JAKARTA - Keputusan pemerintahan Jokowi yang akan memindahkan Ibu kota negara dari Jakarta menuai perbincangan di masyarakat. Banyak yang setuju, tidak sedikit pula yang menolak rencana tersebut.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, substansinya pemindahan Ibukota bagus karena pemerintah ingin melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi. "Sebagai sebuah ikhtiar layak didukung," kata Adi saat dihubungi Sindonews, Rabu (1/5/2019).

Meski demikian, kata Adi, problemnya konsep operasional pemindahan Ibu kota mesti dikaji lebih detil misalnya soal slot anggrannya dari mana. Sebab untuk memindahkan Ibukota membutuhkan biaya infrastruktur sekira Rp 500 triliun yang dipandangnya bukan jumlah yang sedikit. "Termasuk soal kesiapan birokrasi, Gubernur, dan DPRD bisa pindah ke ibu kota baru atau tidak. Persoalannya komplek," kata Adi.

Baca Juga:

• Update Real Count KPU: Sementara Jokowi Raih 55,99%, Prabowo 44,01%
• Lempar Isu Pemindahan Ibu Kota, Demokrat Nilai Jokowi Kurang Bijak
• Sandiaga: Pak Jokowi Sudah Mengakui Adanya Kecurangan

Menurut Pengamat Politik asal UIN Jakarta ini, sejauh ini rencana pemindahan Ibu kota belum menuai reaksi berlebihan dari masyarakat karena masih sebatas wacana. Sehingga respon publik dianggapnya masih datar.

"Ini kan wacana lama diulang kembali. beda ceritanya kalo nanti sudah mulai maju selangkah misalnya sudah membahas landasan hukumnya dan lain-lain baru akan keliatan sentimen publik negatif apa positif," pungkasnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...eks-1556679060

---

Kumpulan Berita Terkait :

- TKN Yakin Rencana Pemindahan Ibu Kota Telah Dikaji Secara Mendalam

- Puan Maharani Mendapat Kehormatan Melihat Prosesi Pembuatan Kiswah Kakbah

- Pemindahan Ibu Kota Dinilai Masih Memiliki Persoalan yang Kompleks