Seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD singgung kinerja KPU di Pemilu 2019, yang saat ini Mahfud MD sebut KPU terkesan kurang profesional.

Diketahui, kinerja KPU disinggung Mahfud MD, lantaran KPU seringkali diserang isu kecuranganhingga KPU disebut unprofesional dan memihak.

Maka dari itu Mahfud MD sebut KPU dinilai kurang antisipatif dalam penanganan IT, lantaran seringkali pihak KPU salah input data hasil penghitungan suara.

Singgungan Mahfud MD terhadap pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU tersebut diutarakannya di akun Mahfud MD di @mohmahfudmd, Minggu (21/4/2019).

Berikut cuitan Mahfud MD singgung kinerja KPU di Pemilu 2019:

"KPU HARUS LEBIH PROFESIONAL
Pd awal Januari 2019, sy sdh ingatkan, stl pencoblosan KPU akan diserang dgn berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya. Waktu itu sy ingatkan, @KPU_ID hrs profesional. Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi," tulis Mahfud MD.

Tak hanya itu, Mahfud MD sebut KPU kurang profesional bahkan Mahfud MD nilai KPU dinilai kurang antisipatif.

Ia pun bingung, seringkali KPU salah input data hasil penghitungan suaradi Pemilu 2019 ini.

Sehingga, KPU seringkali diserang isu kecuranganhingga KPU disebut unprofesional dan memihak.

"Kekisruhan yang skrang terjadi, antara lain, disebabkan jg oleh kurang antisipatifnya KPU dlm penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional. Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%? Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%," tulis Mahfud MD.



Bahkan dengan keadaan KPU yang seperti saat ini, Mahfud MD sebut KPU timbulkan spekulasi negatifterhadap masyarakat.

Bahkan, Mahfud MD menduga KPU kesusupan IT tak netraldi saat momen penghitungan suara Pemilu 2019.

"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral. KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulis Mahfud MD.

Selain itu, ia juga mengatakan baik kontestan dan kelompok-kelompok masyarakat tidak dilarang untuk menyampaikan hasil penghitungan suara sendiri ke publik.

Namun tetap keputusan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 dari pihak KPU itu sendiri.

"Dlm rangka pengawasan, Kontestan dan kelompok2 masyarakat tdk dilarang utk menyampaikan hsl hitungannya sendiri kpd publik, baik Quick Count maupun Real Count. Tp semua itu hrs diterima sbg info awal dan pembanding sj. Keputusan akhirnya hrs menunggu hsl hitung manual, 22/5/2019," tulis Mahfud MD.

"Pd hitungan scr manual itu semua pihak bisa mengajukan data resmi yang sah, yg jg dimiliki oleh semua pihak, utk kemudian dihitung ber-sama2 scr terbuka. Di sanalah bs ditentukan siapa yg menang. Jd s-d hr ini blm ada yg menang. Mari jaga ketenangan sampai selesai hitung manual," tulisnya.

"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral. KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulis Mahfud MD.



Selain itu, ia juga mengatakan baik kontestan dan kelompok-kelompok masyarakat tidak dilarang untuk menyampaikan hasil penghitungan suara sendiri ke publik.

Namun tetap keputusan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 dari pihak KPU itu sendiri.

"Dlm rangka pengawasan, Kontestan dan kelompok2 masyarakat tdk dilarang utk menyampaikan hsl hitungannya sendiri kpd publik, baik Quick Count maupun Real Count. Tp semua itu hrs diterima sbg info awal dan pembanding sj. Keputusan akhirnya hrs menunggu hsl hitung manual, 22/5/2019," tulis Mahfud MD.

"Pd hitungan scr manual itu semua pihak bisa mengajukan data resmi yang sah, yg jg dimiliki oleh semua pihak, utk kemudian dihitung ber-sama2 scr terbuka. Di sanalah bs ditentukan siapa yg menang. Jd s-d hr ini blm ada yg menang. Mari jaga ketenangan sampai selesai hitung manual," tulisnya.

Ketua KPU: Murni Human Error, Tidak Ada Niat Curang

Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, memastikan pihaknya tidak berniat curang, terkait kesalahan memasukkan data pada sistem informasi penghitungan (situng).

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena murni kesalahan manusia alias human error.

"Kalau ada yang menduga bahwa kami lakukan kecurangan, masa kami publikasikan? Jadi saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Kalau terjadi karena kesalahan input, itu saya menduga murni karena kesalahan human error," tutur AriefBudiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

KPU bakal melakukan koreksi terhadap proses entri data yang dilakukan oleh petugas KPU.

Dirinya mengungkapkan, petugas KPU bekerja hingga hampir 24 jam, sehingga bisa jadi kesalahan ini karena faktor kelelahan.

"Kalau salah input kan kita lakukan koreksi. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman itu begini, dimulai dari TPS, KPPS itu bekerja, sebagian dari mereka bahkan lebih dari 24 jam mulai pukul 06.00 WIB kan mereka sudah persiapkan," beber Arief Budiman.

Arief Budiman mengatakan pihaknya akan langsung melakukan koreksi data jika ada kesalahan dalam proses memasukkan data.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, terjadi kesalahan 'entry' data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Situng di laman pemilu2019. kpu.go.id.

Kesalahan itu terjadi pada 'entry' lima buah C1 di lima TPS yang tersebar di lima provinsi.

"Terkait dengan beredarnya informasi salah input di Situng KPU, memang informasi itu sudah masuk di kita. Masuk di 5 daerah, 1 TPS masing-masing di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur," kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Sementara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan kepada KPU dan Bawaslu agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan pemilu.

di kami ingatkan sekarang ada proses rekap yang harus kami perhatikan, dan juga ada proses penghitungan manual, iya kan?" ucapnya.

"Kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara, khususnya KPU RI, Bawaslu juga jangan coba main-main dalam rekapitulasi dan penghitungan real count ini," sambung Alfitra.

Dirinya mengungkapkan, DKPP siap menerima aduan dari semua pihak mengenai potensi pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

"Kami dari DKPP 24 jam siap menerima laporan di Jalan Thamrin. Tentunya kami akan menindaklanjuti. Kami berharap KPU, Bawaslu masih dalam track record dan bekerja sesuai sebenaranya," harap Alfitra.

Sebelumnya, komisioner KPU RI Ilham Saputra tak menutup kemungkinan kesalahan input data alias human error yang dilakukan operator Situng di daerah, karena faktor lelahnya mereka bekerja satu hari penuh tanpa henti.

"Bisa jadi. Bisa kelelahan, bisa juga. Coba deh teman-teman datang ke daerah menjaga 24 jam, memastikan semuanya masuk ke situng kita. Ini kan bisa human error karena kecapekan," papar Ilham di KPU, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Komisioner KPU lainnya, Viryan Azis, merinci sejauh ini ia menemukan ada 9 TPS di tujuh provinsi yang salah menginput data, dan kini sudah dan dalam proses perbaikan.

Katanya, kesalahan input data ini terjadi semata hanya karena kekeliruan, bukan bentuk kecurangan seperti tuduhan beberapa pihak.

"Ini terjadi semata-mata karena kekeliruan entri," cetusnya dalam kesempatan yang sama.

Berikut ini daftar 9 TPS salah input data yang tersebar di tujuh provinsi:

1. Kota Mataram, Provinsi NTB, di TPS 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela (sudah dikoreksi).

2. Lombok Tengah, TPS 3 Desa Gonjak, Kecamatan Praya (sedang dalam koreksi).

3. DKI Jakarta, TPS 93 Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (sudah dikoreksi).

4. Provinsi Riau, TPS 10 Kelurahan Laksamana, Dumai (sudah dikoreksi).

5. Jawa Tengah, 2 TPS. TPS 25 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang (sudah dikoreksi), serta TPS 7, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo (dalam proses).

6. Maluku, TPS 6 Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

7. Banten, Kota Serang, TPS 39 Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug,

8. Jawa Barat, TPS 15 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi.

wartakota.tribunnews.com/2019/04/21/mahfud-md-singgung-kinerja-kpu-di-pemilu-2019-terkesan-kurang-profesional-dan-memihak