WASHINGTON, KOMPAS.com - Amerika Serikat mengumumkan, Selasa (18/6/2019), akan memberikan paket bantuan sebesar 250 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,5 triliun untuk militer Ukraina.
Dilansir AFP, paket bantuan tersebut sebagai bagian dari serangkaian bantuan yang diberikan Pentagon kepada negara yang tengah berperang itu sejak 2014, ketika Rusia mencaplok Semenanjung Crimea dan konflik meletus di Ukraina timur.
Sejak saat itu, Amerika Serikat telah memberi bantuan senilai total 1,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 21,4 triliun kepada negara bekas Uni Soviet itu.
"Amerika Serikat tetap menjaga komitmennya untuk membantu Ukraina," kata juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Carla M Gleason.
Bantuan militer yang diberikan AS diharapkan dapat memperkuat kontrol sipil demokratis atas militer negara itu.
Selain itu juga mempromosikan reformasi komando dan kontrol, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam akuisisi maupun penganggaran, serta memajukan reformasi industri pertahanan.
"Reformasi ini akan meningkatkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan integritas teritorialnya dalam mendukung negara yang aman, makmur, demokratis, dan bebas," lanjut Gleason.
Sekitar 13.000 orang telah dilaporkan tewas sejak pecahnya pemberontakan yang didukung Moskwa pada April 2014, setelah aneksasi Crimea oleh Rusia.
Ukraina dan sekutu Baratnya telah menuding Rusia sebagai penyalur pasukan dan persenjataan kepada pemberontak pro-Moskwa, sebuah tuduhan yang telah dibantah keras oleh Rusia.
Sementara diberitakan Al Jazeera, Pentagon mengatakan akan memberi bantuan berupa pelatihan angkatan laut, serta perlengkapan militer seperti senapan sniper, peluncur granat roket, radar, serta alat penglihatan malam.
Terpisah, pada Selasa (18/6/2019), presiden terpilih Ukraina, Volodymyr Zelensky telah menyerukan ketegasan dalam kaitannya dengan Rusia.
Zelensky, yang berbicara dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin, mengatakan sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa kepada Rusia pada tahun 2014 perlu diperluas.
"Sikap saya sederhana dan jelas. Sanksi adalah satu-satunya cara untuk membebaskan wilayah yang diduduki dan mengembalikan integritas dan kedaulatan wilayah kami, dan mengembalikannya kepada rakyat. Jika ini tidak berhasil, mekanismenya harus diperluas," katanya.
Editor: Agni Vidya Perdana
Sumber: AFP,Al Jazeera,
Kompas
