Sabtu, 11 Mei 2019 17:27


Muhakir Tamrin/tribunpalu.com
Kepala Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulteng Sofyan Farid Lembah

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, menilai pemerintah gagap soal mitigasi bencana atau penaganan bencana di wilayah ini.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sulteng,
Sofyan Farid Lembah , Sabtu (11/5/2019).

“Memang banyak persoalan tentang penanganan pengungsi yang menjadi catatan kami, dan sejak awal kita gagap dalam persoalan penanganan bencana,” ungkapnya.

Sofyan melihat, dari sejak awal persoalan data korban bencana tersebut, masih menjadi masalah besar.

"Kalau kita menarik masalah yang sebenarnya itu ada pada penetapan bencana kita yang tidak jelas bencana nasional atau bencana daerah," terangnya.

Sebab belum pernah dia mendengar kalau bencana ini ditetapkan sebagai bencana daerah atau Nasional.
Menurutnya, sampai sekarang tidak ada kejelasan tentang itu.

Itulah yang menyebabkan prosesnya juga tidak jelas sampai hari ini.

Dia menejaskan, ketika bencana ini ditetapkan menjadi bencana nasional maka penanggung jawabnya itu adalah pusat, dan ketika bencana daerah berarti kewenangan itu ada di daerah.

“Sekarang itu jadi persoalan besar. Kalau memang seluruh dana itu ada di pusat, tentu yang menjadi pertanyaan apakah bencana ini, bencana nasional atau bencana daerah.

Disinilah salah satu yang menjadi pertanyaan Ombudsman sejak dulu.

"Kemudian satu hal yang menjadi catatan kita adalah betapa sulitnya proses pencairan segala bantuan ini, atau jangan-jangan Negara tidak punya uang untuk itu. Tapi, janji harus dijalankan dan mana janji itu,” tegasnya.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Muhakir
Editor: Ansar
Sumber: Tribun Timur

http://makassar.tribunnews.com/2019/...eng-bermasalah