JAKARTA - Demokrasi Indonesia selalu dinamis dan menarik perhatian dunia. Demikian pula Pemilu Serentak 2019 yang diliput oleh lembaga independen internasional, kedutaan besar negara sahabat, dan media internasional.

Setiap tahapan pemilu, terutama masa kampanye, debat pilpres, pemungutan suara dan penghitungan suara, ada dalam pantauan mereka. Pemilu 2019 di Indonesia, khususnya Pilpres adalah "pagelaran politik" terbesar dan paling rumit di dunia. "Pelaksanaannya secara umum berlangsung relatif aman dengan tingkat partisipasi rakyat (pemilih) yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 80%," ujar Analis Hubungan Internasional Adriana Elisabeth, Minggu (18/5/2019).

Menurut Elisabeth, Pemilu 2019 unik karena baru pertama kali terjadi pembelahan suara pemilih secara ekstrem baik pendukung paslon 01 maupun 02, dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Keunikan yang lain adalah aksi people power untuk menggugat hasil resmi pemilu. Aksi sporadik terjadi di beberapa kota, selain ancaman teror bom ke Gedung KPU.

Baca Juga:

• Fadli Zon: Polisi Harus Ingat Semboyan Melindungi dan Mengayomi
• Enam Poin Sikap Muhammadiyah Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019
• Fadli Zon Minta Pemerintah Tak Bikin Stigma Negatif terhadap Unjuk Rasa

"Aparat negara dan pemerintahan yang solid menjadi cara yang paling tepat untuk menjamin kelancaran dan keamanan penyelenggaraan pemilu dan sesudahnya. Karena setiap potensi kerusuhan dan konflik bukan hanya mengganggu stabilitas dan perdamaian Indonesia, namun juga berdampak regional dan global," katanya.

Akibat pembelahan pemilih yang ekstrem, Pilpres 2019 berpotensi menimbulkan konflik sosial dalam jangka panjang. Para aktor perseorangan dan kelompok berperan dalam menggunakan isu tertentu, seperti agama, etnisitas, ideologi dan kemiskinan. Paham Wahabi versus Pancasila, "Islam Indonesia versus Islam pendatang", isu "Aseng", sentimen anti Tionghoa, anti pekerja asing dari RRT adalah beberapa masalah yang dikemas untuk menimbulkan pertentangan di antara para pendukung atau pemilih.

"Kemajuan teknologi digital sebagai salah satu ciri globalisasi mendukung penyebaran isu, propaganda politik, dan pembentukan opini publik dengan memanipulasi berita atau hoaks yang mempertajam pertarungan politik 2019," katanya.

Kemajuan teknologi digital bukan hanya berperan dalam memudahkan akses informasi dan komunikasi melalui media sosial yang sangat masif, propaganda dan hoaks bahkan mampu membangun kebencian kolektif yang mengakibatkan distrust antara pemerintah dengan masyarakat ataupun antarkelompok masyarakat.

Strategi merawat kebencian terus terpelihara dengan ajakan aksi people power jelang pengumuman hasil penghitungan suara oleh KPU pada 25 Mei 2019. Aksi ini digelorakan dengan cepat melalui media sosial. Aksi menggugat KPU sangat berpotensi menciptakan kerusuhan bila kemenangan mengarah pada capres dan cawapres 01. "People power dalam konteks pilpres 2019 jelas mengganggu keamanan nasional, melanggar hukum (distorsi) dan menyimpang dari praktik demokrasi (anomali)," ucapnya.

Berbeda dengan gerakan people power di Filipina yang berhasil menggulingkan kepemimpinan Ferdinand Marcos pada 1986. Ketika itu seluruh rakyat Filipina memiliki "musuh bersama", yakni pemerintahan yang berkuasa secara otoriter selama 20 tahun. Gerakan rakyat berhasil membawa Filipina memasuki alam demokrasi yang lebih terbuka di bawah Presiden (Ninoy) Aquino. People power di Filipina memiliki kemiripan dengan gerakan Reformasi 98 di Indonesia yakni demonstrasi rakyat untuk mengakhiri pemerintahan otoriter di bawah rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun.

Elisabeth menilai, aksi people power dipengaruhi pula globalisasi dalam aspek keterhubungan antara perkembangan isu lokal dan global (local-global nexus). Aliran reformasi keagamaan atau Wahhabisme atau Salafi di Arab Saudi merambah Indonesia. Kontestasi politik 2019 menjadi momentum gerakan Wahabi di Indonesia mengusung agenda perubahan sistem pemerintahan dan ideologi negara Pancasila. Jadi aksi people power bukan sekedar menggugat persoalan teknis terkait sistem penghitungan suara, melainkan lebih jauh lagi sebagai bagian dari strategi merawat sekaligus menegakkan khilafah di Indonesia.

Representasi Islam transnasional di Indonesia bukan dilandasi konsep kenegaraan berdasarkan Pancasila, melainkan berdasarkan konsep ideologi yang dilakukan dalam bentuk syiar atau dakwah oleh HTI, aksi jihad (Al Qaeda) dan gerakan anti pemurtadan atau takfiri (ISIS). "Ajaran dan nilai-nilai yang diusung kelompok ideologis khilafah bertentangan dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan, bahkan membahayakan bagi ketahanan bangsa dan negara yang menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kebhinekaan dan persatuan Indonesia. Dalam konteks dinamika lokal, karakter Islam "lokal" di Indonesia berbeda dengan Islam "pendatang," kata Elisabeth

Di tengah pertarungan global antara Amerika Serikat dan RRT, Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip politik bebas aktif. Sesuai dengan posisi geostrategi Indonesia yang memiliki keunggulan politik dan ekonomi sebagai negara dengan kekuatan menengah (middle power), kiprah dan peran internasional Indonesia semakin diperhitungkan.

Menurut Fragile Statse Index 2019, Indonesia berada pada posisi yang sama dengan RRT dan India, yaitu pada tingkat elevated warning dengan beberapa indikator mencakup kohesivitas, ekonomi, politik, sosial dan lintas indikator. Intervensi eksternal meliputi lintas indikator terdiri dari politik, militer dan ekonomi. Dalam konteks Pilpres 2019, indikator kepentingan dan campur tangan asing dikelola menjadi opini publik untuk menyoal komitmen pemerintah saat ini terhadap pengaruh investasi Tiongkok dalam konteks One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI), dan ketergantungan Indonesia pada bantuan dan hutang luar negeri. Padahal nilai proyek infrastruktur BRI di Indonesia tidak signifikan dibandingkan proyek serupa di ASEAN.

Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pemilu serentak 2019 berdampak pada citra demokrasi Indonesia sebagaimana juga pandangan internasional atas keberhasilan pembangunan yang dicapai di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Peran internasional Indonesia dalam menjaga harmonisasi antara Islam dan demokrasi bukan hanya terbatas pada simbol politik, namun juga telah dibagikan kepada banyak negara, baik melalui Bali Democracy Forum (BDF) maupun menjadi mitra dialog dalam mendorong proses transisi politik secara damai di negara-negara lain.

"Demokrasi adalah elemen pokok dalam kebijakan dan hubungan luar negeri Indonesia. Artinya, pemilu 2019 semakin menguatkan branding Indonesia sebagai negara yang konsisten menerapkan prinsip demokrasi," ucapnya.

Dengan kata lain, lanjut Elisabeth, bila aksi people power tidak dicegah, ini akan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan negara. Selain aksi ini juga bertentangan dengan etika dan moral, karena di dalam praktik demokrasi terdapat limitasi atau demokrasi bukan tanpa batas. Setiap kebebasan berekspresi yang mengancam moral publik, apalagi membangun kebencian kolektif ataupun distrust dalam jangka panjang sudah selayaknya dihentikan secepatnya. Komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia harus dimulai dari penanganan isu-isu di tingkat domestik, termasuk dalam mengelola isu kemanusiaan, pembangunan dan perdamaian (human, peace and development).

Dengan demikian, aksi people power harus dikembalikan pada makna yang sebenarnya bukan sebaliknya justru membuktikan politik yang tidak bermoral (no moral excellence) karena tidak mendatang kemajuan dan perbaikan hidup bagi rakyatnya. "Intinya, people power yang dilandasi sikap intoleran, tindakan kekerasan dan aksi teror tidak dapat diterima di Indonesia. Etika dan moral politik harus menjadi dasar perjuangan para politisi yang berjiwa Pancasila, ber-Ketuhanan yang humanis dan berkeadilan," tukas Elisabeth.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...nia-1558261758

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Aksi People Power dan Citra Demokrasi Indonesia di Mata Dunia

- Bukan Target, Polisi Sebut Profesional Tangani Kasus Dokter Ani Hasibuan

- Tommy Lee, Lihat Indonesia: Negara Pelangi di Khatulistiwa