Anies Baswedan Dapat Kritikan Tajam Soal Kebijakan Urbanisasi

WE Online, Jakarta -
Libur Lebaran 2019 sudah hampir usai. Jutaan warga Jakarta yang mudik Lebaran ke kampung halaman berangsur kembali ke Ibu Kota.

Seperti musim Lebaran tahun-tahun sebelumnya, arus balik biasanya membawa rombongan baru alias pendatang baru ke Jakarta. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melarang pendatang mengadu nasib di Ibu Kota.

Anies berulang kali menyampaikan dirinya mempersilakan seluruh warga Indonesia datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Namun kebijakan Anies tersebut menuai kritikan dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah.

Trubus menilai langkah Anies memperbolehkan pendatang ke Jakarta pasca-Lebaran sebuah tindakan yang keliru. Sebab semestinya setiap warga yang datang ke Jakarta didata terlebih dahulu.



"Kebijakan itu menurut saya tidak tepat dan suatu hal yang keliru, karena orang datang itu harus didata. Jadi di sini malah kebijakannya menitikberatkan peran RT dan RW untuk mendata warganya siapa-siapa yang baru datang," ujar Trubus, Sabtu (8/6/2019).

Menurut Trubus, masyarakat dari daerah lain yang datang ke Jakarta tidak semuanya memiliki tujuan untuk mencari pekerjaan. Justru dapat membahayakan jika kelak mereka tidak punya pekerjaan yang ujung-ujung berbuat kriminalitas.

Karena itu, di sini peran penting dari Ketua RT, Ketua RW, dan juga masyarakat agar mawas dan ikut serta menjaga lingkungan dari kejahatan yang diakibatkan adanya gelombang urbanisasi.

"Masyarakat harus berpartisipasi mengawasi lingkungannya, peka terhadap siapa yang datang. Kalau mereka itu datang hanya sekadar 'duduk nongkrong-nongkrong' tanpa pekerjaan. Artinya tanpa profesionalitas keterampilan apapun, kan berbahaya itu," katanya.



Trubus lantas mengingatkan kebijakan operasi yustisi kependudukan setiap tahunnya bertujuan agar pendatang baru dapat didata dan mencegah terjadinya tindak kejahatan.

"Kalau yustisi ditiadakan bisa saja penganguran di Jakarta makin banyak. Yustisi itu tujuannya menekan angka urbanisasi supaya tidak banyak. Persoalanya, lingkungan Jakarta itu berbeda dengan lingkungan asal mereka, nah ini seringkali munculnya dampak negatifnya, sehingga timbul kriminalitas dan permasalahan lainnya," pungkasnya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

sumber

==========

Habis kata kalau berbicara soal Gubernur satu ini. Tapi minimal, seluruh rakyat Indonesia sekarang bisa mendapatkan sosok untuk membandingkan kinerja para pemimpin daerahnya, lebih baik atau lebih buruk. Dan perbandingan itu didapat dari seorang Anies Baswedan.



Berbicara soal Urbanisasi, sejak masa sekolah SD dulu tahun 70an, ini jadi hal yang sering keluar di mata pelajaran IPS. Kalau gak Transmigrasi ya Urbanisasi. Kalau Transmigrasi itu untuk pemerataan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya, sementara wilayah tanahnya masih luas dan cukup untuk hidup mandiri atau berusaha. Berbeda dengan Urbanisasi, biasanya perpindahan penduduk ini untuk mencari penghidupan yang layak, tak peduli wilayah yang dituju sudah padat penduduknya atau tidak, yang penting bisa bermimpi berhasil.

Biasanya para pendatang ini tergiur dengan cerita para pemudik yang pulang kampung dari kota besar macam Jakarta. Entah Asisten Rumah Tangga atau bahkan PSK. Dengan perhiasan dan barang mahal ditangan, cukuplah untuk membujuk para pemimpi datang ke Jakarta. Tak peduli pendidikannya minim atau kemampuannya terbatas.

Jadi bukan hanya bicara data diri. Ini bicara soal daya saing. Yang tak mampu bersaing pasti tersingkir. Andai tersingkir dan malu pulang lagi ke kampung halaman, cuma ada 1 kata : Bertahan! Dan pada akhirnya jalan pintas yang diambil. Jadi penjahat atau jadi PSK.

Bicara Urbanisasi pastinya juga bicara soal keamanan. Karena imbas dari lonjakan penduduk adalah kejahatan. Ini sebenarnya bukan cuma domain pihak Kepolisian. Tapi nampaknya seorang Anies Baswedan akan menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada pihak Kepolisian. Masih ingat soal kedatangan warga luar Jakarta yang akan berdemo? Apa yang Anies bilang? Dia bilang, semua orang yang akan datang berbuat onar di Jakarta akan berhadapan dengan Pemprov DKI. WTF?????? Pemprov DKI? Apa yang rusuh kemarin itu domainnya Pemda DKI? Apa Satpol PP kelihatan berbaris dengan tameng dan pentungan untuk menghadapi para pendemo yang rusuh? Gak. Nyatanya Anies justru mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk perusuh.

Bicara soal hubungan baik antara Anies Baswedan dengan pihak Kepolisian, sebenarnya sudah ada jurang pemisah. Ini sewaktu Anies mempersilakan PKL mengokupasi trotoar, menutup jalan umum untuk PKL, dan menghapus perda tentang larangan motor masuk jalan Sudirman-Thamrin. Anies hanya memoles segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Banyak kebijakan Anies yang jalan ditempat tanpa solusi, dan itu sudah jadi rahasia umum.

Masih banyak event atau kalender kegiatan sampai Desember, dan itu cukup bagi Anies untuk memoles diri terus. Lihat saja nanti. Masih ada Iedul Adha, ada Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Natal.

Coba tanya sesekali, kemana larinya pagar besi yang mengelilingi Monas? Jadi besi tuakah?

Coba tanya ke Anies, apakah para Polisi yang menjadi korban kerusuhan telah ditengok Anies?

Coba tanya ke Anies, apakah nantinya karena lonjakan penduduk Jakarta menimbulkan banyak pemukiman kumuh, lalu melahirkan banyak sampah masyarakat, menimbulkan banyak tindak kejahatan, Satpol PP yang akan turun? Gak. Pasti yang akan repot pihak Kepolisian. Pihak yang diabaikan oleh Anies Baswedan dalam beberapa kali kebijakannya.

Mungkin sekarang warga Jawa Barat bisa bernafas lega dan tertawa melihat sitkom Jakarta setelah sekian lama dibully sebagian warga DKI Jakarta. Mereka mungkin berkata : Kena deh lu!

Dan seseorang yang tengah disorot itu dengan santai bilang :

Suka-suka gue Bang..... !!!!!