JAKARTA - Shutdown media yang membantu pelanggaran hukum dinilai sebuah kemunduran demokrasi. Maka itu, niat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dikritik.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Andre Rosiade juga mengkritisi niatan Wiranto membentuk tim hukum nasional setelah penyelenggaraan Pemilu. Adapun tim itu bertujuan bakal berupaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga stabilitas negara.

"Pertama akan membredel media Lalu berani akan shutdown mematikan media sosial berani akan membuat tim pemantau orang yang mengkritik pemerintah ini kan menurut saya kemunduran terhadap demokrasi," ujar Andre Rosiade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Baca Juga:

• Sambangi KPU, Kelompok Cipayung Plus Tolak Delegitimasi Hasil Pemilu
• Fahri Usul Investigasi KPPS Meninggal, Begini Tanggapan KPU
• Fadli Zon Sebut Pembentukan Tim Hukum Nasional Melawan Konstitusi

Andre pun mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa dirinya merupakan juga penikmat era reformasi saat ini. Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra ini menambahkan, Jokowi tidak bisa menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI tanpa reformasi.

"Jangan sampai bapak sebagai penikmat reformasi malah melawan semangat reformasi dengan melakukan pembredelan terhadap media, pembredelan terhadap media sosial dengan melarang dan menakut-nakuti tokoh untuk bicara," katanya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...asi-1557230053

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pernyataan Shutdown Media Dinilai Kemunduran Demokrasi

- Jika Mudik Lebaran Macet Parah, Tol Diberlakukan Satu Arah

- Mendagri Sampaikan Evaluasi Pemilu 2019 dalam Raker di DPD RI