Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan tentang pemilu yang jujur dan adil. Dia mengimbau agar pelaksanaan Pemilu 2019 esok hari berlangsung damai.

"Pasal 22E UUD 1945 bisa dibuka, menyatakan pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau itu kita laksanakan hasilnya akan damai dan legitimate," kata Zulkifli di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Zulkilfi mengatakan, pemilu bukan perang. Dia menyebut pemilu merupakan cara memilih pemimpin terbaik bangsa sesuai konstitusi.

Ia pun meminta KPU-Bawaslu mampu menghadirkan pemilu yang berintegritas dengan berlandaskan pada UUD 1945.

"Saya mengajak seluruh panitia, penyelenggara KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum, teman-teman di PPS, PPK dan seterusnya bisa menyelenggarakan ini dengan betul-betul adil, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya," ujarnya.

"Karena ini adalah kompetisi antar kita. Bukan orang-orang lain. Bukan perang, tetapi memilih wakil, memilih pemimpin di antara kita yang paling baik," imbuh Zulkifli.(tsa/elz)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk memanjatkan doa pada masa tenang Pemilu 2019 agar pesta demokrasi tersebut berjalan aman dan damai. MUI berharap pemilu menghasilkan pemimpin yang amanah.

"MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar menjadikan masa tenang sebagai media untuk melakukan kontemplasi, muhasabah, berdoa, dan bermunajat kepada Allah SWT agar pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 berjalan lancar, aman, damai, dan tidak ada sesuatu yang menjadi rintangan," kata Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, Senin (15/4/2019).

"Sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tenang, senang, dan pertimbangan yang jernih dan rasional. Sehingga akan terpilih putra-putri bangsa yang beriman, bertakwa, jujur, aspiratif, dan mampu mengemban tugas negara dengan penuh dedikasi, amanah, dan tanggung jawab," imbuhnya.

Zainut berharap setiap calon yang berkontestasi pada Pemilu 2019 mematuhi aturan KPU saat masa tenang. Dia meminta tak ada kampanye dan pemberian imbalan untuk mempengaruhi sikap politik pemilih.

"Seluruh peserta pemilu, baik itu partai politik, calon legislatif, pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun seluruh tim sukses pendukungnya agar menaati peraturan pemilu selama masa tenang, antara lain para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun, menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota legislatif," ujar dia.

Harapan juga disampaikan Zainut kepada penyelenggara pemilu agar bersikap profesional. Dia berharap pemilu berlangsung secara demokratis.

"Para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk bersikap tegas, independen, imparsial, profesional, responsif, transparan, dan akuntabel agar dapat terselenggara pemilu yang demokratis, tertib, aman, jujur, adil, berkualitas, dan bermartabat," tuturnya.

Selain itu, Zainut meminta semua elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif selama masa tenang. Dia berharap kehidupan bangsa Indonesia selalu rukun dan penuh dengan semangat persatuan.

"Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media massa diharapkan membantu mendinginkan suasana selama masa tenang. Kepada mereka diharapkan dapat memerankan diri sebagai penjaga moral, rekonsiliator, dan perekat bangsa untuk merajut kembali keretakan sosial akibat dari hiruk pikuk, silang sengketa, dan ingar bingar selama berlangsungnya masa kampanye, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal, rukun, damai, dan penuh semangat kekeluargaan dan persaudaraan," imbuhnya.(knv/dkp)