Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam Otorita Palestina setelah terungkap bahwa para menteri dalam kabinet sebelumnya diam-diam menaikkan gaji mereka hampir 70%.

Berdasarkan dokumen-dokumen yang dibocorkan, gaji bulanan para menteri Otorita Palestina pada 2017 meningkat dari US$3.000 (sekitar Rp43 juta) menjadi US$5.000 (sekitar Rp72 juta).

Duta perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan tindakan itu "tidak masuk akal dan membuat marah khalayak" ketika warga Palestina menghadapi kesulitan ekonomi.

Mladenov menambahkan dirinya telah berbicara dengan Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, yang berjanji akan mengakhiri praktik tersebut.

Shtayyeh sendiri telah memerintahkan digelarnya investigasi. Dan selama penyelidikan berlangsung para menteri akan menerima setengah dari gaji mereka.

Dalam wawancara dengan harian New York Times yang diterbitkan Rabu (5/6), Shtayyeh mewanti-wanti bahwa sedemikian sulit keuangan Otorita Palestina, mereka sedang mengalami "situasi yang sedang kolaps" dan bisa bangkrut pada Juli atau Agustus mendatang.

Krisis keuangan ini diperparah oleh pemasukan pajak dan bea masuk yang dikumpulkan Israel untuk Palestina.

Pada Februari lalu, Israel mengumumkan akan membekukan transfer dana ke Otorita Palestina sebanyak US$139 juta atau setara dengan Rp1,9 triliun.

Jumlah tersebut, menurut Israel, setara dengan yang dibayarkan Otorita Palestina kepada para keluarga Palestina yang dipenjarakan oleh Israel atau tewas saat melakoni serangan.

Para pejabat Israel mengatakan pembayaran kepada keluarga Palestina sama saja memberi insentif kepada terorisme. Namun, Otorita Palestina berdalih bahwa pembayaran itu adalah tunjangan kesejahteraan bagi keluarga tahanan dan para "martir".

Otorita Palestina kemudian menolak menerima transfer pemasukan pajak dan bea masuk dari Israel, yang jumlahnya mencapai setengah dari seluruh anggaran.

Guna menyiasati kekurangan dana, Otorita Palestina menegaskan pada bulan Maret lalu bahwa mereka akan mengurangi setengah dari gaji pegawai negeri, kecuali para pegawai yang berpendapatan paling rendah (US$555 atau Rp8 juta per bulan).

Jumlah para pegawai dalam kategori tersebut mencapai 40% dari seluruh tenaga kerja.

Shtayyeh—seorang ekonom yang mulai menjabat pada April lalu—mewanti-wanti jika Otorita Palestina mengalami keambrukan keuangan maka para petugas keamanan di Tepi Barat harus dirumahkan alias cuti tanpa menerima gaji.

Sang perdana menteri juga mengecam "pemerasan" yang menurutnya dilakukan Amerika Serikat untuk memaksa para pemimpin Palestina terlibat kembali dalam perundingan menjelang pengungkapan rencana perdamaian Timur Tengah yang sudah lama ditunggu-tunggu.

Sejak 2018 AS mengakhiri bantuan kepada Palestina sekaligus kontribusi keuangan kepada lembaga PBB yang menangani para pengungsi Palestina (UNRWA).

Tindakan itu dilakukan setelah Otorita Palestina memutus hubungan diplomatik sebagai tanggapan atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke kota tersebut dari Tel Aviv.

Perwakilan Khusus Presiden Trump untuk urusan negosiasi internasional, Jason Greenblatt, menepis peringatan Shtayyeh soal situasi keuangan Otorita Palestina.