Mobil Fortuner itu tiba-tiba tancap gas di Jalan Tebet Dalam IV No 7, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2019, sore. Beberapa orang sempat mengejar mobil berwarna hitam itu. Namun mobil yang bergerak ke arah Pancoran itu tidak lagi terkejar oleh orang-orang yang berlari.

Para pengejar adalah relawan Jurdil2019, yang berkantor di jalan tersebut. Salah seorang pengejar mobil tersebut adalah Kelana Budi Mulya, koordinator Jurdil2019, lembaga pemantau yang kini sedang melakukan tabulasi hasil Pilpres 2019.

detikX, yang kebetulan ada di lokasi kejadian, segera bertanya kepada Budi Mulya. Menurut pria bertubuh sedang itu, mereka mengejar mobil Fortuner karena gerak-geriknya mencurigakan.

Berdasarkan pengamatan mereka, mobil tersebut mondar-mandir sejak tiga hari lalu. Tidak pernah terlihat penumpangnya turun dari mobil. Para relawan pun tidak tahu berapa orang yang ada di dalam mobil karena kaca mobil sangat gelap.

Hari itu, rasa penasaran relawan, termasuk Budi Mulya, semakin tinggi terhadap orang di dalam mobil itu. Namun, begitu gagang pintu mobil hendak dipegang untuk dibuka, mobil tersebut tancap gas sambil membunyikan klakson.

“Jadi begini, tadi kami menemukan, setelah beberapa hari ada pihak tertentu berusaha memata-matai kami dengan mobil Fortuner. Mereka kepergok sedang memotret diam-diam. Dan saat mobil itu berada di sekitar kantor kami, selalu ditandai dengan sulitnya berkomunikasi lewat telepon seluler dan tersendatnya pengiriman data,” jelas Budi Mulya, yang menggelar jumpa pers saat itu juga.

Jurdil2019 memang berkantor di bangunan berlantai tiga yang terletak di Jalan Tebet Dalam IV. Bangunan berwarna putih itu merupakan milik mantan Menko Maritim Rizal Ramli. Rumah itu sampai saat ini menjadi lokasi tabulasi penghitungan suara Pilpres 2019 berbasis lembar C1.

Beberapa hari lalu, situs Jurdil2019.org diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan kepada Antara, Minggu, 21 April 2019, mereka dianggap telah menyalahgunakan izin yang diberikan.

Pasalnya, izin yang diberikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kepada Jurdil2019 adalah sebagai pemantau pemilu, namun Jurdil2019 melaporkan hitung cepat (quick count) dan real count. Hasil tabulasi versi mereka kemudian di-upload di situs mereka Jurdil2019.org.

Dalam Pemilu 2019, KPU menetapkan 40 lembaga survei yang sebelumnya mendaftar. Di luar 40 lembaga yang sudah terdaftar dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan kepada publik karena, menurut undang-undang, lembaga survei harus mendaftar ke KPU.

Namun pihak Jurdil2019 menyatakan pemblokiran dilakukan secara sepihak, dan mengatakan pihaknya tidak merasa melanggar aturan. Karena itu, Rulianti, salah satu awak Jurdil2019, mendatangi Bawaslu pada Senin, 22 April.

Rulianti mengaku terkejut mengetahui kabar pemblokiran situs Jurdil2019. Ia tak pernah memperoleh pemberitahuan sama sekali, baik dari Bawaslu maupun Kemenkominfo. Rulianti dan sejumlah anggota Jurdil2019 hanya mengetahui pemblokiran itu dari informasi yang beredar di grup WhatsApp. Pemblokiran dilakukan karena situs Jurdil2019 memuat konten negatif.

Belakangan, Rulianti baru mengetahui situs Jurdil2019 diblokir lantaran melanggar izin karena mempublikasikan hasil hitung cepat Pilpres 2019. Sedangkan izin yang diajukan ke Bawaslu sejak awal adalah sebagai lembaga pemantau pemilu.

Jurdil2019 digagas oleh aktivis alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973. Rulianti menyatakan lembaganya tercatat di Bawaslu sebagai pemantau Pemilu 2019 dengan nomor sertifikasi Akreditasi: 063/BAWASLU/IV/2019. Ia mengaku mendapatkan akreditasi dari Bawaslu pada 1 April 2019.

Hanya, kata Rulianti, lembaganya terdaftar atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Ia mengatakan inisiatif membuat Jurdil2019 muncul pada waktu yang cukup dekat dengan Pemilu 2019. Walhasil, mereka tidak sempat membuat badan hukum resmi dengan nama Jurdil2019 dan memakai 'bendera' bernama PT Prawedanet.

Kepada detikX, Rulianti menjelaskan, sebenarnya tim inti di Jurdil2019 tidak semuanya alumni ITB. Dari sepuluh orang tim inti, hanya beberapa yang berasal dari kampus yang terletak di Bandung, Jawa Barat, itu. Sisanya ada kalangan profesional, juga ahli IT.

Rulianti pun menampik jika dikatakan Jurdil2019 diinisiasi oleh Rizal Ramli. Sebab, kelompok ini berdiri sebelum Rizal Ramli menjatuhkan pilihan ke kubu capres-cawapres nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kita sesama alumni ITB angkatan 1973 memang sering berkumpul. Nah, ketika kita melihat pemilu kali ini terasa panas, muncul ide kami untuk membuat satu aplikasi yang bisa dipakai untuk memantau pemilu. Kita tidak peduli sama pasangan 01 atau 02 yang menang. Yang kami perjuangkan, pemilu harus berjalan jujur dan adil,” ujar Rulianti.

Bagi Rulianti cs, aktivitas pemantau pemilu bukan hal baru. Pasalnya, kiprah serupa mereka lakukan saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun tim relawan saat itu berbeda dengan yang ada saat ini.

Untuk melakukan pemantauan dan tabulasi, Rulianti mengaku, para pendiri mengeluarkan kocek masing-masing secara patungan. Uang tersebut digunakan untuk membayar relawan yang berjumlah 20 orang serta membeli laptop, sewa server, serta jaringan internet.

Dikatakan Rulianti, meski situsnya diblokir, proses verifikasi dan input data yang dilakukan sejak17 April sampai sekarang masih berjalan. Data C1 dari sejumlah tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia masih terus mengalir ke aplikasi yang mereka buat khusus tersebut.

Per 22 April 2019, data suara nasional yang masuk sudah 6.191 TPS. Hasilnya, 60,3 persen suara untuk Prabowo-Sandiaga Uno. Sedangkan pesaingnya, yaitu capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, meraih 38,1 persen.

Untuk mengawal laporan yang masuk dari masyarakat yang tersebar di ratusan ribu TPS, Jurdil2019 mengerahkan 20 orang yang bertugas melakukan input data. Proses kerjanya pun diklaim sama dengan yang dilakukan KPU.

“Secara prinsip sama karena sama-sama input C1. Yang berbeda mungkin polanya saja. Kita berdasarkan C1 yang masuk saja. Misalnya bisa jadi kita masukin Jawa Barat, sementara KPU masukin daerah mana gitu. Jadi hanya beda sampling sebenarnya,” tutur Rulianti.

Proses pengiriman data dari masyarakat menggunakan WhatsApp. Sebelumnya, Jurdil2019 sempat memakai aplikasi. Namun, karena dianggap terlalu rumit oleh masyarakat, pengiriman data C1 via WhatsApp pun menjadi pilihan.

Dari pantauan detikX, tabulasi C1 yang dilakukan Jurdil209 dilakukan di lantai satu. Sementara lantai dua digunakan sebagai tempat rapat. Adapun lantai tiga digunakan sebagai gudang dan tempat beristirahat para relawan.

Meski hasil tabulasi mereka hampir mirip dengan klaim yang dilontarkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, yakni menempatkan Prabowo-Sandi di posisi unggul untuk sementara di angka 60 persenan, Rulianti secara tegas membantah tabulasi Jurdil2019 bersinergi dengan tabulasi yang dilakukan BPN.

Untuk diketahui, BPN juga menyatakan melakukan tabulasi hasil rekap C1 dari ribuan TPS di seluruh Indonesia. Data tabulasi tersebutlah yang sampai saat ini menjadi pegangan Prabowo unggul dan bakal menjadi Presiden RI 2019-2024. Karena data tabulasi BPN itu pulalah Prabowo melakukan sujud syukur di hadapan para pendukung yang berkumpul di rumahnya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klaim kemenangan itu bahkan dirayakan hingga tiga kali.

Hanya, sejumlah anggota BPN saat dimintai konfirmasi tidak ada satu pun yang memberitahukan di mana proses tabulasi yang dilakukan BPN. Awalnya, dikabarkan proses tabulasi itu dilakukan di ballroom Hotel Ambhara, kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Namun, saat detikX menyambangi hotel tersebut pada Senin, 22 April, salah seorang petugas hotel mengatakan ruangan itu hanya digunakan BPN satu hari, yakni pada hari pencoblosan, 17 April 2019. Waktu itu Sandiaga, Neno Warisman, dan Erwin Aksa sempat datang memantau.

Sedangkan juru bicara BPN Andre Rosiade, saat ditanya secara terpisah, bilang lokasi tabulasi ada di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara. Namun dia melanjutkan, ruangan yang digunakan untuk tabulasi sangat steril alias tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan tersebut. Bahkan dirinya pun belum pernah masuk ke ruangan itu.

Tabulasi untuk pileg, kata Andre, dilakukan di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan. Namun, ketika kantor itu disambangi detikX, seorang personel satpam bernama Robert mengatakan tidak ada tabulasi suara di kantor tersebut. Sejak Pemilu 2019 berlangsung, semua kegiatan dipusatkan di Rumah Pemenangan dan Kertanegara. “Di sini hanya rapat struktural,” katanya.

Belakangan, muncul gerakan bernama ‘Ruang Sandi’. Gerakan yang dimotori oleh para relawan Prabowo-Sandi ini membuka contact center untuk pengumpulan formulir C1 plano. Hingga saat ini, formulir yang telah terkumpul sebanyak 13 ribu. “Pokoknya itu saling melengkapi sajalah. Semuanya terkoordinasi, begitu,” kata Andre.

https://x.detik.com/detail/investiga...Prabowo-Sandi/