Presiden Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Jakarta - Tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta MK membatalkan kemenangan [url=https://www.detik.com/tag/jokowi-ma'ruf-amin]Jokowi-Ma'ruf Amin[/url] dengan menyoroti aliran dana kampanye pasangan calon nomor urut 01 itu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai tim hukum Prabowo-Sandiaga melakukan penyesatan publik.

"TKN menilai Tim Hukum 02, khususnya Bambang Widjojanto (BW), kembali melakukan penyesatan publik dalam mempersoalkan sumbangan dana kampanye Pak Jokowi. Soal dana kampanye ini, termasuk yang berasal dari sumbangan Pak Jokowi, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Anton Silalahi yang ditunjuk oleh KPU," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (13/6/2019).

Arsul menjelaskan, seluruh dana kampanye Jokowi telah melalui audit oleh kantor akuntan yang ditunjuk KPU. Berdasarkan hasil audit, kata dia, semua material yang dilaporkan oleh Jokowi-Ma'ruf telah memenuhi semua kriteria dan peraturan yang mengatur tentang dana kampanye paslon.

Politikus PPP itu pun menilai Tim Hukum Prabowo-Sandiaga sengaja melakukan penyesatan dengan memelintir rilis ICW yang sebenarnya. Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, menurut Arsul, seolah ingin menggiring opini masyarakat.

"ICW hanya mempertanyakan saja sumbangan dari tiga perusahaan dan merekomendasikan kepada KPU untuk mendalami lebih lanjut. Tapi, hebatnya BW menggiring opini bahwa seolah-olah dengan dokumen Bedah Dana Kampanye tersebut, di mata ICW paslon 01 telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran," jelas Arsul.

Hal senada juga disampaikan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi, Ade Irfan Pulungan. Ade menilai Tim Hukum Prabowo-Sandiaga hanya sekadar mencari-cari kesalahan Jokowi-Ma'ruf. Dia pun lantas menyinggung dana kardus yang sempat menjadi kontroversi.

"Nanti kami juga bisa kok mencari-cari kesalahan. Itu misalnya aliran dana yang kita ketahui bersama itu, dana Rp 500 M, kardus, itu bagaimana itu? Kalau kami gugat itu, itu sekarang ini clear loh. Ada keputusan DKPP yang menegur Bawaslu terhadap mengadili tentang masalah itu. Jadi ada kekeliruan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu tentang aliran dana Rp 500 M saat itu," ungkap Irfan saat dihubungi terpisah.

"Itu makanya saya bilang. Kalau dia mempermasalahkan itu, boleh dong orang lain mempermasalahkan yang tempat yang lain kan. Jangan dia marah, dipermasalahkan, terus dia mempermasalahkan orang harus menerima persoalan dia? Nah kalau gitu, nggak bisa dong," lanjut dia.

Sebelumnya, BW menyatakan dalam melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye Jokowi pada 25 April 2019 sebesar Rp 19,508,272. Padahal, dalam LHKPN yang dilaporkan pada 12 April 2019, kekayaan berupa kas Jokowi sebesar Rp 6 miliaran.

Pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tersebut juga ditemukan sumbangan dari 3 kelompok Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan Pengusaha Muda Semarang. Total sumbangan Rp 33,9 miliar. Menurut BW alamat, NPWP, dan identitas pimpinan kelompok tersebut sama.

"Di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019, harta kekayaan berupa Kas dan Setara Kas hanya berjumlah Rp 6.109.234.704. Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 hari saja, harta kekayaan Ir Joko Widodo berupa Kas dan Setara Kas bertambah hingga sebesar Rp 13.399.037.326?" kata BW dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (12/6).

SUMBER


Masalah kardus ??.. Hajar pak..