Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mempersilakan kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melakukan aksi demonstrasi menolak hasil Pemilu 2019 yang telah diumumkan KPU pada Selasa (21/5/2019) dini hari. Alasannya Indonesia adalah negara demokrasi yang membolehkan siapa saja memprotes hasil pemilu. Namun JK mengingatkan berapa pun besarnya peserta demonstrasi atau aksi dilakukan berulang-ulang, tidak akan mengubah hasil pemilu.

"Demo saja tidak menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan persoalan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apapun, berapa besar demo pun tidak akan mengubah itu," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (21/5).

Jusuf Kalla menanggapi hasi rekapitulasi KPU pada Selasa dini hari yang menempatkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin adalah pemenang Pemilu 2019.

JK berharap pihak yang kecewa dengan hasil Pemilu agar menggunakan mekanisme hukum dalam menyampaikan protesnya. Kekecewaan tidak boleh disampaikan dengan melanggar hukum. Alasannya, Indonesia adalah negara hukum. "Kita negara yang terbuka untuk orang berpendapat. Boleh saja berpendapat atau mengeluarkan pandangan dalam bentuk demonstrasi. Tapi tentu teratur sesuai prosedur juga," saran Jusuf Kalla.

Menurutnya, ada MK sebagai lembaga negara yang bertugas menyelesaikan perselisihan perhitungan suara pemilu. Kemudian ada Bawaslu untuk memproses berbagai pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Jika memang ada bukti-bukti yang cukup, bawa saja ke lembaga berwewenang agar berbagai protes atau kekecewaan yang ada bisa diselesaikan. Namun dia juga meminta jika putusannya tidak sesuai, harus diterima dengan lapang dada. Pasalnya dalam pemilu, pasti ada yang menang dan ada juga yang kalah. "Tidak mungkin seri. Kalau tidak menang, ya kalah. Kalau yang tidak puas ada jalannya. Ajukanlah ke MK atau Bawaslu," tutup Jusuf Kalla.

https://www.beritasatu.com/politik/5...h-hasil-pemilu

Tapi klo ga demo ga makan pak...