Tirto.id- Kehidupan petani Filipina di era Presiden Rodrigo Duterte tidak sedang baik-baik saja. Di tengah kemiskinan yang terus membelit dan kian sempitnya lahan yang bisa digarap akibat monopoli tanah, nyawa petani kini sangat murah di mata rezim.

Sabtu (30/3) malam, 14 petani di provinsi Negros Oriental meregang nyawa di tangan aparat gabungan militer dan polisi. Menurut laporan CNN Filipina, delapan dari korban jiwa berasal dari Kota Canlaon, empat asal Manjuyod dan dua dari Santa Catalina Negros Oriental.

Belasan petani dan warga sipil yang tewas tersebut dituduh oleh otoritas keamanan Filipina sebagai anggota atau simpatisan Tentara Rakyat Baru (NPA), kelompok bersenjata sayap Partai Komunis Filipina (CPP).

Tuduhan itu dibantah oleh Front Demokratik Nasional (NDF), sebuah organisasi koalisi yang memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi, sekutu dari CPP. Mereka menyebut hanya satu orang saja yang teridentifikasi sebagai pemimpin Hugpong Kusog Mag-uuma (HUKOM) ormas sayap dari Gerakan Petani Filipina (KMP).

Kesaksian istri dari korban tewas Edgardo Avelino kepada Serikat Pekerja Pertanian (UMA), ada 10 orang pria berseragam yang menyatroni rumah mereka tengah malam sambil membawa surat perintah penangkapan.

Beberapa saat kemudian, orang-orang itu menembaki Avelino dan saudara lelakinya, Ismael, kata kelompok petani itu seperti dilansir dari Associated Press. Bahkan, salah seorang korban tewas diketahui adalah seorang pastor di gereja setempat yang dikenal dekat dengan masyarakat, jelas Uskup Gerardo Alminaza.

Peristiwa pembantaian petani dan sipil itu mendapat kutukan keras oleh berbagai elemen masyarakat. UMA menyatakan tindakan operasi gabungan seperti ini bertujuan untuk “membuat petani, aktivis dan warga biasa lainnya di Negros meringkuk dalam ketakutan, memasrahkan hak-hak mereka dan menerima gelombang teror di bawah undang-undang darurat militer".

Aliansi Negros Utara untuk Advokat Hak Asasi Manusia (NNAHRA) dalam pernyataan sikapnya menyebut aparat kerap memakai dalih penumpasan pemberontak, serta perang melawan narkoba dan preman untuk menjustifikasi kematian warga sipil khususnya petani.

Federasi Nasional Pekerja Gula (NFSW) menilai peningkatan kehadiran militer di Negros Oriental sebagai biang kerok kematian para petani. Menyebut pembunuhan dilakukan oleh "kaum fasis dan penjahat polisi dan militer Negros", NFSW bersumpah untuk terus menyuarakan keadilan bagi para korban yang tewas sembari

NFSW juga mengatakan enam petani dibantai dan lebih dari 50 orang lainnya ditangkap dalam operasi serupa di kota Guihulngan, Negros Oriental, Desember 2018. Beberapa bulan sebelumnya, Oktober 2018, Rappler memberitakan sembilan petani anggota NFSW tewas setelah ditembaki sekitar 40 orang bersenjata di Hacienda Nene, Barangay Bulanon, Kota Sagay.

Sebelumnya, para petani yang dibantai mendirikan tenda dan bermalam di area perkebunan tebu untuk mengampanyekan reforma agraria. Beberapa minggu kemudian, Benjamin Ramos, seorang pengacara para petani yang terbunuh, juga ditembak mati dari atas sepeda motor oleh sekelompok orang bersenjata. NFSW dan kelompok hak asasi mencurigai pemilik perkebunan berada di balik kekejaman yang kemudian dikenal sebagai Pembantaian Sagay itu.

Gubernur Negros Oriental, Alfredo Marañon, Jr., kala itu menjanjikan uang 500.000 peso Filipina bagi siapapun yang mampu memberikan informasi tentang keberadaan para pelaku.

Dalih Pembunuhan Massal

Sejak Duterte berkuasa pada Juni 2016, UMA mencatat 198 orang petani tewas dibantai. Jumlah itu termasuk korban kejadian terbaru pada Maret 2019 lalu, dilansir dari Philippine Star. Bahkan di tahun pertama Duterte menjabat, Aliansi untuk Kemajuan Hak-Hak Rakyat (Karapatan) menyebut sudah ada 68 petani yang tewas dibunuh.

Rezim Duterte memakai dalih pemberantasan narkoba dan operasi kontra-insurgensi melawan gerilyawan komunis untuk menjustifikasi pembunuhan ekstra-yudisial terhadap warga sipil.

Di antara ketiganya, jumlah korban tewas terbesar ditemukan pada operasi pemberantasan narkoba. Komisi hak asasi manusia Filipina meyakini jumlah korban tewas akibat kebijakan perang melawan narkoba kini telah mendekati 27.000 orang. Dunia internasional telah mengecam Duterte. Namun, ia tak tak acuh dan kerap mengolok-olok balik para pengkritiknya.

Di sisi lain, pembantaian petani di pedesaan tak mendapat sorotan sebanyak pembunuhan bandar, pengedar, dan pengguna narkoba di perkotaan. Meski lebih sedikit, jumlahnya merangkak naik. Khususnya setelah Duterte menyatakan darurat militer dan menurunkan lebih banyak tentara di sejumlah wilayah dengan dalih memerangi aksi teror dan kriminalitas.

Duterte telah mengakhiri negosiasi damai antara pemerintah Filipina dengan CPP dan NPA sejak 23 November 2017. Ia memilih mengumumkan keduanya sebagai organisasi teroris. Militer Filipina diarahkan untuk terus bertempur melawan NPA.

Partai Komunis Filipina didirikan oleh dosen ilmu politik Jose Maria Sison pada 1968. Tahun berikutnya, NPA dibentuk sebagai organisasi sayap bersenjata dengan tujuan menggulingkan pemerintah dan menyingkirkan pengaruh kuat imperialisme Amerika Serikat dari Filipina yang telah merdeka dari Paman Sam pada 1946.

Mengadopsi strategi militer Mao Zedong, CPP-NPA aktif bergerilya dan mendapat dukungan di desa-desa agraris yang tersebar di kepulauan Filipina. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan diktator korup Ferdinand Marcos yang berkuasa selama 21 tahun juga telah memperkuat dukungan terhadap CPP-NPA. Keduanya mulai diperangi oleh pemerintah sejak Marcos mengeluarkan Undang-Undang Darurat Militer Nasional pada 21 September 1972.

NPA diperkirakan memiliki sekitar 4.000 kombatan. Jumlah ini turun drastis dari 26.000 pada 1980-an. Waktu itu, serangan rutin NPA terhadap polisi dan militer kadang mencapai daerah perkotaan.

Dilansir dari ABS CBN News, Sison adalah bekas dosen Duterte yang sewaktu kuliah juga bergaul dengan orang-orang komunis. Duterte berasal dari Mindanao, wilayah selatan Filipina yang relatif miskin di mana gerakan komunis dan islamis tumbuh subur.

Pada awal pemerintahannya, banyak orang percaya Duterte dapat menyelesaikan konflik antara pemerintah dan kelompok komunis sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. Harapan itu terbukti naif. Duterte justru memerangi bekas “kawan-kawannya” itu persis dengan cara Marcos.

Kembali ke pembantaian petani. Laporan investigasi Vera Files pada Oktober 2017 yang mengutip data Karapatan menunjukkan kasus penyerangan petani yang berujung maut tersebar di wilayah Lembah Cagayan, Luzon Tengah, Tagalog Selatan, Bicol, Negros, Panay, Caraga, Mindanao Selatan, Mindanao Utara, dan Daerah Otonomi Muslim Mindanao.

Beberapa tahun terakhir, sejumlah petani mulai aktif mengorganisir diri menuntut reforma agraria dan kerap memaparkan bagaimana para tuan tanah memonopoli tanah di daerah tersebut.

Negros dikenal sebagai pulau perkebunan penghasil gula nasional sekaligus tempat di mana para tuan tanah Filipina berkuasa. Dikutip dari The News Lens, pulau itu terdiri dari dua provinsi, Negros Occidental dan Negros Oreintal. Provinsi Negros Occidental, adalah salah satu dari 10 provinsi termiskin di Filipina.

Sebagian besar petani yang terbunuh adalah tokoh masyarakat yang telah berjuang mempertahankan tanah adat dari upaya penyerobotan tanah oleh korporasi besar.

Di Mindanao, pemberlakuan darurat militer membuat para tentara lebih mudah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kaum tani. Pembunuhan petani juga terkait dengan perjuangan mereka melawan perusahaan pertambangan besar, terutama di tanah leluhur Lumad di Mindanao yang kaya sumber daya alam.

Misalnya peristiwa pembunuhan dua petani lansia dari provinsi Compostela Valley, region Davao, Mindanao, 2 Maret 2019. Kedua petani adalah anggota aktif Asosiasi Petani Compostela (CFA) yang menentang Agusan Petroleum dan Minerals Corporation yang berupaya masuk untuk mengeksplorasi hampir 12.500 hektar tanah ulayat untuk aktivitas tambang. CFA yang dicap komunis oleh militer yakin bahwa pelaku pembunuhan berasal dari Batalyon Infanteri 66.



Lembaga-lembaga HAM dan kelompok advokasi petani sepakat menunjuk militer, kelompok paramiliter, dan preman bersenjata sewaan perusahaan sebagai pelaku utama pembunuhan. Bagi pemerintahan Duterte, tidak ada beda antara petani aktivis dan CPP karena keduanya dianggap punya visi misi yang sama dalam isu-isu reforma agraria.

Sementara Nick Aspinwall, jurnalis sekaligus editor-at-large The New Lens dalam laporannya untuk Foreign Policy menyatakan bahwa kebijakan berdarah Duterte telah berdampak pada meluasnya kekerasan di desa-desa; penguasa lokal semakin leluasa memukul petani dan warga sipil yang memperjuangkan hak-hak mereka.

“Konflik-konflik seperti ini sudah muncul di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, tapi retorika dan kebijakan kontra-insurgensi ala Duterte mendorong pada penguasa lokal untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan kekerasan,” tulis Aspinwall.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di bawah PBB mencatat sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian Filipina. Sektor ini menyerap sekitar 40 persen pekerja Filipina dan memberikan kontribusi rata-rata 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Pertanian Filipina meredup dalam dua dekade terakhir. Penyebabnya adalah menurunnya produktivitas, biaya produksi tinggi, dan rendahnya dukungan pemerintah jadi faktor penyebab krisis di bidang pertanian.

Ada banyak inisiatif masyarakat dan pemerintah di berbagai belahan dunia untuk memberantas kemiskinan di pedesaan. Hasilnya bervariasi. Pemerintahan Filipina di bawah Duterte mengambil langkah berbeda dan jauh lebih ekstrem: memberantas kaum miskin desa itu sendiri.

(tirto.id - ton/win)

Penulis: Tony Firman
Editor: Windu Jusuf