Medanbisnisdaily.com-Medan. Semenjak dilontarkan pertama kali oleh Pembina BPN, Amien Rais, beberapa hari pasca Pilpres 17 April 2019, aksi people power ditanggapi beragam oleh masyarakat. Pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat sejauh ini terus berlangsung, apalagi menjelang penetapan hasil Pilpres oleh KPU RI pada Rabu (22/5/2019) mendatang.

Nah Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, punya pandangan tersendiri. Menurutnya people power ketidakpuasan rakyat yang tanpa dikendalikan siapapun. "Kalau ada yang mengendalikan, bukan people power namanya," kata Gubernur Edy.

Hal itu dikatakannya menjawab wartawan usai usai Diskusi Publik Pemecahan Isu-isu Aktual Pasca Pemilu Serentak 2019, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Senin (20/5/2019).

Gubernur Edy mengatakan bahwa people power adalah dengan sendirinya rakyat, merasa ketidaknyakanan, merasa dia tidak bisa mendapatkan yang layak sehingga dia masing-masing, tanpa ada yang memimpin, tanpa ada leader. "Itu people power namanya," sebutnya.

Lebih lanjut mantan Pangkostrad ini mengatakan, aksi people power bukan sebagai bagian dari upaya pemberontakan. "Tadi yang saya katakan, people power itu tak bisa dihimbau tak bisa diapa, people power itu Anda punya apa, ini punya apa. Itu masing-masing, itu people power. Tolong artikan dulu arti people power dengan berontak, berbeda itu, ya," kata Edy.

Menurut Gubernur, people power itu dilakukan seperti yang pernah terjadi di tahun 1998. "Itu people power itu, masing-masing muncul, masing-masing, tanpa ada yang mengendalikan. Coba siapa pimpinannya waktu saat itu? Nggak ada, muncul di daerah-daerah, itu people power," sebutnya.

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...kejadian_1998/