JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas pada Senin (29/4/2019) untuk membahas secara serius wacana pemindahan ibu kota negeri ini.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, rencana itu sudah sepantasnya didukung banyak pihak karena gagasannya muncul sejak era Presiden Soekarno.

"Wacana pemindahan ibu kota yang sedang dibahas serius pemerintahan Jokowi di rapat kabinet terbatas haruslah didukung dan dipikirkan serius oleh banyak pihak," kata Karding di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca Juga:

• Generasi Milenial Dinilai Bisa Gaungkan Perdamaian Global
• KPK Geledah Ruang Kerjanya, Ini Tanggapan Mendag Enggartiasto Lukita
• Jumlah Anggota KPPS Wafat Bertambah 304 Jiwa, Sakit 2.209 Orang

Di sejumlah negara maju, ibu kota memang tak lagi digabung antara pusat ekonomi-bisnis dengan pemerintahan. Justru pemisahan itu akan membuat pembangunan tak lagi terkonsentrasi pada satu kawasan saja. Buntutnya, Indonesia sentris yang sedang dijalankan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla justru akan semakin mudah terwujud secara total.

Karding menilai Indonesia berada di tangan yang tepat karena punya rencana yang berorientasi jauh maju ke depan. Dengan pemindahan ibu kota, beban yang dipikul Jakarta selama ini bisa jauh berkurang.

"Calon ibu kota masa depan Indonesia nanti haruslah mencerminkan konsep Indonesia secara utuh. Tapi juga yang modern, mengusung konsep go green dengan konsep smart city," beber Karding.

Karding yakin dengan perencanaan yang matang, bukan sesuatu yang sulit untuk mewujudkan itu. Dan Indonesia akan semakin punya posisi penting dalam percaturan dunia. "Tak ada yang tak mungkin kalau semua pihak bisa saling memberikan masukan serta pemikiran untuk kemajuan bangsa ini," pungkas Karding yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma'ruf Amin.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ung-1556560958

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Geledah Ruang Kerja Mendag, KPK Amankan Dokumen Gula Rafinasi

- Peringati Hardiknas, Kemendikbud Sosialisasikan Program MGMP

- Indriyanto: People Power Mengarah Revolusi Kekuasaan yang Sah Langkah Inkonstitusional