Ajun Komisaris Polisi (AKP) Roy Simangungsong dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kepolisian Resor Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. Pencopotan diduga berkaitan aksi unjuk rasa ratusan personel Polres Halsel mempertanyakan dan menuntut honor pengamanan Pemilu 2019.

Pencopotan tersebut diketahui melalui Surat Telegram Rahasia (STR) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara Brigadir Jenderal (Pol) Suroto Nomor: ST-946/1V/KEP/2019/ROSDM tertanggal 29 April 2019. Polda Maluku Utara mengganti Roy dengan AKP Stevanus Robin Pattuju yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Kompi Ditsamabta Polda Maluku Utara.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara AKBP Hendri Badar menuturkan pihaknya telah menerjunkan tim investigasi yang dipimpin Wakapolda Komisaris Besar Polisi Lukas Akbar untuk mengusut persoalan.

Hendri enggan menyampaikan secara terbuka motif pencopotan. Dia mengaku hingga kini tim masih melakukan investigasi. Ditanya soal nasib Kapolres dan Wakapolres apakah akan sama seperti Kabag Ops, Hendri menyatakan bergantung hasil investigasi.

"Sekarang tim masih bekerja, menginvestigasi. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya," katanya, Selasa (30/4).

Sebelumnya, ratusan polisi di Halmahera Selatan menggelar aksi protes di halaman Mapolres Halsel, Senin (29/4). Mereka mempertanyakan anggaran pengamanan Pemilu 2019 yang dinilai terlalu kecil. Dalam aksi protes tersebut, anggota polisi sempat membakar ban. Mereka juga menyegel ruangan Kepala Bagian Operasional Polres Halsel.

Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Suroto mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi persoalan anggaran pengamanan pemilu. Sesuai jadwal, para anggota ditugaskan mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara selama 3 hari, serta pleno selama 5 hari.

Selama pengamanan tersebut anggota diberi honor Rp171 ribu per hari.
Namun masalah mulai muncul ketika tahapan pemilu berlangsung molor. Akibatnya, masa pengamanan bertambah panjang. Di sisi lain, honor pengamanan anggota tak ditambah.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Suroto memastikan aksi demonstrasi ratusan polisi yang bertugas di Mapolres Halmahera Selatan dipicu masalah uang pengamanan Pemilu 2019. Namun, dia menegaskan setiap polisi akan memperoleh haknya.

Kapolda mengaku awalnya kaget ketika mengetahui ada aksi demonstrasi ratusan polisi di Halmahera Selatan di halaman mapolres, Senin pagi (29/4/2019). Para polisi yang kecewa tak hanya berteriak-teriak di depan kapolres, tapi juga membakar ban bekas, bahkan sampai memalang ruang kapolres dan kantor kepala bagian operasional.

“Memang tadi pagi, saya juga kaget ada masalah di Mapolres Halmahera Selatan. Jadi permasalahannya itu berkaitan dengan uang pengamanan Pemilu, khususnya pada saat tahap pemungutan suara, penghitungan suara, sampai tahap pleno di PPK,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda Malut, sebenarnya demonstrasi itu hanya karena masalah kurangnya komunikasi mengenai masalah uang pengamanan Pemilu 2019.

Dia menjelaskan, untuk pengamanan Pemilu 2019, setiap polisi yang bertugas memang dianggarkan untuk menerima uang pengamanan sebesar Rp171.000. Rinciannya, uang saku Rp53.000, uang makan Rp97.000, jasa angkut Rp12.000, dan bekal kesehatan Rp9.000.

Di dalam anggaran tersebut, sudah ditentukan waktu untuk pencairan uang pengamanan kepada setiap polisi yang bertugas. Persoalannya, hal ini berbeda dengan kondisi di lapangan karena banyak proses tahapan Pemilu yang molor. Bahkan, proses penghitungan surat suara di tingkat TPS ada yang sampai tanggal 18 hingga 19 April 2019.

“Padahal anggota itu berangkat sekaligus mengawal kotak suara mulai tanggal 14. Jadi anggota itu kemarin yang PAM (pengamanan) TPS sekaligus mengawal kotak suara mulai dari kabupaten, ke PPK, kecamatan, sampai desa sampai di TPS,” kata Kapolda.

“Kemudian mereka nge-PAM perhitungan suara sampai penghitungan di TPS. Tugas dia juga sekaligus mengawal ke PPK sampai pleno. Jadi ternyata ini kan molor kemarin, di TPS molor, PPK molor, bahkan PPK sampai sekarang masih ada yang berlangsung. Nah, permasalahan di situ,” kata Kapolda.

Kapolda mengatakan, persoalan waktu proses penghitungan surat suara yang molor ini membuat permasalahan lain. “Jadi, berarti kan ada selisih yang diterima sama yang dilaksanakan,” ujarnya.

Dia mengatakan, masalah ini juga diduga karena polisi yang bertugas di Mapolres Halmahera Selatan mendapat informasi dari sesama polisi yang bertugas Polda Malut saat pengamanan Pemilu, mengenai tambahan uang pengamanan untuk akomodasi. Hal ini membuat petugas dari Halmahera Selatan terusik karena ada perbedaan jumlah uang pengamanan Pemilu yang diterima.

“Kemarin kan ada juga BKO dari Polda untuk pengamanan TPS di Halsel. Nah, karena ke luar daerah, yang BKO kami berikan akomodasi Rp100.000 selain yang Rp171.000. Ternyata di lapangan sana mereka saling cerita mungkin, kok beda gitu. Kemudian, ini mungkin yang belum dijelaskan oleh pihak polres,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda, aksi demonstrasi ratusan polisi yang bertugas di Mapolres Halmahera Selatan tidak akan terjadi jika pihak polres memberikan penjelasan sejak awal. “Sebenarnya masalah ini kan bisa diselesaikan. Yang jelas hak anggota tidak ada kami potong,” katanya.

Diketahui, ratusan anggota polisi yang bertugas di Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara, berdemonstrasi di halaman mapolres, Senin (29/4/2019) pagi. Aksi mereka dipicu masalah uang pengamanan pemilu. Mereka menduga dana tersebut dipangkas oleh kapolres dan kepala bagian operasional.

“Baru kali ini terjadi seperti ini, uang pengamaman dipangkas,” teriak salah seorang polisi.

Dari pantauan iNews, ratusan polisi mengamuk dan berteriak histeris tepat di hadapan kapolres. Para anggota polisi ini semakin geram karena mereka merasa diancam akan dimutasi jika berani mempertanyakan terkait uang pengamanan.

“Kami mempertanyakan kenapa uang pengamanan dipangkas, jangan kami diancam mutasi,” ujar seorang petugas polisi.