alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Malpraktik Bongkar Pasang Direksi BUMN
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cb43ca9eaab2533cb748610/malpraktik-bongkar-pasang-direksi-bumn

Malpraktik Bongkar Pasang Direksi BUMN

Malpraktik Bongkar Pasang Direksi BUMN


Saat pidato kebangsaan di Stadion Kridosono Kota Jogjakarta Capres 02 Prabowo Subianto menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang dirampok. Meski sudah banyak temuan, namun tak ada tindak lanjutnya. Orasi Prabowo berangkat dari profesionalisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat sorotan akhir-akhir ini. Bahkan, beberapa hari ini, setelah orasi Prabowo, tidak sedikit pemberitaan yang menyebutkan BUMN digunakan sebagai alat kampanye petahana.

Mengomentari orasi tersebut, Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Fadli Zon menerangkan bahwa penguasa lah yang menjadi pelakunya. Fadli menyoroti soal BUMN yang selalu menjadi 'sapi perah' oleh penguasa. Seharusnya, kata dia, BUMN bisa menjalankan tupoksinya untuk mensejahterahkan masyarakat.

Kecurigaan dari Fadli bisa ditelisir dari seringnya perombakan jajaran direksi BUMN. Dalam jangka waktu dua minggu pada 2018, Menteri BUMN, Rini Soemarno, merombak 27 pimpinan BUMN. Bahkan dalam tahun yang sama, bos sebuah BUMN bisa dipegang oleh tiga orang yang berbeda. Dahlan Iskan yang ketika menjadi Menteri BUMN terkenal suka mengganti bos BUMN secara tiba-tiba saja selama 1,5 tahun "hanya" merombak 24 pengurus BUMN.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memandang ada tiga kemungkinan mengapa sering sekali Menteri BUMN Rini Soemarno merombak direksi BUMN. Pertama, pergantian direksi menunjukkan bahwa pada saat pengangkatan proses pemilihannya tidak hati-hati. Kedua memang penilaian kinerja dari direksi itu sendiri karena kerjanya tidak konsisten.

Sementara yang ketiga, ada kemungkinan intervensi dalam pemilihan direksi BUMN. Kemungkinan ini yang menimbulkan kecurigaan. Said menerangkan, proses penentuan direksi BUMN memang dipilih oleh Menteri BUMN. Namun Presiden seharusnya juga ikut menentukan, sebab ketua Tim Penilai Akhir sekarang diisi oleh Presiden. Tentunya Dia tahu betul sehingga menaruh kecurigaan adanya kemungkinan penguasa menempatkan orang-orangnya di BUMN. Dengan begitu, pengambil keputusan bisa menetapkan kegiatan agenda politik secara tersembunyi.

Tidak hanya itu saja, bukan rahasia jika ada pengurus BUMN, baik sebagai direksi atau komisaris, yang juga memiliki kesibukan di banyak tempat. Ada komisaris BUMN juga menjadi pejabat kementerian dan jabatan strategis lainnya. Dengan banyak jabatan, akan sulit bisa memberikan waktu dan perhatian secara baik pada semua tugas tersebut.

Memang tidak ada aturan yang melarang rangkap jabatan pengurus yang berasal dari pejabat kementerian. Juga tidak ada larangan rangkap jabatan antara induk dan anak perusahaan. Dari sisi bisnis, tentunya ada berbagai macam keuntungan menjadi direksi BUMN, terlebih jika memiliki jabatan di perusahaan atau institusi lain. Pertama bisa melakukan intervensi dari sisi pengadaan barang dan jasa. Lalu dalam menempatkan direksi BUMN juga bisa melakukan intervensi dari sisi kerja sama investasi maupun operasi. Direksi BUMN juga bisa menentukan dari sumber pendanaan perusahaan nantinya.

Terciduknya sejumlah petinggi BUMN merupakan bukti kuat bahwa proses pengangkatan direksi dan komisaris yang tidak bijaksana. Said berkementar bahwa ini adalah hasil pengangkatan yang tidak prudent, tidak profesional karena tidak berbasis kompetensi. Banyak pengurus BUMN dipilih terkesan bersifat "balas budi".

Padahal, sudah ada aturan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMN yang diputuskan oleh penguasa, yaitu Peraturan Menteri BUMN No.3 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri BUMN No.2 Tahun 2015. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan? Masalahnya, selama ini publik tidak melihat bagaimana transparansi pemilihan pengurus BUMN.

Tahu-tahu sudah diumumkan siapa yang menjadi direksi dan komisaris BUMN. Perlu dipahami, BUMN bukan milik perorangan, namun milik negara, sehingga pengelolaan dan pemilihan para pengurusnya perlu diketahui oleh publik. Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN harus meningkatkan kualitas seleksi pengurus BUMN agar lebih profesional, objektif, transparan, dan memenuhi kaidah tata kelola yang baik (good governance).

Semestinya, proses pemilihan pengurus BUMN dilakukan dengan cermat sehingga diperoleh orang-orang yang tepat, ahli di bidangnya, berintegritas, dedikasi tinggi, menyediakan waktu, dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi. Prosesnya bisa melalui fit and proper test oleh suatu tim seleksi independen yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi. Proses seleksi demikian harus dibuat secara transparan dan akuntabel.

Menanggapi kritikan ini, Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berkomitmen untuk menjaga dan memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai poros penggerak ekonomi nasional. Sandi menyatakan, profesionalitas BUMN juga harus dijaga dari kepentingan politik. Sandi berjanji tak akan menempatkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi sebagai direksi di BUMN. Di matanya, calon direksi BUMN harus memiliki prestasi.

Khusus terkait akuntabilitas BUMN, Sandi memahami, banyak pejabat BUMN yang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan BUMN yang terciduk tersebut tidak sadar jika sebenarnya BUMN milik bangsa, milik rakyat. Oleh karena itu, tindakan menyimpang di BUMN harus diluruskan untuk mendorong pilar ekonomi. Ada baiknya semua khalayak ikut menjaga untuk kemajuan Bangsa dan Negara.

Cita-cita presiden yang menginginkan BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional hanya manis di bibir saja. Bagaimana bisa BUMN menjadi garda terdepan perekonomian jika untuk memajukan dirinya sendiri saja banyak yang terjungkal karena pemimpinnya tidak kompeten.


Sumber

https://news.detik.com/kolom/d-44965...-pengurus-bumn

https://m.detik.com/finance/berita-e...g-direksi-bumn

https://www.jawapos.com/nasional/pem...nggota-timses/

https://kumparan.com/@kumparanbisnis...50457094755310
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
masa tenang woi, udahan dulu.. tar pada goyang emoticon-Wakaka
Bumn itu kandang anjing, berani jilat dapat tempat.
Inilah knapa sy setuju pemilihan direksi dan komisaris diserahkan k dpr
kemungkinan penguasa menempatkan orang-orangnya di BUMN

Jadi Said Didu ini orangnya penguasa???

Paling bener di lelang aja

emoticon-Ngacir2
BUMN harusnya jangan fokus cari untung yang pertama. Dah punya hak eksklusif, dituntuk untung, nindes orang yang ada...
Kayak main lego aja
Quote:


Bener juga ya...emoticon-Thinking
heleh....si zonky yg ngemeng..stop!
gw baca yg lain aja..emoticon-shakehand
Komisaris BUMN buat bagi jatah relawan mah udah biasa ituh
Dari zaman jebot aja kayaknya emang gt prakteknya
emoticon-Wink emoticon-Shutup emoticon-Wink emoticon-Shutup emoticon-Roll Eyes (Sarcastic)
Gimana BUMN mau maju kalo kayak gini. Programnya ga ada yang bisa di ekse emoticon-Frown
Lama kagak nge mall nih
Makan dulu aja lah
kasian bumn, diperas terus sama pemerintah emoticon-Betty (S)
Quote:


Program apa, pegawainya sendiri pengembangannya memble. Lebih ngejar kpi semesteran, jangka panjangnya? Memble juga.

Diklat2, pengajarnya internalnya sendiri, pengajarnya cuman modal experience yg belum tentu benar.
Diubah oleh Rivia
Maruk Amin polusi mata nih besok emoticon-Busa
Balasan post Rivia
Nah itu, karna direksinya ga ada ruang buat eksplorasi. Gimana mau ngembangin pegawai. Orang kepleset dikit digeser ma RS


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di