JAKARTA - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bakal terus menggalakkan sistem keuangan syariah, dimana salah satunya dengan membuat alat pembayaran syariah. Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo menerangkan, KNKS bersama perbankan syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menggodok untuk membuat alat pembayaran syariah yaitu LinkAja Syariah.

"Terkait platform digital economy selain kerja sama ecommerce, kita juga akan kerja sama dengan pemilik LinkAja untuk mendirikan LinkAja syariah bersama empat pemilik bank syariah," ujar Ventje di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Sementara, Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS, Afdhal Aliasar mengatakan, LinkAja syariah tidak hanya digunakan untuk alat pembayaran e-commerce, tapi juga untuk alat pembayaran zakat dan wakaf. Nantinya kehadiran LinkAja Syariah diharapkan bisa mendukung ekosistem digital ekonomi syariah dengan perdagangan digital dan lainnya.

Baca Juga:

• Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Syariah, Jokowi: Potensi Rp45.000 Triliun
• Dirjen FAO Minta Indonesia Berbagi Tips Membangun Pertanian
• Empat Strategi Bikin RI Jadi Produsen Industri Halal Global

"Kita harapkan LinkAja Syariah menjadi sistem pembayaran digital yang mampu mendukung ekosistem digital ekonomi syariah yang terhubung dengan sistem perdagangan e-commerce, produk keuangan syariah, pariwisata halal serta juga melayani transaksi dana sosial keagamaan, seperti infak, zakat dan wakaf dengan masjid-masjid dan lembaga zakat di seluruh Indonesia," tutur Afdhal.

Afdhal pun menargetkan, pembuatan LinkAja Syariah ini akan terbentuk pada pertengahan tahun 2019 ini. Kendati demikian, belum ingin merinci sejauh mana progres pembuatan LinkAja Syariah tersebut. "Agustus tahun ini (target pembentukan LinkAja)," ucap dia.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/140...umn-1557838171

---

Kumpulan Berita Terkait :

- LinkAja Syariah Tengah Digodok KNKS Bersama Bank BUMN

- Bank Syariah Raksasa Bakal Dibentuk, Aset Target Masuk 10 Besar

- Jokowi: Ekonomi Syariah RI Masih Kalah dari Malaysia