Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko mengatakan bahwa kerusuhan 22 Mei telah diatur untuk menciptakan kekacauan. Puluhan orang telah diamankan karena diduga terlibat dalam memicu kerusuhan, termasuk anggota kelompok yang terkait dengan ISIS. Seorang mantan Jenderal Kopassus juga dituduh menyelundupkan senjata dalam kerusuhan tersebut.

Pihak berwenang Indonesia percaya bahwa kelompok-kelompok yang berbeda telah mengoordinasikan rencana untuk mengeksploitasi demonstrasi politik pekan lalu untuk menyebabkan kekacauan, termasuk upaya untuk menciptakan “martir” dengan menembak para pengunjuk rasa, kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Delapan orang tewas dan lebih dari 900 lainnya cedera dalam salah satu kerusuhan sipil terburuk di ibu kota selama beberapa dekade, setelah demonstrasi oleh para pendukung calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto, berubah menjadi bentrokan dengan pasukan keamanan.

Para pejabat keamanan mencurigai bahwa kerusuhan 22 Mei—yang pecah setelah Jokowi dikonfirmasi memenangkan Pilpres 2019—diatur oleh sejumlah kelompok, termasuk kelompok yang terkait dengan ISIS, di mana seorang mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) dituduh menyelundupkan senjata ke Jakarta.

“Ada korelasi di antara mereka dari informasi intelijen kami,” Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, seorang pensiunan kepala angkatan bersenjata, mengatakan kepada Reuters.

“Kami sudah tahu para koordinator lapangannya,” katanya, seraya menambahkan bahwa para penyelidik sedang berusaha menunjukkan dalang di balik rencana tersebut dan para penyokong keuangan.

Polisi mengatakan bahwa amplop uang tunai yang dibawa oleh beberapa perusuh yang ditangkap mengindikasikan bahwa massa dibayar untuk menimbulkan masalah.

Menjelang kerusuhan 22 Mei, polisi menangkap puluhan tersangka militan, beberapa di antaranya menurut pihak berwenang berencana meledakkan bom selama protes politik tersebut.

Polisi juga telah menangkap enam orang yang dicurigai berencana membunuh pejabat negara, dan menangkap setidaknya satu tokoh oposisi atas tuduhan makar dan karena menyebarkan berita palsu.

Partai politik Prabowo, Gerindra, telah membantah memiliki kaitan dengan kekerasan tersebut, dan mengeluh bahwa pihak berwenang berusaha menyalahkan kerusuhan tersebut kepadanya.

Moeldoko menggambarkan bahwa salah satu kelompok yang merencanakan serangan tersebut telah “terlatih”, dan mengatakan bahwa polisi telah menemukan senjata termasuk senapan sniper yang mereka yakini dimaksudkan untuk digunakan untuk membunuh para pengunjuk rasa sehingga polisi yang akan disalahkan.

Menanggapi itu, dia mengatakan bahwa pihak berwenang sengaja memastikan bahwa polisi dan tentara tidak dilengkapi dengan amunisi hidup.

“Ini untuk melawan jika sesuatu (terjadi), untuk menunjukkan bahwa itu tidak datang dari kami,” kata Moeldoko.

Fadli Zon, Wakil Ketua Gerindra, pekan lalu menuduh polisi melakukan serangan terhadap para pengunjuk rasa, dan mengatakan bahwa ia menemukan 171 peluru, ketika ia mengunjungi area di mana kerusuhan 22 Mei terjadi.

Moeldoko mengatakan bahwa otopsi masih dilakukan, tetapi mengatakan bahwa indikasi awal dari laboratorium menunjukkan bahwa rotasi peluru yang mengenai korban berputar ke arah kanan dan pasukan Brimob menggunakan senjata dengan peluru yang berputar ke arah yang berlawanan.

“Bisa berarti ada kelompok bersenjata lain yang belum ditahan. Karena sejak awal mereka ingin menciptakan martir,” katanya.

Moeldoko membantah bahwa tindakan pemerintah—termasuk untuk pertama kalinya di Indonesia di mana pemerintah memberlakukan pembatasan sementara pada media sosial, yang bertujuan untuk menghentikan menyebarnya hoaks—adalah tindakan represif.

“Saya memiliki keyakinan kuat bahwa jika demokrasi tidak dijaga oleh hukum yang kuat, instrumen konstitusional, maka kecenderungan anarki sangat tinggi,” katanya.

Ditanya apakah demokrasi muda Indonesia cukup matang untuk mengatasi ketegangan-ketegangan ini, ia mengatakan bahwa walau peristiwa-peristiwa itu “cukup mengejutkan”, namun itu seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran yang tidak semestinya.

“Menurut pendapat saya, tidak ada yang harus kita takuti dari insiden baru-baru ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa pasukan keamanan dapat menangani situasi dan tidak ada “penyakit akut dalam demokrasi kita”.