GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menghapuskan operasi yustisi, yang melarang masuk orang tak ber-KTP Ibu Kota.
Anies Baswedan menjelaskan, penghapusan operasi yustisi dilakukan karena ingin menjadikan Ibu Kota sebagai kawasan yang setara untuk semua golongan, dan terbuka untuk siapa saja.

Ia pun mengutarakan kekecewaannya pada kebijakan pemerintah sebelumnya yang melarang orang luar kota masuk ke Jakarta.
"Kadang saya mikir, kok bisa ya selama ini kita membiarkan negara melakukan larang orang masuk ke sebuah wilayah?" ucapnya
"Kita yang sekarang berdiri di sini juga banyak dari luar Jakarta. Nah, karena itu saya ingin ajak semua, yuk terapkan prinsip keadilan," imbuhnya.
"Dulu kita mendapatkan kesempatan yang sama. Mari kita memberikan kesempatan yang sama (juga) di generasi berikutnya," papar Anies Baswedan.
Bahkan, Anies Baswedan memberikan contoh bahwa warga dari luar kota saja bisa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"DKI pernah loh punya Gubernur yang KTP-nya bukan DKI. Pak Jokowi itu KTP-nya Solo, boleh jadi Calon Gubernur di Jakarta," ujar Anies Baswedan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2019).
Menurutnya, semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk tinggal di mana saja, termasuk di Ibu Kota Jakarta.
"Kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, siapa saja dan di mana saja memiliki kesempatan yang sama (untuk bertempat tinggal)," ungkap Anies Baswedan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai tahun ini menghapuskan operasi yustisi, yang biasanya dilakukan seusai libur Lebaran.
Hal tersebut dilakukan Anies Baswedan karena ingin menjadikan Ibu Kota Jakarta jadi kawasan yang setara untuk semua golongan.
"Mulai tahun ini, tidak lagi ada istilah operasi, yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan untuk mereka-mereka yang mau bekerja di Jakarta," paparnya.
"Nah, kami semua ingin ini semua berjalan dengan baik," cetusnya.
Selain itu, alasan Pemprov DKI menghapus kebijakan itu, karena dalam praktiknya operasi tersebut selama ini hanya menyasar masyarakat kelas bawah.
Padahal, menurut Anies Baswedan, orang-orang daerah yang datang ke Jakarta setelah lebaran banyak juga ada dari kelas menengah dan atas juga.
"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi Justicia," kata Anies Baswedan.
Ia juga menganjurkan kepada para pemudik yang akan membawa keluarganya ke Jakarta, untuk membawa surat-surat kependudukan secara lengkap.
Anies Baswedan juga mengimbau kepada pendatang agar segera memiliki kartu BPJS, sehingga kalau di Jakarta ada masalah kesehatan, mudah dijamin.
"Terakhir, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian," imbaunya.

"Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," harap Anies Baswedan.
Ahok Pernah Imbau Ini Juga 
Imbauan Anies Baswedan juga pernah diungkapkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2014.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak lagi melakukan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK).
Biasanya OYK digelar H+14 Lebaran. Karena pada saat itu merupakan batas waktu dari pendatang tinggal di Jakarta.
Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, para pendatang tidak dilarang untuk tinggal di Jakarta, bahkan diperbolehkan menjadi warga Jakarta.
Asalkan, dia mendapatkan rekomendasi dari warga tempatnya berdomisili kalau pendatang itu memiliki rumah dan pekerjaan. Selain itu, harus ada surat pindah.
"Kita sebenarnya hampir tidak ada operasi yustisi lagi. Kita ganti bina kependudukan," jelasnya.
"Kalau anda punya usaha, tetangga anda mau menanggung bahwa benar anda punya usaha dan rumah, ya kita kasih KTP malahan," beber Ahok,  seusai menjadi menjadi Pembina Apel Siaga dalam Rangka Menghadapi Arus Mudik dan Arus Balik Hari Raya Idul Fitri 1435 H di Lapangan Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).
"Kenapa enggak boleh? Ada surat pindah, kita kasih KTP. Kita yakin kalau kawasan kumuhnya dihilangkan, orang-orang yang tinggal sembarangan itu enggak ada tempat," paparnya.

Ahok menjelaskan, Bina Kependudukan dianggap cukup efektif dalam rangka mengawasi penduduk yang akan masuk ke Jakarta.
Sebab, menurutnya pengemis di Jakarta sebenarnya tak mencari uang untuk makan, melainkan lebih mengutamakan untuk menyewa rumah-rumah yang berada di kawasan liar.
Hal itu ia simpulkan ketika acara buka puasa bersama di Masjid Sunda Kelapa. Ia melihat kebanyakan yang datang orang kantoran dan warga sekitar.
Sementara, pengemis yang seharusnya membutuhkan makanan hanya sedikit jumlahnya.
"Artinya pengemis di Jakarta, bukan pengemis yang enggak ada makanan. Tapi pengemis yang mau beli rumah, bikin rumah. Kalau mereka enggak ada makan, kita tampung kasih makan tiga kali sehari," bebernya.
Lagi pula, menurut Ahok, warga luar daerah yang datang ke Jakarta dan bekerja sebagai karyawan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI, melalui pajak penghasilan sebesar 20 persen.
Begitu juga dengan pembantu rumah tangga. Meski mereka tak membayar pajak, setidaknya menurut Ahok PRT tak menambah rumah-rumah liar.
Melainkan, menetap di kediaman majikannya. Sehingga, juga patut diberi KTP DKI.
"Yang repot ini pegawai pabrik. Yang kenalan terus menikah tapi enggak mampu beli rumah, jadi tinggal di pinggiran, sewa. Nah, itu yang bahaya. Polanya yang harus kita ubah," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Sehingga, Pemprov DKI berusaha mendorong kawasan industri di Ibu kota pindah ke luar Jakarta, seperti Depok, Bekasi, maupun pun Banten.
Bahkan, jika perlu ke Jawa Tengah atau Majalengka. (*)


http://wartakota.tribunnews.com/amp/...sebuah-wilayah