Pembentukan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) nantinya merupakan hak Jokowi sebagai Presiden terpilih. Walau Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif mengusulkan agar Jokowi membentuk zaken kabinet.

"Memang dari Pak Syafii Marif meminta Pak Presiden kalau sekiranya memungkinkan, kabinet ke depan zaken kabinet,” kata Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurut Megawati, jajaran BPIP senantiasa terbuka untuk mendiskusikan setiap hal positif bagi rakyat, bangsa, dan negara.

"Tetapi memang kalau kami kan selalu di BPIP, selalu berdiskusi terbuka. Saya juga terus selalu mengatakan semuanya itu (kabinet) adalah hak prerogatif Presiden,” ucap Megawati.

Pada bagian lain, Megawati juga ditanyakan mengenai kemungkinan adanya partai politik (parpol) yang bergabung mendukung Jokowi-Ma'ruf. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut menyatakan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf belum mengadakan pertemuan.

"Nanti kami akan menghadap Presiden, dan juga tentunya dengan TKN (tim kampanye nasional). Karena itu ada hubungannya dengan partai-partai yang lain,” tegas Megawati.

Sebelumnya, Syafii mengusulkan dibentuknya zaken kabinet atau kabinet yang diisi ahli-ahli sesuai bidang. "Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet, kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli,” kata Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menurut Syafii, parpol tetap dapat mengajukan nama-nama menteri dari kalangan pakar tersebut. Meski begitu, Syafii berharap setiap parpol tidak hanya merekomendasi satu nama saja. Syafii pun mengingatkan agar para pembantu Presiden berjiwa patriot dan memahami Pancasila.



SUMBER