Juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Saleh Partaonan Daulay, mengkritik rencana pemerintah membentuk Tim Hukum Nasional mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu.

"Betul, kita negara hukum. Kalau ada yang melanggar, bisa diproses sesuai jalur yang ada. Tidak perlu lagi ada tim-tim baru yang dibentuk. Ada kesan pemborosan," ujarnya di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Ia kemudian menyoroti timing rencana pembentukan tim hukum tersebut. Saleh menduga, ada suatu tujuan tertentu terkait pembentukan tim nasional yang akan mengkaji ucapan tokoh yang diduga melanggar hukum.

"Lagian, mengapa tim itu dibentuknya setelah pemilu? Jangan sampai orang menduga bahwa tim itu dibentuk untuk melegitimasi sesuatu. Padahal, tanpa tim itu pun, kalau sudah sesuai aturan yang ada, sesuatu yang benar pasti otomatis dinyatakan legal," terangnya.

Lebih jauh, menyebut rencana yang disampaikan Menko Polhukam, Wiranto itu kemungkinan bertentangan dengan prinsip Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal lembaga dan institusi.

"Presiden Jokowi pun menginginkan adanya penyederhanaan lembaga dan institusi. Kenapa sekarang malah buat tim-tim baru? Anggarannya dari mana?," imbuhnya.

Sebelumnya, Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri dari beberapa pakar. Saat ini,mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut.



SUMBER