Terwujudnya kedaulatan serta kemandirian pangan merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia, sebagai negara agraris yang melimpah sumber daya alam dari sektor pertanian. Kedaulatan pangan adalah harga diri.

Presiden RI pertama Bung Karno dengan tegas mengatakan bahwa pangan merupakan penentu hidup matinya masyarakat Indonesia, maju mundurnya bangsa.

Menuju itu perlu kerja keras dan strategi sistematis. Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap produksi, ketersediaan dan capaian menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia memiliki susunan arah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019.

Dalam kebijakan tersebut, jelas tujuan utamanya membentuk swasembada pangan di Tanah Air melalui hadirnya kemandirian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Wajib disadari, ketahanan pangan adalah hak asasi manusia yang patut dipenuhi dan dijadikan pilar utama kehidupan berbangsa. Ketahanan pangan bukan hanya mengenai ketersediaan, namun juga akses mudah memperolehnya.

Dalam hal ini petani memiliki peran dan kedudukan strategis. Petani wajib sejahtera, memiliki kompetensi unggul dalam mengelola pertanian agar mampu memproduksi komoditas dengan mandiri dan pendapatan layak.

Hadirnya ketahanan pangan yang mandiri kemudian membentuk pemenuhan bahan baku yang cukup untuk sektor lainnya, sekaligus mendukung ekspor serta pertambahan lapangan kerja.

Lalu bagaimana agar ketahanan, kemandirian, kedaulatan pangan dapat "menggembirakan" di Indonesia? Salah satu upayanya, mutlak, adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggulan. Sehingga kapasitas SDM mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang harmonis guna menghadirkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Kementerian Pertanian turut andil dalam mengoptimalkan SDM untuk itu semua. Tentu mengelola SDM di Kementerian Pertanian tidak dilakukan sendiri, namun bersinergi dengan pihak lain. Agar bukan sekadar dapat berteori, namun juga merealisasikan.

Pembentukan dan optimalisasi SDM Kementerian Pertanian diterapkan melalui program pendidikan agar menghasilkan kalangan berkualitas dan paham kerja.

Berbagai kolaborasi digelar untuk membentuk SDM Kementerian Pertanian yang mumpuni. Kolaborasi antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian dengan perguruan tinggi mitra menjadi contohnya.

Transformasi Politeknik Pembangunan Pertanian

Pada September (Selasa, 18/9) lalu Kementan secara resmi meluncurkan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di Bogor, Jawa  Barat.  Institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah binaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan ini merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP). 

Dalam sambutannya saat peluncuran, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan lompatan yang terjadi pada Polbangtan, bahwa transformasi ini merupakan jawaban Kementan atas perubahan dan tangangan sektor pertanian yang berkembang pesat. Sekaligus juga implementasi dari amanat Undang Undang (UU) 12/2012 tentang Pendiddikan Tinggi.

"Perubahan ini tidak dimaksudkan sekedar untuk mencetak tenaga terampil dibidang pertanian. Tetapi lebih dari itu, menciptakan para wirausahawan bidang pertanian. Lulus dari Polbangtan harus menciptakan lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja," terang Amran.

Lompatan itu terlihat dari perubahan konsep yang menyertai transformasi ini. STPP semula hanya berorientasi menghasilkan penyuluh pertanian saja dengan tiga program studi. Kini Polbangtan  berkembang dengan memiliki 13 Program Studi yang ditawarkan baik untuk Sarjana Terapan (S.Tr) maupun Diploma III (D III).

Mengawal Produktivitas Pangan

Transformasi menguatkan fungsi penyuluhan Polbangtan. Mahasiswa dan alumni dilibatkan dengan perguruan tinggi mitra untuk melakukan pendampingan serta pengawalan produktivitas pangan dan daging agar mencapai swasembada pangan strategis.

Sebanyak 34 fakultas pertanian di perguruan tinggi mitra dan 6 Polbangtan dari 17 provinsi telah melaksanakan pendampingan juga pengawalan produktivitas pangan strategis sejak tahun 2015 sampai kini.

Harapannya bukan hanya merealisasikan swasembada pangan, tapi SDM Kementerian Pertanian ikut mengentaskan kemiskinan. Tidak berhenti sekadar pendampingan, tapi SDM Kementerian Pertanian juga dituntut mengabdikan dirinya membangun masyarakat di kawasan perbatasan mampu mengelola pangan untuk swasembada.

Staf pengajar dan mahasiswa Polbangtan bersama unsur TNI serta .BNPB turun ke kawasan perbatasan sejak tahun 2017 yakni Kabupaten Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau, Tana Tidung, Entikong, Badau, Paloh, Atambua, Jayapura, Merauke. SDM Kementerian Pertanian berupaya mengubah perilaku bertani masyarakat kawasan perbatasan agar lebih produktif juga sejahtera.

Kawasan perbatasan adalah juga wilayah pangan yang strategis. Selaras juga dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin membangun sekaligus memperkuat ekonomi daerah maupun masyarakat di kawasan perbatasan.
Program lain dapat dicontohkan untuk mendorong SDM Kementerian Pertanian yang mendukung swasembada pangan dengan meningkatkan kapasitas penyuluh.

Membangun Generasi Petani Milenial

Melalui Aksi Regenerasi Petani dan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) telah meluluskan 2.026 penyuluh unggulan sejak tahun 2015-2018. Lembaga penyuluh pertanian juga dimodernisasi dan diperkuat agar meningkatkan minat generasi muda (kalangan milienial).

Mengenai menarik minat generasi milenial terjun ke sektor pertanian, maka dibentuklah program Gerakan Pemuda Tani Indonesia (Gempita). Ditargetkan SDM generasi muda mampu mewujudkan ketahanan pangan sekaligus merawat identitas Indonesia sebagai negara agraris.

Upaya-upaya pengembangan kecakapan SDM ini, telah mendahului apa yang belum lama disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Presiden menegaskan pergeseran strategi pembangunan pada 2019, dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan SDM.

"Saya minta semua menteri, rencana kerjanya memasukkan program mengenai pembangunan SDM sebanyak-banyaknya." kata Jokowi.

Pada akhirnya, sektor pertanian Indonesia patut mandiri, berdaulat dan berdaya saing global. Menggapai keinginan tersebut salah satunya mempersiapkan SDM yang berkualitas dari arah strategis Kementerian Pertanian.(*)