BANDUNG - Menghadapi perkembangan bisnis dan persaingan dengan fintech maupun bank umum di era digital ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat bank perkreditan rakyat (BPR) agar mampu bersaing dengan bantuan arah kebijakan.

"Mengacu pada masterplan dari tahun 2015 hingga 2019 ini, BPR harus menjadi lembaga keuangan yang kontributif, stabil, dan inklusif," ucap Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR Ayahandayani di Bandung, Jumat (3/5/2019).

Peraturan OJK (POJK) yang dikeluarkan Desember 2018 kemudian menjadi arahan pengembangan industri BPR. Untuk pengembangan BPR dalam persaingan, jelas dia, dibutuhkan adanya penguatan internal dengan penguatan kelembagaan BPR. Dibutuhkan pula kebijakan permodalan untuk pendirian BPR baru dan BPR yang telah ada.

Baca Juga:

• Akhir Pekan, IHSG Pulang Merugi 54,96 Poin
• BPR Dituntut Siap Bersaing dengan Fintech
• Pengusaha Minta Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga 50 Bps

Dia mengatakan, BPR butuh menjalankan fungsi audit internal, fungsi audit kepatuhan, dan menerapkan manajemen risiko serta menerapkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian.

Penguatan infrastruktur akan dilaksanakan melalui penerapan kurikulum baru dalam perekrutan pegawai. BPR juga harus menerapkan standar IT yang harus dipenuhi dalam akhir tahun 2019 sehingga bisa mendorong BPR untuk memiliki delivery channel yang lebih luas. Selain itu, BPR butuh core banking center yang terintegrasi. Untuk penguatan daya saing, branding BPR sudah diperkuat.

Internal OJK, kata dia, saat ini juga tengah menguatkan pengawasan terhadap BPR. Mulai Desember 2019, BPR tidak lagi memberikan laporan kepada Bank Indonesia, melainkan kepada OJK. BPR sejak 2019 akan melaporkan ke OJK melalui Aplikasi laporan perbankan dimana Bank Indonesia (BI) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga bisa mengakses. Efisiensi laporan akan mencakup semua jenis laporan dan tanggal pengiriman laporan pun dimajukan.

Di tahun ini pula OJK mendorong para BPR untuk melebur dan konsolidasi. Sebanyak 722 BPR dengan modal di bawah Rp6 miliar harus memenuhi ketentuan pencapaian modal minimal Rp6 miliar rupiah. Kalau BPR ini tidak berhasil memenuhi ketentuan tersebut, maka kegiatan usaha dan perluasan jaringannya akan dibatasi.

Berdasarkan POJK itu pula, kualitas aset pun ditambahkan kategori kualitas aset dengan perhatian khusus. Penilaian kualitas kredit pun turut dibedakan. Untuk kredit besar, BPR harus dinilai berdasarkan 3 pilar, prospek usaha, kebijakan debitur, dan kemampuan membayar.

Dalam hal manajemen risiko, BPR besar harus melaporkan penerapan manajemen risiko dalam 2019 berdasarkan pedoman OJK.

Untuk BPR KU 3 menerapkan 6 risiko BPR KU 2 hanya menerapkan 4 risiko, BPR KU 1 hanya menerapkan 3 risiko disesuaikan kompleksitasnya.

Dengan adanya kewajiban BPR harus menyesuaikan dengan perkembangan IT, BPR juga diharuskan bekerja sama dengan lembaga lain seperti perusahaan IT untuk core banking dan fintech jntuk pengembangan produk dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

OJK sudah berkoordinasi dengan BI untuk kebijakan BPR terkait keikut sertaan BPR dalam sistem pembayaran. BPR dapat ikut dalam sistem pembayaran secara tidak langsung. Inovasi produk BPR akan tetap sesuai dengan aturan perbankan dengan bekerja sama dengan bank umum.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/140...019-1556877643

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Ini Strategi Penguatan BPR yang Disiapkan OJK di 2019

- Sebanyak 60.000 Ton Bawang Putih Asal China Segera Masuk

- OJK Paparkan Modus Kejahatan Finansial dan Kewenangan Penyidikan