Selasa, 30 Apr 2019 18:34 WIB

Hendra Kusuma - detikFinance

Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengetahui masih ada perilaku pegawai negeri sipil (PNS) yang mengakali suatu kegiatan agar mendapatkan uang perjalanan dinas (perjadin).

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara kunci di acara Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulan II Bappenas-Bappeda 2019.

Awalnya, Sri Mulyani menceritakan bahwa desain belanja barang pada tahun 2020 dialokasikan seefisien mungkin. Hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi waktu sidang kabinet paripurna (SKP).

"Desain anggaran belanja barang harus disesuaikan, dan akan kembali seperti tahun 2015," kata Sri Mulyani di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Dia menyebutkan, efisiensi belanja barang pada tahun 2020 dikarenakan pertumbuhan alokasinya dari tahun 2015 terus mengalami peningkatan.

Persoalannya, ada penggunaan belanja barang seperti untuk rapat namun penyelenggaraannya dilakukan di luar kota. Padahal, rapat yang dilakukan bisa dilakukan di kementerian/lembaga itu sendiri.

"Nanti ditulis rapat di luar kantor, misalnya di BSD itu sudah masuk provinsi Banten, padahal rapatnya bisa di kantor," kata Sri Mulyani.

Mendengar hal itu, para peserta Rakorbangpus yang merupakan PNS pusat tidak malu karena disindir. banyak yang tertawa. Justru, para peserta malah tertawa seolah membenarkan hal tersebut.

"Berarti benar, nanti saya potong (anggarannya), aku tuh sudah tahu," ujar Sri Mulyani.

Selain soal rapat, penggunaan belanja barang pun terkadang disalahgunakan oleh banyak PNS. Misalnya, anggaran pemeliharaan gedung justru digunakan untuk anggaran paket meeting.

Sehingga, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memiliki pengalaman yang menyeramkan saat di salah satu institusi. Sri Mulyani pun mengingatkan bahwa kegiatan seperti itu harus dihentikan. Pasalnya, penggunaan anggaran seperti itu mencerminkan sikap individu Indonesia belum baik.

(hek/eds)

https://m.detik.com/finance/berita-e...-demi-perjadin