JAKARTA - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Andriyansyah menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas dan persempit gerak perusahaan bila tak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2019.

"Oh wajib itu. Maksimal 7 hari sebelum hari raya," kata Andriyansyah saat dihubungi SINDOnews, Kamis 16 Mei 2019.

Andri kemudian merujuk aturan Permen No 4 tahun 1999. Dalam aturan itu karyawan yang memasuki masa skorsing berhak mendapatkan THR tanpa terkecuali. Ia kemudian beralasan THR merupakan Hak karyawan dan kewajiban Perusahaan.

Baca Juga:

• Anies Baswedan Optimistis LRT Jakarta Beroperasi Sebelum Lebaran
• Antisipasi Cacar Monyet, Dinkes DKI Berikan Edukasi ke Puskesmas
• Penyelundupan Narkoba Baru asal Thailand ke Rutan Depok Digagalkan

"Tidak bisa diukur karena karyawan itu salah beberapa hari kemudian enggak dibayar. Enggak benar itu," tegas Mantan Kadishub DKI Jakarta ini.

Saat ini terhadap aturan itu, Disnakertrans melalui Sudin ditingkat Kota telah menyebarkan edaran kepada sejumlah perusahaan untuk menyegerakan pembayaran THR. Bila lewat dari itu pihaknya bersiap memberikan surat teguran 1 dan 2, sebelum nantinya disanksi berat, mulai dari pencabutan ijin dan pembatasan gerak perusahaan.

Terhadap itu, Andri menegaskan, pihaknya siap menjadi mediator bila nantinya ada perusahaan yang membandel dan tak membayar THR. Bahkan untuk gaji pun perusahaan wajib membayar selama sebulan karyawan kerja. "Jadi tidak ada alasan mereka tidak bayar gaji atau THR, kami awasi terus," katanya.


Sumber : https://metro.sindonews.com/read/140...aan-1558030750

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Ogah Bayar THR Karyawan, DKI Ancam Persempit Gerak Perusahaan

- Sidang Duplik Kasus JIS, Penggugat Ditantang Hadirkan Bukti

- Titik Rawan Dijaga Ketat, Dinsos DKI Klaim PMKS Turun Setiap Tahun