https://news.detik.com/berita-jawa-t...ps-di-banyumas

Banyumas - Bawaslu Kabupaten Banyumas mengamankan dua petugas PPS Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Banyumas. Keduanya diduga membongkar 21 kotak suara dan mengambil sampul salinan C1 di dalamnya.

"Ada dua orang, keduanya Ketua dan anggota PPS Desa Sidabowa yang memang mengakui mengambil sampul salinan C1 dari 21 kotak yang ada di dalam gudang Desa Notog," kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pidana Pemilu, Bawaslu Banyumas, Saleh Darmawan kepada wartawan di Kantor Bawaslu Banyumas, Sabtu (20/4/2019).

Dia mengatakan jika kejadian tersebut terjadi pada Jumat (19/4) sekitar pukul 20.40 WIB. Pihaknya mendapatkan informasi masyarakat jika ada seseorang yang mengambil isi kotak suara yang tersimpan di gudang Desa Notog.

"Mendapatkan info itu kami merespon bersama tim Gakkumdu dengan mendatangi lokasi. Saat tiba di lokasi sudah berkumpul banyak massa, dan ada dua orang diinfokan sebagai pelaku," jelasnya.

Kedua pelaku tersebut yakni Ketua PPS, EL (45) dan anggota PPS, TS (42) dari Desa Sidabowa. Setelah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi bersama Gakkumdu dan Polres Banyumas kemudian didapatkan fakta bahwa kedua orang tersebut datang dan mengambil sampul salinan C1 dari dalam kotak suara.

Dia mengatakan jika 21 kotak suara yang dibongkar tersebut merupakan kotak suara dari 21 TPS yang ada di Desa Sidabowa, dimana di dalam kotak suara tersebut terdapat lima sampul salinan C1.

"Alasan kedua orang untuk mengambil sampul, tujuan untuk melakukan sinkronisasi perolehan hasil suara yang akan dimasukan dalam aplikasi perolehan suara. Mereka berinsiatif mengambil atau melihat C1 hologram yang akan mereka gunakan untuk input data di aplikasi penghitungan suara," jelasnya.

Usai mengambil sampul salinan dari 21 kotak suara tersebut dan hendak kembali ke Desa Sidabowa, mereka ditelepon anggota PPK Patikraja untuk kembali ke Desa Notog yang tengah digunakan sebagai lokasi rekap suara.

"Jadi saat kotak suara dibuka, diketahui oleh saksi Partai Demokrat dan saksi Partai PKSyang tengah menyaksikan rekapitulasi tingkat Kecamatan. Saat dikejar tidak kena, lalu mereka lapor ke anggota PPK Patikraja yang kemudian menelepon keduanya untuk kembali," ujarnya.

Dari fakta juga terungkap melalui handphone ketua PPS, di mana didapatkan fakta ada chat Ketua PPK Patikraja di WA grup, dimana terdapat kalimat Ketua PPK yang menyatakan untuk mempercepat proses dapat melalukan sinkronisasi. Bila perlu membuka kotak dan bisa merapat ke Desa Notog.

"Cuma pada saat membuka segel tidak disaksikan siapapun, termasuk saksi Parpol, pengawas Pemilu, dan tidak ada berita acara. Ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Boleh dibuka ketika rekap, apabila terjadi selisih suara," ujarnya.

Meskipun demikian, lanjut dia, tahapan sinkronisasi proses rekapitulasi tidak dilakukan di tingkat PPS, yang ada rekap ditingkat TPS dan tingkat PPK di Kecamatan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengamankan satu buah mobil carry pikap, dua buah handphone, sampul salinan C1 dari 21 kotak suara yang mereka ambil, gunting untuk memotong segel, sampul berisi C1, C2, C5.

Keduanya akan dikenakan dugaan pelanggaran mendasarkan kapada beberapa pasal dari pasal 534 jo 535 jo 551 uu, 7/2017 Jo pasal 363 ayat 1 kitab UU pidana.

"Jadi hukum pidana umum juga kita masukkan di pemeriksaan, kalau misal dikasih pidana pemilu akan ke Gakkumdu, kalau lebih berat ke pidana umum akan ditangani Polres Banyumas," ucapnya.

Dengan adanya kejadian ini pihak Bawaslu juga menyarankan untuk menunda proses rekap yang seharusnya dilakukan pada hari ini. Sementara kotak suara diamankan dengan digaris polisi serta dijaga polisi agar tidak ada perubahan karena masih ada surat suara plano dan posisi tidak tersegel.