Bawaslu merilis hasil pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) terhadap 16 partai politik peserta Pemilu 2019. Hasilnya, ada 9 parpol yang tidak tertib administrasi, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai yang paling tidak tertib.

Catatan Bawaslu, dari PSI, ada 70 penyumbang perseorangan dan 2 kelompok yang tidak melengkapi identitasnya.

"Ketidaklengkapan mengikuti pemberian nomor telepon dan NPWP," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat menggelar Diskusi Media Pengawasan dan Penegakan Keadilan di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Selain PSI, partai yang tidak tertib berikutnya ditempati oleh PKB, Demokrat, Partai Garuda, Hanura, Berkarya, Golkar, Nasdem, dan PKPI.

Bawaslu menemukan bahwa penyumbang yang tidak lengkap identitasnya untuk PKB ada 6 orang dan satu kelompok. Sementara Demokrat, Berkarya, PKPI sebanyak satu orang, dan Garuda sebanyak tiga orang.

Partai Hanura juga tidak melaporkan nomor telepon untuk 1 penyumbang perseorangan dan 1 kelompok. Lalu partai NasDem dan Golkar hanya 1, yaitu di pelaporan nomor telepon kategori badan usaha non-pemerintah.

“Itu beberapa yang harus dilengkapi oleh masing-masing parpol,” kata Fritz.

Sementara hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan dari 16 partai, ada 7 partai lain yang melaporkan LPPDK lengkap dengan identitas penyumbang. Ketujuh partai tersebut adalah Gerindra, PDIP, PKS, Perindo, PPP, PAN dan PBB.

Pelaporan dana kampanye diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang partai politik, peraturan Bawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye pemilu dan PKPU nomor 32 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019.

Sumber: https://m.kumparan.com/@kumparannews...si-1rASvMe2FGl


Ngakunya partai yg paling transparan...ternyata eh ternyata...paling ga tertib🤣