Dua Kapal Tanker Pesanan Pertamina Sejak 2014 Tak Kunjung Datang, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN-LAI) menanyakan perkembangan dua kapal tanker berbobot 17.500 DWT yang dipesan Pertamina sejak 2014 lalu. Namun, hingga sekarang kapal tersebut tak kunjung datang alias belum jelas keberadaannya.

Menurut Ketua Koordinator Nasional BPAN-LAI Syahrizal, Pertamina sudah memesan dua kapal tanker tersebut melalui PT Multi Ocean Shipyard (MOS), anak usaha PT Sochie Lines Tbk (SOCI) dengan nilai kontrak Rp 750 miliar. Seharusnya, pemesanan diserahkan 24 bulan sejak perjanjian dimulai terhitung sejak 7 Mei 2014.

Karena keterlambatan tersebut, kata Syahrizal, kontrak kemudian diperpanjang hingga semester I-2019. Tetapi hingga jangka waktu perpanjang sampai semester I-2019 habis, PT MOS belum juga menyelesaikan pekerjaannya.

"Pertamina harus memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan lelang yang berlaku kepada perusahaan galangan kapal tersebut. Apalagi mereka telah diberi perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi sampai batas waktu perpanjangan yang diberikan pekerjaan itu belum juga diselesaikan dan kapal belum diserahterimakan,” kata Syahrizal dalam keterangan persnya diterima, Sabtu (8/6).

Jika Pertamina diam saja, menurut Syahrizal, patut dicurigai ada oknum BUMN bidang perminyakan yang bermain di balik tender pembangunan kapal itu.

"Menurut saya, tidak wajar jika Pertamina diam saja bahkan memberi toleransi yang berlebihan terhadap PT MOS. Harus ada sanksi sesuai kontrak kerja yang telah disepakati," katanya.

Oleh karena itu, Syahrizal mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Selain itu, dia juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bergerak.

"KPK dan DPR dapat meminta BPK untuk melakukan audit khusus. Ada apa di balik keterlambatan ini?" tanyanya.

Berdasarkan laporan keuangan SOCI kuartal I-2019 yang diumumkan pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), disebutkan pesanan satu kapal dengan tonase 17.500 DWT hingga laporan keuangan tersebut disusun baru mencapai 92,929 persen.

Sedangkan nasib kapal pesanan Pertamina yang kedua juga mengalami hal yang sama. Meski proses pengerjaannnya juga diperpanjang hingga semester I-2019, namun hingga 31 Maret 2019 pembangunannya baru mencapai 93,7 persen.

Padahal sesuai kesepakatan, PT MOS harus melakukan serah terima kedua kapal tanker tersebut pada 31 Mei 2019 lalu. Namun sampai batas waktu yang telah tentukan, kedua kapal tanker itu belum juga diserahkan ke Pertamina.(tan/jpnn)
sumber

==============

Sementara itu :

Cetak Laba Rp 36 Triliun, Simak Besaran Gaji dan Tunjangan Direksi Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan kinerja pada 2018. Tercatat, perusahaan minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia tersebut membukukan laba bersih USD 2,53 miliar atau setara Rp 36 triliun.

Tentu saja, torehan laba bersih tersebut tidak terlepas dari kinerja para manajemen kunci alias direksi dan komisaris. Tak heran jika kompensasi yang mereka dapatkan pun cukup besar. Kompensasi ini berupa gaji, tunjangan, fasilitas dan tantiem.

Dikutip dari laporan keuangan perseroan, Selasa (4/6/2019), direksi dan dewan komisari mendapat kompensasi sebesar USD 47,23 juta pada 2018 lalu. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat USD 52,78 juta.

Jika dihitung secara kasar, jumlah komisaris dari Pertamina sebanyak 7 orang. Sedangkan jumlah direksi tercatat 11 orang. Jika dibagi rata, maka masing-masing pejabat tersebut akan mendapat USD 2,62 juta atau sebesar Rp 37,44 miliar per tahun.

Jika dibagi selama 12 bulan, maka setiap bulan setiap komisaris dan direksi Pertamina mendapat kompensasi kurang lebih Rp 3,08 miliar. Nilai yang cukup besar.

Struktur Remunerasi

Namun memang, hitungan tersebut adalah hitungan secara kasar. Jika melihat dari laporan keuangan perseroan, gaji direktur utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero).

Sedangkan gaji anggota direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan, yaitu sebesar 85 persen dari gaji direktur utama.

Untuk honorarium komisaris utama Pertamina sebesar 45 persen dari gaji direktur utama dan untuk wakil komisari sutama sebesar 42,5 persen dari gaji direktur utama. Untuk anggota dewan komisaris tertulis 90 persen dari honorarium komisaris utama.
sumber

============

Kemana KPK?
Kemana para pimpinan dan penyidik KPK yang kadang dianggap manusia suci tanpa dosa?
Sibuk dengan masalah internalkah sehingga kasus sebesar ini luput dari pantauan mereka?

Telah sama-sama kita ketahui, besaran gaji dan tunjangan para direksi dan komisaris BUMN memang tergolong fantastis. Dan SBY sendiri pernah mengatakan dalam salah satu kesempatan.

SBY mengatakan gaji presiden saat ini lebih rendah dibandingkan sejumlah direksi BUMN. Menurut SBY, belajar dari krisis global beberapa waktu lalu, banyak perusahaan jatuh di dunia cenderung mengalokasikan belanja pegawai terlalu tinggi.

"Tidak apa-apa. Yang penting kinerjanya baik. Jangan sampai ada yang gajinya 10 kali lipat gaji Presiden, namun tidak lebih sregep (rajin)," kata Presiden. Karena itu, Presiden menekankan bagi direksi BUMN yang bergaji besar namun tidak menunjukkan kinerja bagus dapat menjadi evaluasi para menteri bidang ekonomi.

Itu sindiran SBY bagi para direksi dan komisaris BUMN agar lebih memperhatikan kemajuan BUMN menghasilkan laba bagi pemerintah.

Yang jadi masalah, kalau mencari labanya dengan menekan rakyat, ini tidak bisa dimaklumi.

Rakyat awam, tahunya serba yang gampang saja.

Telkom sebagai penyedia fasilitas internet dan sebagai pemegang hak (hampir) monopoli internet bisa menyediakan jaringan internet yang cepat dan murah. Ini demi menunjang kemajuan rakyat juga di seluruh Indonesia.

Pertamina sebagai penyedia BBM memberi kemudahan dalam pelayanan diseluruh Indonesia termasuk harga yang terjangkau.

PLN sebagai penyedia listrik di Indonesia bisa jujur menghitung besaran rupiah per KWh. Bukan listrik pintar yang dibutuhkan rakyat. Listrik murah yang pastinya diinginkan rakyat.

Mandiri, BRI, BNI, sebagai pihak yang mengelola keuangan rakyat bisa memberi fasilitas yang mudah bagi rakyat, menjangkau seluruh pelosok tanah air, dan meminimalisir biaya perbankan.

Begitu juga dengan BUMN-BUMN lain.
Tidak boleh lagi ada proyek proyek yang merugikan masyarakat dengan bungkus dan dalih apapun juga.

Jangan sampai para direksi dan komisaris bergelimang uang, tapi rakyat dibawah bergelimang tagihan.