Walau gagasan untuk merelokasi ibu kota Indonesia telah digaungkan oleh para pendahulunya, namun Presiden Joko Widodo memiliki dorongan baru sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara maju dalam 50 hingga 100 tahun ke depan. Indonesia, dalam pandangannya, dapat naik ke liga lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045, ketika merayakan 100 tahun kemerdekaannya.

Berita bahwa Indonesia berencana memindahkan ibu kotanya telah diterima dengan antusias oleh mereka yang berharap kota mereka akan dipilih sebagai lokasi baru.

Warga Jakarta berharap pemerintah akan terus memperbaiki berbagai masalah ibu kota, mulai dari banjir, kemacetan lalu lintas, tumpukan sampah yang menyumbat sungai, hingga polusi udara.

Di bawah rencana relokasi tersebut, Jakarta akan menjadi ibu kota komersial dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sementara kota baru itu akan menjadi ibu kota administratif Indonesia, mirip dengan peran yang dimainkan oleh Kuala Lumpur dan Putrajaya di Malaysia saat ini.

Presiden Joko Widodo pekan lalu melakukan perjalanan ke kota Balikpapan di provinsi Kalimantan Timur dan Palangkaraya di Kalimantan Tengah—dua tempat yang disebut-sebut kemungkinan menjadi calon ibu kota baru.

Pemerintah juga mempertimbangkan lokasi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan baru-baru ini.

Para pejabat mengatakan, alasan utama yang melatarbelakangi rencana untuk menemukan ibu kota baru tersebut adalah masalah lingkungan, karena Jakarta terlalu padat.

Kota metropolitan berpenduduk 10 juta jiwa itu juga tenggelam dengan cepat, rata-rata 10 sentimeter per tahun, karena penduduknya menggali sumur dalam untuk mengambil air, karena jaringan pasokan air yang buruk di kota itu. Tiga puluh juta orang lainnya tinggal di kota-kota tetangga Jakarta.

Di beberapa bagian Jakarta Utara yang menghadap ke Laut Jawa, daratannya tenggelam hingga 25 sentimeter per tahun—lebih cepat dari kota mana pun di dunia. Akibatnya, banjir menjadi ancaman konstan di salah satu kota terbesar di Asia tersebut.

Daspi, seorang warga di lingkungan tepi pantai Muara Baru di Jakarta Utara, adalah di antara mereka yang membawa dampak terburuk dari tenggelamnya kota ini.

Jarak antara tanah di mana wanita berusia 55 tahun itu dan suaminya pertama kali mendirikan warung makan mereka pada tahun 1980 dan permukaan laut, telah menyusut selama bertahun-tahun.

“Dulu, kios saya lebih tinggi dari permukaan laut. Tapi sekarang, kios saya lebih rendah dari permukaan laut,” katanya kepada The Straits Times.

Banjir pantai adalah makanan sehari-hari bagi Daspi, yang mengatakan bahwa ia masih bisa menanggungnya dan tidak memiliki rencana untuk pindah.

Untuk membantu meninggikan tanah tempat kiosnya berada, truk penuh beton bekas dituangkan di sana beberapa kali dari tahun 1993 hingga 2017.

Untuk mengatasi banjir Jakarta dan melindungi penduduk seperti Daspi, pemerintah—sejak tahun 2014—telah membangun apa yang disebut tanggul laut raksasa, sebagai bagian dari rencana Pembangunan Nasional Terpadu Pesisir Ibu kota Negara senilai US$40 miliar.

Pemerintah juga telah berusaha untuk mengatasi masalah kritis Jakarta lainnya, kemacetan lalu lintas, di mana jaringan MRT pertama mulai beroperasi pada bulan Maret lalu. Ini memangkas waktu perjalanan antara pusat kota dan bagian selatannya hingga setengahnya, menjadi hanya 30 menit.

Namun di bidang polusi udara, belum banyak yang dilakukan. Ini telah menyebabkan para warga—yang tergabung dalam Coalition for Clean Air—mengajukan gugatan pada akhir tahun lalu terhadap pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat, menuduh mereka tidak melakukan apa pun untuk meningkatkan kualitas udara yang buruk.

Laporan Kualitas Udara Dunia pada tahun 2018 menunjukkan tingkat PM2.5 tahunan rata-rata Indonesia—yang mencerminkan konsentrasi partikel halus di udara—sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. Itu juga empat kali lebih tinggi dari tingkat keselamatan yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ahli perencanaan kota Yayat Supriatna, mengatakan bahwa walau banyaknya masalah Jakarta dapat menjadi alasan untuk pindah, namun pesona tempat baru juga merupakan faktor penarik yang besar. “Kita memiliki wilayah yang luas di Kalimantan. Ini dua kali atau bahkan tiga kali lipat ukuran Jawa, tetapi belum dioptimalkan,” katanya.

Yayat mengatakan bahwa ibu kota baru—minus masalah lingkungan dan beban demografis—akan diperlukan seiring dengan kemajuan ekonomi Indonesia.

Jakarta memikat antara 120.000 hingga 140.000 pendatang baru setiap tahunnya, yang menghasilkan kepadatan penduduk lebih lanjut.

Namun, para pencinta lingkungan telah memperingatkan agar tidak memilih daerah di Kalimantan, yang merupakan rumah bagi lahan gambut yang luas. Membersihkan tanah untuk membangun kota baru dapat menyebabkan bencana lingkungan, kata para aktivis.

Dwi Sawung dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan kepada The Jakarta Post, bahwa perubahan pada lahan gambut karena pekerjaan awal untuk proyek tersebut dapat mengancam cadangan karbon yang ada dan memperburuk pemanasan global.

Walau gagasan untuk merelokasi ibu kota telah digaungkan oleh para pendahulunya, namun Presiden Jokowi memiliki dorongan baru sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara maju dalam 50 hingga 100 tahun ke depan.

Indonesia, dalam pandangannya, dapat naik ke liga lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045, ketika merayakan 100 tahun kemerdekaannya. “Kita memiliki peluang besar untuk bergabung dengan kelompok tersebut,” katanya kepada para pemimpin regional yang mengadakan pertemuan kerja tahunan di Jakarta pekan lalu.

Tantangannya ke depan adalah untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik untuk membuat anggota parlemen menyetujui rencananya, dan untuk memikat investor untuk menanamkan investasi antara US$23 miliar hingga US$33 miliar ke dalam proyek tersebut.

AWAL MULA JAKARTA
Kota terbesar di Indonesia ini tumbuh dari awal yang sederhana dan telah berganti nama beberapa kali selama berabad-abad.

Pada abad ke-4, pemukiman muara dekat Sungai Ciliwung di pantai utara Jawa dikenal sebagai Sunda Kelapa.

Itu adalah pusat utama penyaluran barang perdagangan di kerajaan Hindu Sunda Pajajaran.

Pada masa pemerintahan Kesultanan Banten pada abad ke-16, kota itu dinamai Jayakarta, atau Jaccatra seperti yang disebut oleh Belanda, dan kemudian Inggris.

Seiring pertumbuhan kota tersebut, kota ini berganti nama menjadi Batavia pada abad ke-17 dan merupakan pos terdepan bagi penjajah Belanda untuk mengendalikan perdagangan Hindia Timur di Indonesia.

Untuk periode yang singkat, antara tahun 1942 dan 1945, kota itu dikenal sebagai Jakarta.

Di sinilah pendiri Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda.

Saat ini, Jakarta adalah rumah bagi lebih dari 10 juta orang dan merupakan salah satu kota terbesar di Asia Tenggara.

Setidaknya 18,2 juta kendaraan terdaftar di Jakarta—hampir dua kali lipat jumlah penduduknya—dan lebih dari satu juta orang bepergian setiap hari dari kota-kota pinggiran ke Jakarta untuk bekerja.