Jakarta - Belum lama ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyindir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta. Dia mempersoalkan kondisi waduk Pluit yang mengalami permasalahan pendangkalan, endapan lumpur dan sampah.

Sindiran Susi Pudjiastuti itu mendapat perhatian dari Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga. Nirwono secara garis besar mengamini pernyataan menteri itu dan menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang memberi perhatian pada Waduk itu.

"Terjadi kemunduran dalam perawatan dan pemeliharaan waduk Pluit. Sampah justru bertambah, sementara kemampuan untuk mengangkut sampah terbatas," kata Nirwono Yoga kepada Tagar, Kamis, 13 Juni 2019.

Dia mengatakan Pemprov DKI yang sekarang ini belum ada tindakan untuk menata kampung kumuh disekitar di waduk di Jakarta Utara itu.

"Penyelesaian penataan kampung kumuh yang masih ada di sekitar waduk harus dilanjutkan, apakah akan ditata ulang atau harus direlokasi ke hunian (vertikal) yang lebih layak huni. Sehingga penataan tepian waduk pluit dapat dituntaskan," ucap dia.

Jika melihat kondisi waduk Pluit sekarang ini, Nirwono mencoba membandingkan kebijakan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan yang sekarang, Anies Baswedan.

''Ya, harus diakui masih bagus era pak Ahok denga pasukan oranye nya serta didukung kinerja Dinas LH (Lingkungan Hidup) dan kebersihan dan dinas SDA nya bekerja lebih baik," ujarnya.

Dia menambahkan Anies harus tegas dalam melakukan penataan waduk Pluit. Jadi, isu tentang waduk itu tidak menjadi pembicaraan masyarakat secara terus menerus.

"Ya gubernurnya harus tegas. Optimalkan kembali pasukan oranye. Optimalkan kinerja dinas LHK dan dinas SDA untuk merawat dan menata waduk pluit. Segera ditata kembali kawasan yang masih ada pemukiman kumuhnya," tutur pengamat itu.