanya: urusan pemberantasan narkoba, terorisme dan keamanan laut, kan tidak diambil juga oleh Kemhan.

UU justru mengamanatkan pembentukan lembaga sendiri, seperti BNN, BNPT dan Bakamla. Toh, faktanya juga Polri tetap punya kewenangan memberantas narkoba, terorisme dan menjaga keamanan laut. Polri tetap diberikan hak di situ oleh UU.

Kata Natalius Pigai, gara-gara orientasi Menteri Ryamizard yang ingin 'mengamputasi' Polri, banyak perwira Bhayangkara tertunda kenaikan pangkat. Ah, apa sehebat itu Menteri Ryamizard sampai mampu menunda kenaikan pangkat perwira Polri.

Padahal antara Kemhan dan Polri secara UU dan kewenangan kerja saja sudah berbeda. Tidak bisa saling mencampuri.

Kalaupun tertundanya kenaikan pangkat perwira Polri, itu pasti ada sebab. Dan hanya internal Polri yang mengetahui. Misalnya saja antara lain pernah indisipliner, tidak punya prestasi  atau melanggar kode etik profesi.

Jadi begitu ya. Natalius Pigai sebaiknya jangan asal cuap dan nyinyir. Namun isinya 'kosong'. Patut dipahami oleh Natalius Pigai bahwa Menteri Ryamizard bukan politisi. Tidak punya tendensi kepentingan politik.

Sumber: https://nusantaranews.co/meminta-pen...di-kepolisian/