RIAU24.COM - Menko Polhukam, Wiranto meminta kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) dan perangkat keamanan daerah, untuk mencegah adanya aliran massa ke Jakarta jelang pengumuman hasil Pemilu 2019.

Wiranto beralasan, pelarangan itu dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko konflik di Ibu Kota.

Hal itupun mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Dia mempertanyakan larangan yang dilakukan oleh Wiranto tersebut.

BACA JUGA : Lantang Minta Kematian Anggota KPPS Diusut, Polisi Malam Periksa Dokter Ani Hasibuan

"Mana ada hak perintah di kementerian @PolhukamRI?? Saudara pakai aturan apa?," kicau Fahri Hamzah, Jumat, 17 Mei 2019.

Dia mengatakan, ucapan Wiranto tersebut dikategorikan makar menggunakan aparat bersenjata untuk merampas kebebasan rakyat.

"Ini dapat dikategorikan makar karena menggunakan aparat bersenjata untuk merampas kebebasan rakyat...sayang sekali orang2 ini gak baca UU dan konstitusi...mentok lalu pakai kekuasaan belaka!," cecar Fahri.

BACA JUGA : Arie Untung Unggah Foto Bareng Ustaz Hanan Attaki, Netizen Balas Begini

Warganet memberikan komentar tentang kicuan Fahri Hamzah tersebut. Ini kata para netter.

"Aku kalo jd anak buahnya pak wiranto bakal mikir 2x kalau dikasih perintah. Ntar jangan2 aku yang disuruh tanggung jawab kalo terjadi apa2... hehe," kata @nuril_ahsan.

"Boleh dong kalo kita bilang dialah teroris yg hendak makar thdp kedaulatan rakyat, krn rakyat sedang pesta pemilu dia malah ancam2 org pake senjata," komentar @Hery50385486.

Penulis: R24/ibl

http://m.riau24.com/berita/baca/1558...ni-Tak-Baca-UU





Mantan Menko Polhukam: Gerakan Kedaulatan Rakyat Bukan Makar

Submitted by redaksi on Jumat, 17 May 2019 - 22:59

KONFRONTASI- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan gerakan nasional kedaulatan rakyat (GNKR) bukan makar. Barisan rakyat pro 02 bergerak terus dukung Prabowo sebagai presiden, dan mereka tuntut KPU laksanakan pemilu jurdil, transparan dan akuntabel..
Menurut Tedjo, gerakan tersebut merupakan upaya menuntut keadilan atas kecurangan Pilpres 2019.

"Gerakan rakyat ini bukan makar, ini gerakan kedaulatan rakyat. Ingin menuntut keadilan, kebenaran, dan kejujuran dari penyelenggara pemilu," kata Tedjo, di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).Tedjo heran dengan tudingan makar yang dipakai pemerintah saat ini. Katanya, Eggi Sudjana yang hanya menyebut 'people power' dituding makar dan kini ditahan Polda Metro Jaya.



"Kami belum tahu, definisi makar itu seperti apa sebetulnya. Kalau kita berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah, itu memang makar," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo-Sandiaga itu mengajak masyarakat tidak takut untuk menuntut kecurangan pesta demokrasi lima tahunan ini. Ia berharap gerakan kedaulatan rakyat ini tak berhenti sampai keadilan berhasil direbut.

"Saya hanya mengharapkan gerakan ini jangan sampai berhenti, sampai keadilan ini ada di tangan rakyat," katanya.

Lihat juga:

Amien Rais: Jangan Takuti Kami dengan Bedil
Pensiunan jenderal bintang empat itu menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ia menyatakan TNI dan Polri tak akan pernah berani melawan rakyat. Pasalnya, kata Tedjo, TNI dan Polri lahir dari rakyat.

"Itu tidak boleh seorang pemimpin mengancam-mengancam rakyat, karena mereka punya senjata, peluru itu yang beli kita semua, masa untuk nembak kita. Enggak mungkin lah," ujarnya.

Kubu pendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah menyusun gerakan 'people power' melawan kecurangan yang diklaim terjadi pada Pilpres 2019. Kini istilah 'people power' diganti menjadi GNKR.



http://konfrontasi.com/content/polit...at-bukan-makar