JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebelum mengalokasikan anggaran untuk pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar pulau Jawa dirinya masih menunggu perencanaan yang matang dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebelumnya Bappenas memaparkan dibutuhkan sekitar Rp323 triliun hingga Rp466 triliun untuk memindahkan Ibu Kota.

Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, saat ini Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merampungkan perencanaannya dengan melihat dari pengalaman beberapa negara lain yang lebih dahulu menerapkan kebijakan itu.

"Jadi untuk saat ini kita akan menunggu sampai perencanaan itu matang. Kalau perencanaan itu matang berarti estimasi dari anggarannya akan jauh lebih akurat, baru kita pikirkan bagaimana teknis untuk pembiayaannya," ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga:

• Akhir Bulan, Rupiah Tumbang ke Rp14.256/USD
• Menko Darmin Paparkan Ekonomi RI Tumbuh Berkualitas
• Pemulihan Capai 68%, Rini Apresiasi Perbaikan Listrik di Bengkulu

Menurutnya dengan kondisi saat ini, dirinya belum bisa melakukan analisa secara detail terkait pembiayaan jika perencanaannya belum matang. "Jadi sekali lagi kita masih menunggu perencanannya," tekannya.

Kendati demikian, Sri Mulyani menyatakan perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan tetap berjalan, meski dia tak bisa memastikan apakah anggaran pemindahan Ibu Kota masuk kedalamnya. "Secara siklus APBN 2020 harus sudah kita siapkan dan bulan Mei nanti juga sudah mulai akan membahas awal dengan DPR terkait rancangan APBN 2020," tutupnya.

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengutarakan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.

"Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta," kata Bambang Brodjo.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/140...nas-1556624151

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Bea Cukai Kualanamu Gagalkan Penyelundupan Sisik Trenggiling

- Pemindahan Ibu Kota, Sri Mulyani Tunggu Rencana Matang Bappenas

- Kebutuhan Tenaga Kerja Industri Bakal Naik 8% hingga 2035